Nota Protes Pemerintah Indonesia Terhadap Pemerintah Fiji Adalah Bentuk Pemaksaan Dalam Hubungan Internasional

Gambaran Bentuk Pembebanan Biaya Politik Indonesia Untuk Negara-Negara MSG, Dibalik Kepentingan Terselubung Masalah Papua Barat.(*)

Nota Protes Pemerintah Indonesia Terhadap Pemerintah Fiji Adalah Bentuk Pemaksaan Dalam Hubungan Internasional, Dampak Dari Pembebanan Biaya Politik Indonesia kepada Fiji. 

By: Kristian Griapon

Dalam Hubungan Internasional “Paksaan” mengacu pada pembebanan biaya oleh suatu negara kepada negara lain dan atau aktor diluar negara, untuk mencegah atau memaksa negara yang menerima biaya pembebanan melakukan tindakan politik maupun kewajiban hukum internasionalnya guna pembelaan, atau mendukung kepentingan negara pembebanan biaya dalam kepentingan Internasionalnya. Pembebanan biaya pada umumnya dilakukan dalam bentuk bantuan hibah.

Jadi bantuan hibah sebenarnya  bentuk politisasi internasional yang dilakukan oleh sebuah negara yang mempunyai motivasi terselubung terhadap negara penerima hibah. Motivasi kepentingan terselubung pada umumnya bermotif kepentingan Politik dan ekonomi pada ranah hubungan internasional.

Dari berbagai kasus bantuan hibah Indonesia kepada negara-negara MSG, mengajar penulis untuk melihat lebih jauh daripada sekedar memahami konsep dasar paksaan dalam pemahaman hubungan internasionl.

Fiji dan Papua New Guinea dua negara penerima bantuan hibah berkelanjutan dari Pemerintah Republik Indonesia di kawasan sub regional pasifik selatan. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dukungan kedua negara itu untuk memperkuat “pengakuan diplomasi politik internasianal” terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia atas Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat (Papua Barat).

Pemerintah Papua New Guinea yang kemudian disusul Kepulauan Solomon memilih menutup mulut untuk masalah Papua Barat karena takut kehilangan bantuan hibah dari Indonesia, yang oleh masyarakat akar rumput di kawasan regional pasifik menyebut dengan istilah “Blood Money” yang pemahamannya, "sogokan uang darah dari Papua Barat". Beda dengan Fiji yang sebelumnya penerima bantuan hibah terbesar dari Indonesia dibawah kepemimpinan PM Frank Bainimarama seorang berdarah Indo-pasifik, yang memilih membela Indonesia dalam kepentingan politiknya di Pasifik selatan (MSG). Ketika Kepemimpinan PM Frank Bainimarama diganti oleh PM Sitiveni Rabuka yang adalah seorang berdarah Melanesia Asli, teramati terjadi perubahan yang mendasar terhadap pandangan politik luar negeri pemerintah Fiji, terhadap perjuangan pembebasan bangsa Papua Barat.

Penyematan Noken Berlogo Bendera Kebangsaan Papua Barat, oleh Benny Wenda kepada PM Sitiveni Rabuka/Feb,2023.

Perkembangan aspirasi masyarakat akar rumput di Fiji yang memihak kepada penderitaan orang-orang Melanesia di Papua Barat telah meningkat, hal itu ditangkap oleh partai oposisi Fiji Social Democratic Liberal Party (SODELPA) yang mengemban prinsip dasar "Kebebasan untuk Kebenaran, keadilan dan Perdamaian". Partai oposisi yang dipimpin oleh Sitiveni Rabuka pada saat kepemimpinan PM Frank Bainimarama. Jadi bukan hal yang luar biasa ketika pemimpin gerakan kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda melangkah mulus memasuki ruangan perkantoran PM Fiji,Sitiveni Rabuka, serta menyematkan noken symbol bintang kejora padanya.

Yang perlu dicatat dan di pahami oleh para diplomat Indonesia dan segenap orang Indonesia, bahwa “orang-orang Melanesia masih terikat oleh adat budaya dan kepercayaan yang melekat dan terbawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Jadi ketika orang-orang Melanesia berkomitmen terhadap masalah Papua Barat, itu adalah suatu dorongan moral yang tinggi terhadap rumpun budaya dan ras Melanesia, bukan dorongan politik maupun ekonomi.

Sitiveni Rabuka salah satu politikus senior di MSG, memperlihatkan bentuk wajah MSG yang asli setelah diporak-poranda oleh kepentingan Indonesia di Pasifik Selatan.

Mengutif pernyataan PM Vanuatu Ismail Kalsakau (Feb/2023): Biarlah ULMWP menjadi anggota penuh di MSG, agar bisa membicarakan masalah Papua Barat secara langsung, dan PM Sitiveni Rabuka (Feb/2023): FLNKS menjadi preseden dalam mengakomodir ULMWP menjadi anggota penuh di MSG.

Pernyataan Kunci:

Nota Protes Pemerintah Indonesia  yang ditujukan kepada Pemerintah Fiji sangat berlebihan, sebagai bentuk ancaman terhadap PM Fiji untuk merobah pendiriannya berkaitan dengan dukungan Pemerintah Fiji terhadap Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat (ULMWP). Nota Protes itu bentuk tindakan diluar norma hukum internasional dan hubungan internasional, yaitu:"Tindakaan pemaksaan dan mengintervensi hak konstitusi kedaulatan negara lain".(Kgr)

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.