Tertutupnya Ruang Dekolonisasi PBB, Membuka Cara Baru Kemerdekaan Wilayah Kontrol Sebuah Negara.
By: Kristian Griapon, Oktober 30,
2023
Gambar Ilustrasi disediakan google
Seminar PBB Regional Pasifik untuk pemberantasan kolonialisme yang berlangsung di Suva ,Fiji pada Rabu, 21 Mei 2014 yang mengagendakan mempercepat dekolonisasi di Pasifik menjelang tahun 2020, dan melaporkan daerah-daerah di pasifik yang menjadi daerah jajahan ke majelis umum PBB".
Seminar PBB Regional Pasifik mengisyaratkan Program PBB tahun 2020 pintu dekolonisasi PBB ditutup, maka hal itu akan mempersulit wilayah-wilayah bergolak yang berada diluar daftar komite dekolonisasi PBB untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan PBB melalui komite dekolonisasi hanya akan menangani sisa 17 wilayah belum berpemerintahan sendiri yang telah terdaftar di komite dekolonisasi (Komite C-24) sebelum tahun 2020.
Studi kekuasaan dalam hubungan internasional mengidentifikasi sebuah Negara dapat memainkan peran kekuasaannya di dunia internasional di dukung oleh tiga sumber yang dimilikinya, yaitu:1.Sumber Daya Alam, yang berhubungan dengan kepentingan geostrategi. 2.Unsur-unsur sosial dan Psikologis dari kekuasaan, yang berkaitan dengan besaran jumlah penduduk dan citra positik bangsa yang diperlihatkan dan mendapat dukungan bangsa lain melalui kebijakan luar negeri. 3.Unsur Sintetis dari Kekuasaan, yang berhubungangan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka mengkoordinir, mengembangkan dan menyiagakan penggunaan kekuatan Negara. Dan yang paling penting diantaranya, adalah kapasitas industry dan kesiagaan militer.
Yang jelas program PBB pintu dekolonisasi ditutup pada tahun 2020, dirancang untuk kepentingan Negara-negara kapitalis yang bersembunyi dibalik lembaga multilateral PBB. Tujuannya untuk memperkuat integritas kedaulatan Negara atas sebuah wilayah kontrol, atau lebih dari itu , demi keberlanjutan kepentingan geostrategi Negara-negara kapitalis di Negara-negara sedang berkembang, terutama untuk memprotek Negara-negara yang menghadapi pemberontakan pejuang kemerdekaan di wilayah geografi yang menjadi daerah kontrolnya, wilayah yang memiliki deposit sumber daya alam.
Munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam tatanan dunia internasional setelah perang dingin, dalam persaingan global di dunia kemiliteran, terutama pengembangan system teknologi pertahanan senjata balistik antar Negara dan benua, membuat Negara-negara berkembang terjebak pada kepentingan geostrategi Negara-negara maju (kuat). Dan pada posisi demikian, peran PBB sebagai lembaga penjaga perdamaian dan keamanan dunia menjadi lemah.
Dan Hak Asasi Manusi yang menduduki peringkat teratas dalam peradaban dunia modern dapat dikalahkan oleh kepentingan geostrategi Negara-negara kuat.
Dari dua peristiwa, Ukraina dan Palestina, sangat jelas dunia sedang dipertontonkan bagaimana tirani kekuasaan Negara super power di satu sisi dan di lain sisi tragedi kemanusiaan, dua sisi yang berkaitan erat sedang dipertaruhkan demi kepentingan geostrategi di panggung perpolitikan dunia internasional. Dan PBB tidak berdaya dibungkamkan oleh Negara-negara kekuatan baru yang muncul setelah perang dingin, membentuk blok kapitalis dan blok sosialis, dimana lembaga multilateral PBB yang selama ini dijadikan domain kepentingan Negara Negara kapitalis, kini mulai bergeser pada titik perimbangan kekuasaan dunia yang berada di dalam lembaga multilateral PBB antara blok kapitalis dan blok sosialis.
Rusia menunjukkan kepada dunia bagaimana menggunakan caranya sendiri sebagai Negara sosialis membebaskan Donbas wilayah kontrol Ukraina di bagian timur Negara itu, dan Israel menunjukkan cara kapitalis menggunakan isu terorisme untuk membungkam hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina. Dua cara itu sedang dipraktikkan, dan Dewan Keamanan PBB berada pada posisi yang lemah, tidak seperti yang lalu, begitu mudah AS dan Sekutunya menyerbu Iran dan Libya, serta kawasan lainnya di dunia, karena telah bermunculan kekuatan-kekuatan baru yang memihak kedua belah pihak, AS dan Rusia, yang kini telah memasuki suasana perang dingin ke-2 menjadi ancaman perang nuklir, setelah perang dingin pertama (ke-1) berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet dan terbangunnya kembali Rusia sebagai single power.
Wilayah geografi yang terpisah berdasarkan etnik dan budaya dari kedaulatan suatu negara yang menjadi daerah kontrolnya, jika ingin mendirikan sebuah Negara merdeka pada saat ini, tantangannya telah menjadi rumit tidak seperti perjuangan bangsa-bangsa merdeka pada masa lalu.
Dan apabila kedua blok kapitalis dan sosialis yang kini bersaing dalam kekuasaan politik internasional telah bertemu pada titik perimbangan di dalam lembaga multilateral PBB, maka dengan sendirinya pintu kemerdekaan bangsa-bangsa belum merdeka yang sedang memperjuangkan hak kemerdekaannya akan terbuka lebar, baik itu melalui blok sosialis, maupun blok kapitalis, wasalam. (Kgr)
Geostrategi merupakan induk dari “Kepentingan Geopolitik, Ekonomi dan Pertahanan Militer”
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.
