China: Apakah China Masih Bisa Disebut Sebagai Negara Komunis?
BBC
News-Veronica Smink, 30 September 2024
Sumber
gambar, Getty Images
Keterangan gambar, Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat China berdasarkan teori Marx dan Lenin.
75 tahun yang lalu,
tepatnya pada 1 Oktober 1949, Partai Komunis mengambil alih kekuasaan di China
dan mengakhiri perang saudara yang panjang.
Pemimpinnya, Mao Zedong,
mengumumkan kelahiran sebuah negara baru: Republik Rakyat China.
Mao menerapkan kebijakan
Marxis yang berpusat pada petani, berbeda dengan komunisme Soviet yang berpusat
pada kelas pekerja.
Konsekuensinya, China
mengalami perubahan besar dari ekonomi agraris tradisional menjadi
industrialisasi.
Mao lantas membentuk
brigade buruh dan pertanian kolektif, serta melarang kepemilikan lahan
pertanian dan properti pribadi.
Kolektivitas dan
sentralisasi ekonomi ini mengubah masyarakat China.
Namun, “Lompatan Besar”
—istilah yang digunakan Mao untuk menyebut kebijakan industrialisasinya—juga
menyebabkan krisis pangan yang serius.
Setidaknya 20 juta hingga
45 juta orang dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan pada 1958-1962.
Mao memperkuat kebijakan
komunisnya dengan meluncurkan "Revolusi Kebudayaan" yang kontroversial
pada tahun 1960-an.
Ini adalah kampanye melawan
pendukung kapitalisme di China, yang oleh para sejarawan dianggap sebagai dalih
untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya di dalam Partai Komunis China (PKC).
Mao memobilisasi Garda
Merah, yang terdiri dari para pemuda, untuk menghapus “budaya borjuis”.
Walau demikian, Mao begitu
dipuja di dalam negeri sehingga sosokmya menjadi semacam dewa.
Citranya masih sangat kuat
dalam kehidupan sehari-hari di China.
Namun, China yang sekarang
begitu berbeda dari bayangan Mao, "sang pemimpin besar”.
Sumber gambar, Getty
Images
Keterangan gambar, Pemandangan di Shanghai, yang menjadi ibu kota perekonomian China saat ini.
Negara Adidaya
China zaman sekarang tampaknya berlawanan dengan yang dibayangkan oleh
para pendiri PKC.
75 tahun silam, Mao mengkolektifkan tenaga kerja, memusatkan
perekonomian, dan mempersekusi para pendukung kapitalisme. Sedangkan China saat
ini menjadi negara dengan jumlah jutawan kedua terbanyak di dunia (lebih dari
enam juta orang menurut Laporan Kekayaan Global UBS terbaru).
Hanya Amerika Serikat yang melampaui nilai Produk Domestik Bruto (PDB)
China.
China memiliki 133 perusahaan dalam daftar perusahaan terbesar di dunia
menurut Majalah Fortune tahun 2024. Jumlah itu hanya terpaut enam
perusahaan dari AS yang memiliki 139.
China juga memiliki sektor perbankan terkaya serta bank dengan aset
terbesar, yakni Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Lalu, bagaimana negara komunis terbesar di dunia bisa mencapai kekayaan
sedemikian besar, bahkan diprediksi akan menjadi negara adidaya ekonomi
terbesar di dunia?
Ini semua berkat perubahan yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping sejak
1978, dua tahun setelah kematian Mao.
Deng mempromosikan program ekonomi yang kemudian dikenal sebagai
"Reformasi dan Keterbukaan" —berlawanan dengan gagasan Mao.
Deng meliberalisasi ekonomi, membuka pintu bagi sektor swasta, dan
mendesentralisasi kekuasaan sehingga otoritas lokal punya wewenang mengambil
keputusan.
Deng membubarkan komune-komune secara bertahap, lalu memberi keleluasaan
kepada para petani untuk mengelola tanah yang mereka garap.
Para era Deng, China akhirnya mulai membuka diri kepada dunia luar.
Dia berkunjung ke Washington dan menjalin hubungan dengan AS.
Sumber
gambar, Getty Images
Keterangan gambar, Deng Xiaoping menandatangani perjanjian bersejarah dengan Presiden AS Jimmy Carter pada tahun 1979.
Langkah itu kemudian
dibalas oleh Presiden AS Richard Nixon, yang berkunjung ke Beijing pada tahun
terakhir pemerintahan Deng, di tengah Perang Dingin.
Hubungan perdagangan antara China dan Barat pun dimulai. Ini memberi jalan bagi investasi asing dan perusahaan multinasional yang menjadi ikon kapitalisme seperti Coca-Cola, Boeing, dan McDonald's.
'Sosialisme Ala China'
Model ekonomi berbasis pada ekonomi pasar yang diperkenalkan oleh Deng
dinamai "sosialisme dengan karakteristik China".
Formula ini sukses mendorong pertumbuhan China mencapai rekor tertinggi
dan bertahan selama empat dekade.
Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 760 juta orang China telah
keluar dari kemiskinan berkat reformasi tersebut. Ini adalah capaian yang belum
pernah terjadi sebelumnya.
Beberapa ahli menyebutnya sebagai "keajaiban ekonomi paling
mengesankan dalam sejarah".
Para pemimpin China selanjutnya, mulai dari Jiang Zemin, Hu Jintao
hingga Xi Jinping mempertahankan reformasi keterbukaan ala Deng.
Sumber
gambar, Getty Images
Keterangan gambar, Miliarder pendiri Alibaba, Jack Ma, adalah salah satu pengusaha paling terkenal di China. Dia merupakan anggota Partai Komunis China.
China telah mengalami modernisasi. Mereka tak cuma mendominasi produksi
pakaian, tekstil dan peralatan rumah tangga, namun juga menjadi raksasa
teknologi.
Banyak produk teknologi di sekeliling kita berasal dari China.
Xiaomi, Oppo, dan Vivo adalah beberapa perusahaan ponsel terbesar di dunia asal China. Huawei menjadi pionir pengembangan teknologi 5G.
Baca juga:
Bagaimana 'kemakmuran bersama' ala Xi Jinping bisa
mempengaruhi dunia?
Lenovo, perusahaan swasta China lainnya, menjadi produsen komputer
terbesar di dunia.
Alibaba meruapakan perusahaan lokapasar terkemuka di dunia.
Ini semua menimbulkan pertanyaan: Masih tepatkah China disebut sebagai negara komunis?
Kekuasaan Absolut
Dari sudut pandang politik, China masih dapat dianggap sebagai negara
komunis.
PKC masih menjadi satu-satunya kekuatan politik di China sejak partai
itu didirikan.
Partai ini menguasai China berdasarkan struktur hierarki dan vertikal.
Pemimpinnya ada di setiap kota dan wilayah negara ini.
Struktur kepemimpinan PKC berbentuk seperti piramida dengan lebih dari
95 juta anggota.
Presiden China dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, parlemen yang
dikendalikan oleh PKC.
Partai ini mengendalikan semua pejabat senior pemerintah, para pemimpin
perusahaan milik negara, sekolah, rumah sakit, serta kelompol-kelompok sosial.
"PKC bukanlah partai politik seperti yang kita pahami dalam sistem
demokrasi multi-partai. China adalah negara partai," kata pakar politik dari
Hong Kong Baptist University, Jean-Pierre Cabestan dalam sebuah artikel di
majalah Foreign Policy.
Sumber
gambar, Getty Images
Keterangan gambar, Secara politik, China masih dianggap komunis. Namun secara ekonomi, tidak terlalu.
Negara satu partai ini mencurahkan perhatian untuk mengendalikan
ideologinya.
Tidak ada kebebasan pers, dengan pengecualian beberapa media cetak
swasta. Selebihnya, sektor media dikontrol oleh negara.
Menurut organisasi Human Rights Watch (HRW), pemerintah China "mengontrol
ketat internet, media massa, dan akademisi".
Negara ini juga "mempersekusi komunitas agama" dan
"secara sewenang-wenang menahan para pembela HAM".
Namun kalau dianalisis dari perspektif ekonomi, jawabannya berbeda.
'Tangan Besi Partai'
"Secara ekonomi, China lebih dekat dengan kapitalisme dibanding
komunisme," kata pakar hubungan internasional yang fokus pada Asia, Kelsey
Broderick, kepada BBC Mundo.
"Negara ini memiliki masyarakat konsumen, yang benar-benar
berlawanan dengan komunisme," sambungnya.
Namun, Broderick memperingatkan walau sekilas ekonomi China tampak
kapitalis, "tangan besi partai" akan sangat terlihat begitu ditelisik
lebih lanjut.
Menurutnya, kontrol partai paling terasa di puncak piramida ekonomi.
Negara menentukan nilai Yuan dan siapa yang boleh membeli mata uang
asing.
Negara juga mengendalikan perusahaan-perusahaan terbesar yang mengelola
sumber daya alam.
PKC adalah pemilik resmi semua tanah di China, meskipun pada praktiknya,
individu dapat memiliki properti pribadi dalam jangka beberapa tahun.
PKC juga mengendalikan sistem perbankan sehingga bisa menentukan siapa
yang bisa mendapat pinjaman.
Bahkan perusahaan-perusahaan swasta di China tunduk pada negara.
Mereka memiliki "komite partai" yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan," kata Broderick.
Ini juga berlaku bagi perusahaan asing yang beroperasi di China, kalau mereka mempekerjakan tiga atau lebih anggota PKC. Itu sangat mungkin terjadi mengingat jumlah anggota PKC mencapai lebih dari 95 juta orang.
Sumber gambar,
Getty Images
Keterangan gambar, AS menuduh China memanfaatkan perusahaan teknologi swasta untuk memata-matai negara lain. Tuduhan itu dibantah oleh Huawei.
Kaburnya batas antara swasta dan negara ini lah yang menjadi masalah di
balik kontroversi Huawei dalam beberapa tahun terakhir setelah AS menuduh
perusahaan ini sebagai kedok spionase negara.
Huawei membantah tuduhan tersebut.
“Kapitalisme Negara”
Sifat-sifat sosialis masih bertahan dalam model ekonomi China sehingga
para analis menjulukinya sebagai "kapitalisme negara". Ini juga yang
memperburuk perang dagang antara China dan AS.
Perang dagang ini berpusat pada neraca perdagangan yang berat sebelah ke
China.
AS dan mitra dagang China lainnya mengeluhkan bantuan besar negara yang didapat
oleh perusahaan-perusahaan swasta China.
Ini membuat perusahaan-perusahaan swasta China punya keuntungan lebih
besar dibandingkan saingan internasional mereka.
"Perusahaan-perusahaan swasta China punya keuntungan ganda: mereka
mengambil pinjaman dari bank-bank pemerintah dan menerima subsidi energi dari
perusahaan-perusahaan milik negara yang mengendalikan semua produksi
energi," kata jurnalis dan analis hubungan internasional, Diego Laje.
Laje, yang pernah menjadi presenter di China Central Television
(CCTV) di Beijing dan koresponden Asia untuk CNN, meyakini bahawa
China "tidak bisa disebut kapitalis karena tidak mematuhi persyaratan dan
komitmen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
China telah bergabung dengan WTO sejak 2001 dan organisasi ini masih
belum mengakui kebijakan negara ini sebagai "ekonomi pasar".
Namun, menurut Laje, intervensi negara tidak terasa dalam kesehariannya. Ada perasaan bebas yang membuat perekonomian China beroperasi seperti sistem kapitalis dalam berbagai aspek.
Kesenjangan Sosial
Meskipun liberalisasi ekonomi telah mengurangi kemiskinan secara
signifikan, namun ini juga mempertajam kesenjangan antara kelompok kaya dan
miskin.
Ini tercermin dalam layanan kesehatan di China.
Sebagian besar masyarakat China mengandalkan layanan kesehatan umum yang
penuh sesak, sedangkan orang kaya berobat ke rumah sakit swasta.
Sumber
gambar, Getty Images
Keterangan gambar, Sebagian besar masyarakat China mengandalkan layanan kesehatan umum, sedangkan orang yang lebih kaya berobat ke rumah sakit swasta.
Pendidikan di China turut berubah. Pendidikan tetap dikelola negara,
namun tidak lagi sepenuhnya gratis.
"Ada sembilan tahun wajib belajar gratis. Tapi untuk masuk ke
sekolah menengah dan universitas, masyarakat harus membayar sendiri," kata
Xiao Lin, seorang penerjemah asal tenggara China yang pindah ke Beijing untuk
belajar dan bekerja.
Xiao adalah satu dari sekian banyak orang yang menderita akibat krisis
perumahan parah di China.
Puluhan ribu rumah baru tidak terjual karena banyak orang tidak mampu
membelinya.
"Harga rumah semakin mahal dan cuma orang kaya yang mampu membeli
rumah. Profesional muda seperti saya tidak mampu punya rumah sendiri, dan kami
bergantung kepada orang tua atau kakek-nenek kami," kata Xiao.
Kesenjangan ini jauh dari semangat komunisme yang justru bertujuan menghilangkan kelas-kelas sosial.
Kontradiksi?
Bagaimana PKC, yang dulunya mempersekusi pendukung kapitalisme,
menjelaskan keberhasilan "kapitalisme negara" sehingga China bisa
menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia?
Menurut Direktur Ash Center Universitas Harvard Anthony Saich, para
pemimpin partai melakukannya dengan mengubah narasi sejarah.
"Para pemimpin China saat ini telah menulis ulang sejarah dengan
cara menghapus aspek ini dari sejarah resmi," kata penulis From Rebel
to Ruler: 100 Years of the Chinese Communist Party ini kepada BBC Mundo.
"Meskipun mereka mengakui bahwa Mao mungkin telah melakukan
beberapa kesalahan, mereka mengesampingkan persekusi terhadap 'kapitalis
jalanan' dan menganggap Revolusi Kebudayaan sebagai eksperimen yang dipelajari
oleh partai."
"Mereka menekankan bahwa [revolusi] itu adalah pembasmian korupsi,
birokrasi, dan lain-lain."
Sumber
gambar, Getty Images
Keterangan gambar, Xi Jinping memimpin "trinitas komunis yang suci" yakni negara, PKC dan militer. Analis menyebut bahwa Xi dianggap sebagai pemimpin China yang paling kuat sejak Mao.
"Alih-alih memandang era pasca-1949 sebagai dua sejarah yang
terbelah dua, Xi Jinping justru melihatnya sebagai eksperimen tak terputus yang
menghasilkan PKC saat ini," kata Saich.
Saich, seperti banyak ahli lainnya, menilai kepemimpinan Xi telah
membawa China "menjauh dari pengaruh pasar yang lebih liberal yang pernah
mereka alami sebelumnya."
Laje juga mengatakan bahwa kontrol pemerintah China menjadi semakin
kuat.
"Penindasan dan kontrol negara meningkat dengan bantuan teknologi
yang disempurnakan, sehingga saat ini China menjadi gambaran negara polisi yng
sempurna."
Sementara itu, Broderick mengatakan bahwa para pemimpin China meyakini
disintegrasi Uni Soviet terjadi karena mereka meninggalkan akar komunis mereka.
Jadi, para pemimpin China tak ingin hal itu terjadi di negaranya.
Namun ketika ditanya apakah China di bawah kepemimpinan Xi menjadi lebih
kapitalis atau komunis, Saich menilai tidak ada jawaban yang benar.
Yang jelas, menurutnya, negara punya kontrol yang semakin kuat atas
aspek ekonomi dan sosial di China.@bbc
