Catatan Sejarah Kemerdekaan Indonesia

REFLEKSI SETELAH LEBIH DARI TUJUH PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA

Oleh:Kristian Griapon

Kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya masih dipertanyakan oleh pemerhati sejarah kemerdekaan Indonesia, apakah 17 Agustus 1945 (NKRI) atau 27 Desember 1949 (RIS)? Secara Defacto  Ketatanegaraan dijalankan diatas dasar Konstitusi, 17 Agustus 1945 “NKRI”, namun secara Deyure Pengakuan Kedaulatan Indonesia diatas dasar konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Negara Jajahan Indonesia, Kerajaan Belanda melalui meja perundingan yang ditengahi utusan Dewan Keamanan PBB pada, 27 Desember 1945 di Den Haag Belanda.

Terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom[1] dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.

Tangggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta. Hasil dari KMB perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang menjadi anggota RIS, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia, dan semua negara-negara federal.

Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani konstitusi RIS. Sementara itu, sejak awal Desember 1949 di Yogyakarta KNIP mulai membahas hasil KMB.

Ketika sidang pleno KNIP, banyak anggota yang sadar pembentukan RIS sebenarnya adalah penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, KNIP menyadari tidak ada jalan lain, selain menerima segala naskah yang dibuat oleh KMB di Den Haag. Ditambah naskah kontitusi RIS, yang tidak dapat dirubah sediki pun. Sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkan saja. KNIP juga harus memilih seorang wakil bagi setiap 12 anggota KNIP, untuk duduk dalam dewan perwakilan RIS'

Setelah satu minggu bersidang, diambil pemungutan suara untuk pengesahan seluruh hasil KMB dengan hasil, 236 suara menerima, dan 62 suara menolak hasil KMB. Taggal 15 Desember 1949, KNIP meratifikasi hasil-hasil KMB.

Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat RIS, KNIP juga menunjuk wakil-wakil Indonesia untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Sama halnya dengan negara-negara anggota BFO, yang mengirim wakil untuk duduk di Senat dan DPR RIS.

Pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi presiden Indonesia Serikat pertama, dan peresmiannya dilakukan tanggal 17 Desemer 1949. KNIP kemudian mengangkat Mr. Assaat Datuk Mudo, ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Indonesia. Dengan demikian, MR. Assaat de facto presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh Soekarno.

DPR RIS kemudian memilih empat orang menjadi formatur kabinet, yaitu Mohammad Hatta, Anak Agung Gde Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sultan Hamid II. Pada 19 Agustus 1949 terbentuklah kabinet RIS dengan susunan:

Perdana Menteri                        : Mohammad Hatta

Menteri Luar Negeri                  : Mohammad Hatta

Menteri Pertahanan                   : Hamengku Buwono IX

Menter Dalam Negeri                : Ide Anak Agung Gde Agung

Menteri Keuangan                     : Syafruddin Prawiranegara

Menteri Perekonomian              : Ir. Juanda

Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: Ir. H. Laoh

Menteri Kehakiman                   : Prof. Dr. Mr. Soepomo

Menteri P dan K                         : dr. Abu Hanifah

Menteri Kesehatan                     : dr. Josef Leimena

Menteri Perburuhan                   : Mr. Wilopo

Menteri Sosial                            : Mr. Kosasih Purwanegara

Menteri Agama                          : K. H. Wahid Hasyim

Menteri Penerangan                   : Arnold Mononutu

Menteri Negara                          : Sultan Hamid Alkadrie II, Mr. Mohammad Roem, Dr. Suparno.

Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet (mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya), dan bukan kabinet koalisasi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik.

Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat berlangsung bersamaan di dua tempat. Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda. Perdana menteri RIS Mohammad Hatta atas nama pemerintah RIS, menerima kedaulatan dari Ratu Juliana, dan di Jakarta, Wakil Perdana Menteri RIS, Hamengku Buwono IX menerima kedaulatan RIS dari wakil tinggi mahkota Belanda, A. H. J. Lovink.

[1] 7 negara bagian itu adalah Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Sumatra Selatan. Sementara yang termasuk ke dalam 9 daerah otonom adalah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau.

Soekarno Menggulingkan Presiden RIS Mr.Assaat Serta Kabinetnya, Dan Membubarkan RIS Pada, 17 Agustus 1950

Soekarno melalui Negara Bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, di dukung oleh Tentara Keamanan Rakyat (TNI), menggulingkan Pemerintahan RIS yaitu pada 17 Agustus 1950, dan mengantikan konstitusi negara NKRI, 17 Agustus 1945, dan menjadi presiden NKRI Pertama, serta membuat “Dekret Presiden, 5 Juli 1959” guna dijadikan dasar pengakuan NKRI.

Dampak dari penggulingan pemerintahan RIS terjadi perlawanan di daerah-daerah negara bagian oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), terhadap NKRI. Pada periode 17 Agustus 1950 s/d 1965, Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan bersenjata terutama di wilayah-wilayah bekas Federasi Indonesia Serikat yang tidak sepaham dengan NKRI, mempertahankan Negara Federasi. Perimbangan kekuatan yang tidak seimbang antara ABRI dan APRIS akhirnya gerakan-gerakan ini dapat ditumpas. 

Di Bandung terbentuk Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang mengirimkan ultimatum kepada Pemerintah NKRI menuntut diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak pembubaran negara itu.

Sementara itu, di Kalimantan Barat Sultan Hamid menolak masuknya TNI kedaerah itu, serta menolak untuk mengakui menteri pertahahan NKRI dan menyatakan bahwa dia yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makassar muncul pemberontakan Andi Aziz, dan di Ambon pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpinoleh Dr.Chris Soumokil (RMS). Danpemberontakan DI/TII Kartosuwiryo ,dan.

Pada, 15 Februari  1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terbentuk di Sumatera  Selatan dibawah pimpinan LETKOL Ahmad Husein, diikuti dibentuknya Dewan Gajah di Sumetera Utara dibawah Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan Pinpinan LETKOL Barsilian, dan Dewan Manguni Sulawesi Selatan Pimpinan LETKOL Ventje Sumual. PRRI adalalah puncak dari perlawanan Federasi RIS yang akhirnya dilumpuhkan oleh kekuatan ABRI dan pda , 29 Mei 1961 Ahmad Husein menyerah

Keadaan ini sengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda, dengan tujuan mempertahankan kepentingan dan membuat kondisi RIS kacau. Jika usaha ini berhasil, maka dunia Internasional akan menganggap RIS tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Selain disibukkan dengan suasana nasional yang tidak stabil akibat bom waktu yang sengaja ditinggalkan pihak kolonialis, pemerintah masih harus menghadapi pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.(**)

Referensi:

• Wikipedia, Sejarah Indonesia, Orde Lama, Soekarno.  
• Rifai Shodiq Fathoni, Wawasan, Sejarah, Sejarah Indonesia ,blog, Aug, 2017.  id.m.wikipedia.org.