|
Dipublikasikan: Arlyta
Dwi Anggraini / Riset, Bontor Paolo |
Indonesiabaik.id – Pada tahun 2019, Kementerian Bidang
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan mengajukan tambahan anggaran
sebesar Rp 60 miliar yang akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi
pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.
Rincian
dari total anggaran tersebut yaitu Rp 20 miliar dipergunakan untuk peningkatan
citra Papua, Rp 15 miliar untuk peningkatan kerjasama Indonesia dengan Pasifik
Selatan, Rp 15 miliar untuk peningkatan kerjasama Organisasi Internasional
Pasifik Selatan, Rp 5 miliar dipergunakan untuk pengelolaan keamanan wilayah
perbatasan Australia dan Pasifik Selatan, dan Rp 5 miliar digunakan untuk peningkatan
kerjasama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan.
Kemenko
Polhukam dibawah pimpinan Menko Polhukam Wiranto (2019), secara intens
melakukan soft diplomacy.
“Dalam
rangka ini, namanya soft diplomacy kadang-kadang memang dibutuhkan, kecuali
dana untuk mondar mandir mengirimkan tim, mengirimkan satu Desk Papua untuk
bisa membuktikan ke banyak negara, tetapi tidak semua biaya ditanggung oleh
anggaran ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Ironisnya pada waktu yang
bersamaan
telah terjadi dua resolusi di tempat yang berbeda untuk West Papua.
Resolusi KTT-FIP Tuvalu Agustus 2019.
