By: Kristian Griapon, Mei 4. 2023
Vanuatu Negara Kecil, sebelumnya dianggap remeh oleh Indonesia sehubungan dengan kebijakan politik luar negerinya terhadap Papua Barat, yaitu mengadvokasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua Barat dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat.
Kini Vanuatu menjadi perhitungan serius oleh Indonesia, setelah negara pulau kecil itu berhasil mengajukan draf resolusi penting tentang keadilan iklim, yang berhasil diadopsi oleh majelis umum PBB pada, Rabu 29 Maret 2023, menjadi sebuah resolusi majelis umum PBB yang kini sedang diproses di ICJ, guna ditransformasi menjadi hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat semua negara, tentang hak dan kewajiban terhadap keadilan iklim yang sebagaimana tersurat dan tersirat dalam resolusi itu.
Kekhawatiran Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap Papua Barat teramati jelas, sebelumnya Indonesia menutup diri terhadap Vanuatu dalam bencana yang silih berganti di negara itu, bantuan Indonesia hanya tertuju dan terbatas pada Negara Fiji. Namun setelah draf resolusi usulan Vanuatu berhasil diadopsi di majelis umum PBB, yang disponsor oleh 132 negara berdasarkan konsensus, kurang lebih tiga bulan dari usulan resolusi Vanuatu diadopsi PBB, Indonesia yang tidak mempunyai hubungan bilateral dengan Vanuatu menerobos masuk ke Vanuatu dengan menggunakan dua pesawat. Satu pesawat membawa delegasi Indonesia dan satu pesawat membawa bantuan bencana senilai 7,12 miliar.
Bencana di vanuatu terjadi pada Januari 2013, bantuan dari Indonesia tiba pada Mei 2013 kurang lebih empat bulan dari kejadian bencana, dan setelah posko bantuan yang disponsori Australia dan Selandia baru ditutup. Lagipula kalau untuk bantuan bencana, mengapa harus diikut sertakan delegasi Indonesia ke Vanuatu yang menggunakan pesawat tersendiri?
Penerobosan Indonesia ke Vanuatu memperlihatkan korelasi politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional telah bergerak naik kearah positif. Hal itu ditandai oleh dukungan negara Fiji yang semakin kuat melalui Perdana Menterinya yang baru Sitiveni Rabuka, terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui ULMWP.
Tentu saja dukungan Fiji sangat mengganggu Indonesia di MSG, terutama muncul dukungan kuat Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG pada tahun 2023. Selain itu keberhasilan Vanuatu mengadopsi sebuah resolusi penting di PBB juga mempengaruhi posisi Vanuatu dalam mengadvokasi masalah Papua Barat di dunia Internasional, dan Vanuatu telah menjadi sponsor dari 132 negara anggota PBB, yang menjadikan Vanuatu ujung tombak dalam memperjuangkan kepentingan bersama di PBB. Sehingga patut diperhitungkan Indonesia.
Papua Barat menjadi anggota penuh di MSG, berarti Papua Barat terintegrasi ke dalam kawasan regional pasifik. Dan MSG akan menjadi pintu masuk perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat ke lembaga multilateral PBB, guna mencari jalan penyelesaian konflik di Papua Barat yang tak kunjung selesai. Karena MSG memilik kewenagan yang diatur dalam Bab VIII Piagam PBB, dapat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik Papua Barat ke level yang lebih tinggi di majelis umum PBB, maupun DK-PBB guna penyelesaian akhir konflik Papua-Indonesia melalui jalan damai.
Disisi lain situasi politik internasional yang tak menentu di kawasan regional pasifik dalam persaingan global AS dan Sekutunya menghadapi China saat ini, merupakan momen baik untuk isu Papua Barat di kondisikan di dalam persaingan itu oleh para pejuang kemerdekaan Papua Barat, terutama mereka yang berjuang di luar negeri tanpa harus menunggu dan mengharapkan bantuan dukungan pihak lain, sebelum situasi itu menjadi normal kembali.
Untuk mengkondisikan isu Papua Barat tentu saja harus menyinkronkan kontak pejuang di dalam negeri dengan pejuang di luar negeri yang secara kasatmata telah terputus. Tentu saja semua pihak harus membangun kembali kekuatan bersama untuk menghadapi kekuatan kekuasaan Indonesia yang sedang dibangun di Papua Barat, wasalam.(Kgr)
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat
