Indonesia Dalam Peta Konflik Kepentingan Pengaruh Cina dan Rusia Vs AS dan Sekutunya di Indo-Pasifik
Oleh; Kristian Griapon, Oc 2026.
Apabila berbicara Indo-Pasifik arah pandangan tertuju pada Indonesia negara maritim yang menjadi penghubung pintu masuk dan keluar antara samudera atlantik (Hindia) dan samudera pasifk (Selat Malaka), sehingga posisi Indonesia dalam jalur perdagangan internasional di kawasan Indo-Pasifik diperhitungkan dalam hubungan antar negara.
Indonesia sebelum kepemimpinan rezim Presiden Joko Widodo masih merasa aman-aman saja walaupun ada ketegangan kepentingan di kawasan Indo-pasifik. Namun dalam periode ke-2 rezim Joko Widodo dilantiknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Indonesia pada 2019, dan langkah pertamanya menjalin hubungan kerjasama pertahanan dengan Rusia, memunculkan ketegangan yang mengancam kepentingan AS dan Sekutunya di Indo-Pasifik, sehingga dibentuklah Pakta Pertahanan AUKUS pada 2021 di bawah kendali Australia, yang tindak lanjutnya diperkuat melalui kerja sama pertahanan AS-PNG pada tahun 2023.
Teramati jelas terbentuknya AUKUS melalui perjanjian trilateral Autralia, Inggris dan Amerika Serikat, telah memposisikan Indonesia dalam pengawasan berkaitan dengan kepentingan AS dan Sekutunya di Indo-pasifik yang telah terganggu dalam menghadapi persaingan pengaruh Cina dan Rusia dalam penguasaan geopolitik, ekonomi dan militer di kawasan Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi pintu masuknya.
Terpilihnya Prabowo menjadi Presiden Indonesia pada 2024, serta tindak lanjutannya memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina dan Rusia, serta menjadikan Indonesia dibawah kendali militer, hal itu menimbulkan ketegangan baru di Indo-Pasifik , dan mengganggu kepentingan Australia.
Autralia tidak tinggal diam melihat ekskalasi konflik di Papua Barat antara militer Indonesia melawan TPNPB-OPM, mendorongnya mempengaruhi pemerintah Papua Nugini (PNG) mengambil langkah strategis guna mengantisipasi adanya penyusupan/invasi Indonesia ke Negara bekas koloninya itu (PNG), dengan menggunakan strategi memperkuat kerja sama militer melalui perjanjian pukpuk pada tahun 2025.
Nampaknya Papua Barat telah dijadikan bola api AUKUS yang digulirkan melalui MSG dengan mengusung Isu Kejahatan Genosida penduduk asli Papua di Papua Barat.
Presiden Prabowo Subianto sadar atau tidak, lelah membuka celah intervensi masyarakat Internasional melalui negara-negara di kawasan regional pasifik, yaitu melakukan operasi militer beskala besar di Papua Barat, yang berdampak meningkatnya penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar hukum terhadap penduduk asli Papua, dan pelakunya kebal hukum (impunitas), selain itu pengusiran penduduk di perkampungan-perkampungan secara paksa melalui operasi militer, yang terkesan negara dengan sengaja membiarkannya (commission).
Adanya dua perjanjian pertahanan AS dan Australia dengan PNG, hal itu mendorong rasa percaya diri PM Papua Nugini James Marape bersuara keras terhadap saudara kandungnya Papua Melanesia di bagian barat pulau Nugini yang dilanggar hak asasinya oleh bangsa dan negara Indonesia.@Kgr.
[Penulis: Pemerhati Konflik Politik Wilayah Geografi Papua Barat]
