Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1559.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 , yang diadopsi pada tanggal 2 September 2004, setelah mengingat kembali resolusi 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982) dan 1553 (2004) tentang situasi di Lebanon, Dewan mendukung pemilihan presiden yang bebas dan adil di Lebanon , mendesak pemerintah Lebanon untuk membangun kendali atas wilayahnya, melucuti senjata milisi seperti Hizbullah , dan memfasilitasi penarikan pasukan asing yang tersisa dari negara tersebut. [ 1 ] [ 2 ]
| Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559 |
|
|---|---|
Libanon
|
|
| Tanggal | 2 September 2004 |
| Pertemuan no. | 5.028 |
| Kode | S/RES/1559 ( Dokumen ) |
| Subjek | Situasi di Timur Tengah |
|
Ringkasan pemungutan suara
|
|
| Hasil | Diadopsi |
| Susunan Dewan Keamanan | |
|
Anggota tetap
|
|
|
Anggota
tidak tetap |
|
Sembilan negara memberikan suara mendukung: Angola , Benin , Chili , Prancis , Jerman , Rumania , Spanyol , Inggris Raya , dan Amerika Serikat . Enam negara abstain: Aljazair , Brasil , Cina , Pakistan , Filipina , dan Rusia .
Resolusi tersebut disponsori oleh Prancis dan Amerika Serikat. Kerja sama antara kedua negara ini dalam isu yang menyangkut Timur Tengah dipandang sebagai peningkatan signifikan dalam hubungan mereka, dibandingkan dengan perselisihan sengit mereka sebelumnya mengenai invasi Irak tahun 2003. Karena Lebanon diperintah oleh Prancis sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa dari tahun 1919 hingga 1943, Prancis telah lama menaruh perhatian khusus pada Lebanon.
Isi resolusi
Resolusi tersebut menyerukan Lebanon untuk menegakkan kedaulatannya atas seluruh wilayahnya dan meminta Suriah sebagai kekuatan asing untuk menarik diri dari Lebanon dan berhenti campur tangan dalam politik internal Lebanon . Resolusi tersebut juga menyerukan semua pasukan Lebanon dan asing di wilayah Lebanon untuk membubarkan diri dan menyatakan dukungan untuk "proses pemilihan yang bebas dan adil". [ 1 ]
Akibat
Resolusi tersebut disusun bersama oleh Prancis dan Amerika Serikat. Menggemakan Perjanjian Taif , resolusi tersebut "menyerukan kepada semua pasukan asing yang tersisa untuk menarik diri dari Lebanon" dan "untuk pembubaran dan pelucutan senjata semua milisi Lebanon dan non-Lebanon." Lebanon telah meminta Israel untuk menarik diri dari Ladang Shebaa yang dipersengketakan dan perbukitan Kfar-Shouba dan mengembalikan tahanan Lebanon di Israel sebagai syarat untuk sepenuhnya menerapkan Resolusi 1559 yang mencakup pembubaran sayap militer Hizbullah. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Namun, para kritikus resolusi tersebut berpendapat bahwa upaya dari tentara Lebanon yang lemah dan terpecah secara politik untuk melucuti senjata Hizbullah akan sangat sulit dan dapat memicu kembali perang saudara Lebanon. Suriah juga melanggar resolusi tersebut hingga baru-baru ini karena kehadiran militer mereka di Lebanon. [ 2 ]
Pada tanggal 7 Oktober 2004, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan melaporkan kepada Dewan Keamanan mengenai kurangnya kepatuhan terhadap Resolusi 1559. Bapak Annan menyimpulkan laporannya dengan mengatakan: "Sudah waktunya, 14 tahun setelah berakhirnya permusuhan dan empat tahun setelah penarikan Israel dari Lebanon, bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengesampingkan sisa-sisa masa lalu. Penarikan pasukan asing dan pembubaran serta pelucutan senjata milisi akan, secara tuntas, mengakhiri babak menyedihkan dalam sejarah Lebanon itu." [ 6 ]
Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Lebanon pada tanggal 20 Januari 2005 menyatakan bahwa “Posisi Pemerintah Lebanon yang terus-menerus menyatakan bahwa Garis Biru tidak berlaku di wilayah pertanian Shab'a tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan. Dewan telah mengakui Garis Biru sebagai sah untuk tujuan mengkonfirmasi penarikan Israel sesuai dengan resolusi 425 (1978). Dewan Keamanan PBB telah berulang kali meminta agar semua pihak menghormati Garis Biru secara keseluruhan.” [ 7 ]
Pada tanggal 28 Januari 2005, Resolusi 1583 menyerukan kepada Pemerintah Lebanon untuk sepenuhnya memperluas dan menjalankan wewenang tunggal dan efektifnya di seluruh wilayah selatan, termasuk melalui pengerahan sejumlah pasukan bersenjata dan keamanan Lebanon yang memadai, untuk memastikan lingkungan yang tenang di seluruh wilayah tersebut, termasuk di sepanjang Garis Biru, dan untuk mengendalikan penggunaan kekuatan di wilayahnya dan dari wilayahnya. [ 7 ]
Suriah hanya melakukan sedikit upaya untuk mematuhi resolusi tersebut hingga pembunuhan Rafik Hariri , mantan Perdana Menteri Lebanon , pada 14 Februari 2005. Tekanan internasional untuk menarik pasukannya meningkat dan persepsi publik di Lebanon berbalik sangat menentang Suriah, yang dibuktikan dengan demonstrasi massal yang disebut Revolusi Cedar . Presiden Bashar al-Assad dari Suriah mengumumkan pada 5 Maret 2005 bahwa ia berencana untuk "membawa pulang pasukannya." Penarikan pasukan, yang melibatkan sekitar 14.000 tentara, membutuhkan waktu sekitar tujuh minggu untuk diselesaikan.
Pada tanggal 26 April 2005, setelah 29 tahun aksi militer di Lebanon , pasukan Suriah terakhir meninggalkan Lebanon. Fasilitas militer dan intelijen Suriah, setelah penghancuran dokumen-dokumen sensitif atau pengangkutan material logistik, diserahkan kepada pihak Lebanon. Tindakan ini menjadikan pemerintah Lebanon sebagai pelanggar utama resolusi tersebut karena penolakannya untuk membubarkan milisi Palestina dan Hizbullah pro-Suriah.
Pada tanggal 27 Desember 2005, roket Katyusha yang ditembakkan dari wilayah Hizbullah menghantam rumah-rumah di kota Kiryat Shmona, Israel , dan melukai tiga orang. [ 8 ] Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyerukan kepada pemerintah Lebanon "untuk memperluas kendalinya atas seluruh wilayahnya, untuk menggunakan monopolinya atas penggunaan kekuatan , dan untuk mengakhiri semua serangan semacam itu". [ 9 ]
Pada tanggal 23 Januari 2006, Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada Pemerintah Lebanon untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengendalikan wilayahnya dan membubarkan milisi, sekaligus menyerukan kepada Suriah untuk bekerja sama dengan upaya tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Presidennya pada bulan Januari, Augustine Mahiga dari Tanzania, dewan tersebut juga menyerukan kepada Suriah untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pergerakan senjata dan personel ke Lebanon. [ 10 ]
Tanggapan Lebanon
Pemerintah Lebanon secara resmi menanggapi resolusi tersebut di situs web Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) sebagai berikut: [ 11 ]
- Satu-satunya pasukan asing yang ada di Lebanon adalah pasukan Israel yang menduduki lahan pertanian Shebaa. Sedangkan pasukan Suriah adalah pasukan Arab yang bersahabat yang memasuki Lebanon sesuai permintaan pemerintah Lebanon dan keberadaan mereka diatur oleh konvensi persaudaraan dan koordinasi serta kerja sama antara Lebanon dan Suriah, dan salinan konvensi ini telah diserahkan kepada Amerika Serikat pada saat itu. - Dan dalam konteks ini, pasukan Suriah melakukan lima operasi penempatan ulang di wilayah Lebanon sesuai dengan resolusi komite militer bersama dari kedua tentara bersaudara tersebut.
- Penarikan segera pasukan Arab Suriah sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan nomor 1559 tidak dapat dilaksanakan, namun operasi penempatan kembali dilakukan dalam kerja sama antara kedua negara dan khususnya dalam kerangka komite militer tinggi. Perlawanan nasional yang menghadapi pendudukan Israel bukanlah gerilya dan tidak memiliki peran keamanan di dalam negeri, serta aktivitasnya terbatas pada menghadapi musuh Israel. Perlawanan ini menyebabkan penarikan musuh dari sebagian besar wilayah pendudukan kita dan masih terus berlanjut untuk membebaskan lahan pertanian Shebaa. Mempertahankan perlawanan ini merupakan kepentingan strategis Lebanon dengan tujuan untuk menghubungkan perjuangan dengan musuh dan mendapatkan kembali semua hak sah Lebanon, dengan mencapai dan terutama penarikan Israel dari lahan pertanian Shebaa dan kembalinya para pengungsi ke tanah mereka.
- Adapun keberadaan warga Palestina di kamp-kamp tersebut, dalam semua pertimbangan yang diketahui, merupakan akibat dari praktik Israel yang mengusir warga Palestina dan sebagian dari mereka mengungsi ke Lebanon, dan sebagian besar dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi UNRWA. Warga Palestina menuntut hak untuk kembali sesuai dengan resolusi internasional dan khususnya resolusi nomor 194. Dalam kerangka ini, pemerintah melindungi kekhususan mereka di dalam kamp-kamp yang dikepung oleh tentara dan tidak mengizinkan perdagangan senjata di luar kamp, dan tentara telah mengorbankan banyak martir dan mengerahkan upaya besar untuk mengendalikan situasi.
- Rakyat Lebanon yang akrab dengan cobaan kejam yang dialami negara itu selama periode waktu yang panjang, membayar harganya dengan pertumpahan darah dan kehilangan harta benda yang besar, dan mengetahui cara untuk menghindari perang yang tidak masuk akal dan konflik lain di tanah mereka, serta menyadari pentingnya kembalinya keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ke negara itu, adalah mereka yang sepenuhnya menyadari apa yang melayani kepentingan mereka dan menjamin serta melestarikan kemerdekaan dan kedaulatan negara mereka dari petualangan mencurigakan yang telah membuktikan kemandulan mereka, dan semua upaya di bidang ini merupakan bukti terbaik.
Hezbollah [ 12 ] dan blok Loyalitas terhadap Perlawanan [ 13 ] mengecam laporan mengenai resolusi pada tahun 2010 sebagai campur tangan dalam urusan Lebanon.
Debat politik Lebanon
Masalah kepatuhan terhadap Resolusi 1559 merupakan masalah penting dalam politik Lebanon. Mantan PM Fouad Siniora menyatakan pada Januari 2006 bahwa pemerintah Lebanon menganggap persenjataan Hizbullah sebagai urusan domestik yang, menurut pendapatnya, seharusnya meyakinkan Hizbullah bahwa pemerintah akan melindungi sayap militernya. [ 14 ]
Pemimpin Druze , Anggota Parlemen Walid Jumblatt, telah berulang kali menegaskan bahwa ia menentang pelucutan senjata Hizbullah, menurut resolusi internasional, dan menggambarkan partai tersebut sebagai "kelompok perlawanan" dan bukan milisi. Ia terlibat dalam aliansi pemilihan dengan Hizbullah selama pemilihan parlemen tahun 2005, dengan salah satu judul aliansi tersebut adalah "Perlindungan Perlawanan," tetapi sekarang menyerukan agar Hizbullah diintegrasikan ke dalam Tentara Lebanon dan menyerahkan senjatanya kepada pemerintah. [ 15 ]
Siniora menyatakan pada tanggal 20 Juli 2006 bahwa "keberadaan pendudukan Israel yang terus-menerus atas tanah Lebanon di wilayah Peternakan Shebaa merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberadaan senjata Hizbullah. Masyarakat internasional harus membantu kami (mendapatkan) penarikan Israel dari Peternakan Shebaa agar kami dapat menyelesaikan masalah senjata Hizbullah." [ 16 ]
Para kritikus mengatakan bahwa keberadaan Hizbullah merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1559, yang diadopsi pada tahun 2004 karena menyerukan pembubaran semua milisi di Lebanon, termasuk Hizbullah. Sebagian dari mandat UNFIL yang telah beroperasi di Lebanon sejak misi tahun 1978 di Lebanon adalah untuk melucuti senjata Hizbullah. [ 17 ]
