Genyem Putra

Menu pengguna

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UNGA atau GA ) ^{[ a ]} adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berfungsi sebagai organ musyawarah, pembuatan kebijakan, dan perwakilan utamanya. Saat ini berada pada sesi ke-81 , kekuasaan, komposisi, fungsi, dan prosedurnya diatur dalam Bab IV Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Aula Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB di Kota New York pada tahun 2006.
Singkatan	Sidang Majelis Umum PBB GA AGNU AG
Pembentukan	Tahun 1945 ; 81  tahun yang lalu
Jenis	Organ utama
Status hukum	Aktif
Markas besar	Kota New York , AS
Presiden	Khalilur Rahman
Organisasi induk	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Situs web	un.org/ga​​
Kelompok Afrika (54)   Kelompok Asia dan Pasifik (54)   Kelompok Eropa Timur (23)   Kelompok Amerika Latin dan Karibia (GRULAC) (33)   Kelompok Eropa Barat dan Lainnya (WEOG) (29)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab atas anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa, menunjuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan , menunjuk sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa , menerima laporan dari bagian lain dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa , dan membuat rekomendasi melalui resolusi . ^{[ 2 ]} Majelis Umum juga membentuk banyak organ bawahan untuk memajukan atau membantu mandatnya yang luas. ^{[ 3 ]} Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya organ Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana semua negara anggota memiliki perwakilan yang sama.

Majelis Umum bertemu di bawah pimpinan presidennya atau sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sesi tahunan di Gedung Majelis Umum , di dalam markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York. Fase utama pertemuan ini umumnya berlangsung dari bulan September hingga sebagian bulan Januari sampai semua masalah dibahas, yang seringkali sebelum sesi berikutnya dimulai. ^{[ 4 ]} Majelis Umum juga dapat mengadakan kembali sesi khusus dan sesi khusus darurat. Sesi pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Methodist Central Hall di London dan dihadiri oleh perwakilan dari 51 negara pendiri.

Sebagian besar pertanyaan diputuskan di Majelis Umum dengan mayoritas sederhana . Setiap negara anggota memiliki satu suara. Pemungutan suara untuk beberapa pertanyaan penting—yaitu rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; masalah anggaran; dan pemilihan, penerimaan, penangguhan, atau pengusiran anggota—dilakukan dengan mayoritas dua pertiga dari mereka yang hadir dan memberikan suara. Terlepas dari persetujuan masalah anggaran, termasuk adopsi skala penilaian, resolusi Majelis tidak mengikat para anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi tentang masalah apa pun dalam lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.

Selama tahun 1980-an, Majelis Umum PBB menjadi forum untuk "dialog Utara-Selatan" antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang mengenai berbagai isu internasional. Isu-isu ini muncul karena pertumbuhan fenomenal dan perubahan komposisi keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 51 anggota, yang pada abad ke-21 hampir meningkat empat kali lipat menjadi 193, di mana lebih dari dua pertiganya adalah negara-negara berkembang . Karena jumlah mereka, negara-negara berkembang seringkali mampu menentukan agenda Majelis Umum (menggunakan kelompok koordinasi seperti G77 ), karakter debatnya, dan sifat keputusannya. Bagi banyak negara berkembang, PBB adalah sumber sebagian besar pengaruh diplomatik mereka dan saluran utama untuk inisiatif hubungan luar negeri mereka.

Meskipun resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap negara-negara anggota (selain langkah-langkah anggaran), berdasarkan resolusi Bersatu untuk Perdamaian bulan November 1950 (resolusi 377 (V)), Majelis juga dapat mengambil tindakan jika Dewan Keamanan gagal bertindak, karena suara negatif dari anggota tetap , dalam kasus di mana tampaknya ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Majelis dapat mempertimbangkan masalah tersebut segera dengan tujuan untuk membuat rekomendasi kepada Anggota untuk tindakan kolektif untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. ^{[ 5 ]}

Sejarah

sunting

Methodist Central Hall , London, lokasi pertemuan pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 ^{[ 6 ]}

Sesi pertama Majelis Umum PBB diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Methodist Central Hall di London dan dihadiri oleh perwakilan dari 51 negara. ^{[ 6 ]} Selanjutnya, hingga pindah ke tempat permanennya di Manhattan pada tahun 1951, Majelis Umum mengadakan sidang di bekas Paviliun Kota New York dari Pameran Dunia New York 1939 di Flushing, New York . ^{[ 7 ]} Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum memberikan suara untuk mengadopsi Rencana Partisi PBB untuk Palestina di tempat ini. ^{[ 8 ]}

Pertemuan tahun 1947 di Majelis Umum berlangsung antara tahun 1946 dan 1951 di Flushing, New York.

Selama periode 1946–1951 Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi dan Sosial juga mengadakan sidang di markas sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success, New York . ^{[ 9 ] [ 10 ]} Selama waktu ini pada tahun 1949, jaringan televisi CBS menyediakan liputan langsung sesi-sesi ini dalam seri siaran United Nations in Action yang diproduksi oleh jurnalis Edmund Chester . ^{[ 11 ]}

Majelis Umum PBB pindah ke Markas Besar tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York pada awal sesi tahunan reguler ketujuhnya, pada tanggal 14 Oktober 1952. Pada bulan Desember 1988, untuk mendengarkan Yasser Arafat , Majelis Umum menyelenggarakan sesi ke-43 di Istana Bangsa-Bangsa , di Jenewa , Swiss . ^{[ 12 ]}

Keanggotaan

sunting

Artikel utama: Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Seluruh 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah anggota Majelis Umum, ditambah Takhta Suci dan Palestina sebagai negara pengamat serta Uni Eropa (sejak 1974). Lebih lanjut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memberikan status pengamat kepada suatu organisasi atau entitas internasional, yang memberi hak kepada entitas tersebut untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun dengan batasan-batasan tertentu.

Agenda

sunting

Agenda untuk setiap sesi direncanakan hingga tujuh bulan sebelumnya dan dimulai dengan penerbitan daftar awal item yang akan dimasukkan dalam agenda sementara. [ ^{13 ] Ini} disempurnakan menjadi agenda sementara 60 hari sebelum pembukaan sesi. Setelah sesi dimulai, agenda akhir diadopsi dalam rapat pleno yang mengalokasikan pekerjaan kepada berbagai komite utama, yang kemudian menyerahkan laporan kembali kepada Majelis untuk diadopsi melalui konsensus atau pemungutan suara.

Agenda tersebut diberi nomor. Sesi pleno reguler Majelis Umum dalam beberapa tahun terakhir awalnya dijadwalkan untuk diadakan hanya dalam kurun waktu tiga bulan; namun, beban kerja tambahan telah memperpanjang sesi ini hingga hampir sesi berikutnya. Bagian sesi yang dijadwalkan secara rutin biasanya dimulai pada "hari Selasa minggu ketiga bulan September, dihitung dari minggu pertama yang berisi setidaknya satu hari kerja," menurut Peraturan Prosedur PBB. ^{[ 14 ]} Dua sesi reguler terakhir ini dijadwalkan untuk ditunda tepat tiga bulan kemudian ^{[ 15 ]} pada awal Desember tetapi dilanjutkan pada bulan Januari dan diperpanjang hingga tepat sebelum dimulainya sesi berikutnya. ^{[ 16 ]}

Resolusi

sunting

Lihat juga: Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kode Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa

Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menyampaikan pidato pada sesi ke-32 Majelis Umum PBB pada tanggal 4 Oktober 1977.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan pidato pada sesi ke-58 Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2003.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyampaikan pidato pada sesi ke-64 Majelis Umum PBB pada tanggal 24 September 2009 .

Majelis Umum memberikan suara pada banyak resolusi yang diajukan oleh negara-negara sponsor. Resolusi-resolusi ini umumnya merupakan pernyataan yang melambangkan pandangan komunitas internasional tentang berbagai isu dunia. ^{[ 17 ]} Sebagian besar resolusi Majelis Umum tidak dapat ditegakkan secara hukum atau praktis, karena Majelis Umum tidak memiliki wewenang penegakan hukum terhadap sebagian besar isu. ^{[ 18 ]} Majelis Umum memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir di beberapa bidang seperti anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. ^{[ 19 ]}

Majelis Umum juga dapat merujuk suatu masalah kepada Dewan Keamanan untuk menetapkan resolusi yang mengikat. ^{[ 20 ]}

Skema penomoran resolusi

sunting

Dari sesi Majelis Umum Pertama hingga Ketiga Puluh, semua resolusi Majelis Umum diberi nomor secara berurutan, dengan nomor resolusi diikuti oleh nomor sesi dalam angka Romawi (misalnya, Resolusi 1514 (XV) , yang merupakan resolusi bernomor ke-1514 yang diadopsi oleh Majelis dan diadopsi pada Sesi Reguler Kelima Belas (1960)). Mulai pada Sesi Ketiga Puluh Satu, resolusi diberi nomor berdasarkan sesi individual (misalnya Resolusi 41/10 mewakili resolusi ke-10 yang diadopsi pada Sesi Keempat Puluh Satu). ^{[ 21 ]}

Anggaran

sunting

Majelis Umum juga menyetujui anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memutuskan berapa banyak uang yang harus dibayarkan oleh setiap negara anggota untuk menjalankan organisasi tersebut. ^{[ 22 ]}

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan tanggung jawab untuk menyetujui anggaran kepada Majelis Umum (Bab IV, Pasal 17) dan untuk menyiapkan anggaran kepada sekretaris jenderal, sebagai "kepala petugas administrasi" (Bab XV, Pasal 97). Piagam tersebut juga membahas tentang tidak dibayarnya kontribusi yang dinilai (Bab IV, Pasal 19). Siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkembang selama bertahun-tahun; resolusi utama tentang proses tersebut termasuk resolusi Majelis Umum: 41/213 tanggal 19 Desember 1986, 42/211 tanggal 21 Desember 1987, dan 45/248 tanggal 21 Desember 1990. ^{[ 23 ]}

Anggaran tersebut mencakup biaya program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang-bidang seperti urusan politik, keadilan dan hukum internasional, kerja sama internasional untuk pembangunan, informasi publik, hak asasi manusia, dan urusan kemanusiaan.

Sumber utama dana untuk anggaran reguler adalah kontribusi negara-negara anggota. Besaran iuran didasarkan pada kemampuan negara untuk membayar. Hal ini ditentukan dengan mempertimbangkan pangsa relatif mereka terhadap total produk nasional bruto, yang disesuaikan dengan memperhitungkan sejumlah faktor, termasuk pendapatan per kapita mereka.

Selain anggaran reguler, negara-negara anggota dikenakan biaya untuk pengadilan internasional dan, sesuai dengan versi modifikasi dari skala dasar, untuk biaya operasi perdamaian. ^{[ 24 ]}

Pemilu

sunting

Majelis Umum diberi amanat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memilih anggota berbagai organ dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prosedur pemilihan ini dapat ditemukan dalam Bagian 15 Peraturan Prosedur untuk Majelis Umum. Pemilihan yang paling penting bagi Majelis Umum meliputi pemilihan Presiden Majelis Umum yang akan datang , Dewan Keamanan , Dewan Ekonomi dan Sosial , Dewan Hak Asasi Manusia , Mahkamah Internasional , hakim Mahkamah Sengketa Perserikatan Bangsa-Bangsa , dan Mahkamah Banding Perserikatan Bangsa-Bangsa . Sebagian besar pemilihan diadakan setiap tahun, kecuali pemilihan hakim Mahkamah Internasional, yang diadakan setiap tiga tahun sekali. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

Majelis Umum setiap tahunnya memilih lima anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan dua tahun, 18 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial untuk masa jabatan tiga tahun, dan 14–18 anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan tiga tahun. Majelis Umum juga memilih pimpinan sidang Majelis Umum berikutnya, yaitu Presiden Majelis Umum berikutnya, 21 wakil presiden, dan biro dari enam komite utama. ^{[ 25 ] [ 27 ] [ 28 ]}

Pemilihan anggota Mahkamah Internasional berlangsung setiap tiga tahun untuk memastikan kontinuitas di dalam mahkamah. Dalam pemilihan ini, lima hakim dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun. Pemilihan ini diadakan bersamaan dengan Dewan Keamanan, dengan kandidat harus menerima mayoritas suara absolut di kedua badan tersebut. ^{[ 29 ]}

Majelis Umum juga, bersama dengan Dewan Keamanan, memilih sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya. Bagian utama pemilihan ini diadakan di Dewan Keamanan, dengan Majelis Umum hanya menunjuk kandidat yang menerima nominasi Dewan. ^{[ 30 ]}

Kelompok regional

sunting

Pembagian kursi Dewan Ekonomi dan Sosial berdasarkan pengelompokan regional:

  Negara-negara Afrika (14)

  Negara-negara Asia-Pasifik (11)

  Negara-negara Eropa Timur (6)

  Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (10)

  Negara-negara Eropa Barat dan Negara-negara Lainnya (13)

Kelompok Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk untuk memfasilitasi distribusi geografis kursi yang adil di antara Negara-negara Anggota di berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi 33/138 Majelis Umum menyatakan bahwa "komposisi berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dibentuk sedemikian rupa untuk memastikan karakter perwakilannya." Dengan demikian, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara informal dibagi menjadi lima wilayah, dengan sebagian besar badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki sejumlah kursi tertentu yang dialokasikan untuk setiap kelompok regional. Selain itu, kepemimpinan sebagian besar badan juga berrotasi di antara kelompok regional, seperti kepresidenan Majelis Umum dan ketua dari enam komite utama. ^{[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]}

Kelompok-kelompok regional bekerja berdasarkan prinsip konsensus. Kandidat yang didukung oleh mereka, pada umumnya, dipilih oleh Majelis Umum dalam pemilihan berikutnya. ^{[ 32 ]}

Sesi

sunting

Sesi reguler

sunting

Lihat juga: Daftar sesi Majelis Umum PBB

Majelis Umum bertemu setiap tahun dalam sesi reguler yang dibuka pada hari Selasa ketiga bulan September, dan berlangsung hingga bulan September berikutnya. Sesi diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York kecuali diubah oleh Majelis Umum dengan suara mayoritas. ^{[ 25 ] [ 33 ]}

Sesi reguler dibagi menjadi dua periode yang berbeda, yaitu bagian utama dan bagian lanjutan dari sesi tersebut. Selama bagian utama sesi, yang berlangsung dari pembukaan sesi hingga liburan Natal pada bulan Desember, sebagian besar pekerjaan Majelis dilakukan. Periode ini merupakan periode kerja Majelis yang paling intensif dan mencakup debat umum dan sebagian besar pekerjaan dari enam Komite Utama. Namun, bagian lanjutan dari sesi tersebut, yang berlangsung dari bulan Januari hingga awal sesi baru, mencakup lebih banyak debat tematik, proses konsultasi, dan pertemuan kelompok kerja. ^{[ 34 ]}

Debat umum

sunting

Lihat juga: Daftar debat umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perdana Menteri Spanyol José Luis Rodríguez Zapatero menyampaikan pidato pada sesi ke-60 Majelis Umum PBB pada tanggal 20 September 2005.

Presiden Brasil Dilma Rousseff menyampaikan pidato pembukaan pada sesi ke-66 Majelis Umum PBB pada tanggal 21 September 2011 , menandai pertama kalinya seorang wanita membuka sesi Perserikatan Bangsa-Bangsa. ^{[ 35 ]}

Debat umum setiap sesi baru Majelis Umum diadakan pada minggu setelah pembukaan resmi sesi tersebut, biasanya pada hari Selasa berikutnya, dan diadakan tanpa gangguan selama sembilan hari kerja. Debat umum merupakan acara tingkat tinggi, yang biasanya dihadiri oleh kepala negara atau pemerintahan Negara Anggota , menteri pemerintah, dan delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada debat umum, Negara Anggota diberi kesempatan untuk mengangkat topik atau isu yang mereka anggap penting. Selain debat umum, terdapat juga banyak pertemuan tematik tingkat tinggi lainnya, pertemuan puncak, dan acara informal yang diadakan selama minggu debat umum. ^{[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]} Dalam 80 debat umum antara 23 Oktober 1946 dan 29 September 2025 terdapat total 11.127 pidato; 3.356 di antaranya disampaikan oleh kepala negara atau pemerintahan. Sejak tahun 2008 (kecuali tahun 2010) mayoritas pidato disampaikan oleh kepala negara atau pemerintahan. Rata-rata, sekitar 6% negara anggota tidak menghadiri debat umum, di antaranya Nikaragua (23 dari 80 kali absen), Arab Saudi, Luksemburg (masing-masing 21 dari 80 kali absen) dan Pantai Gading (20 dari 66 kali absen). ^{[ 39 ]} Hanya ada dua debat umum dengan partisipasi seluruh negara anggota: 2017 dan 2018. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya Afghanistan dan Myanmar tidak ikut serta karena status pemerintah mereka yang tidak diakui.

Sesi reguler ke-81 Majelis Umum secara resmi dibuka pada tanggal 15 September 2026, di bawah kepresidenan Khalilur Rahman dari Bangladesh. Beroperasi di bawah tema sesi "Memulihkan Kepercayaan, Mengelola Transformasi: Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Memberikan Manfaat bagi Semua," majelis memfokuskan agenda strukturalnya pada enam pilar fundamental: perdamaian dan keadilan internasional, percepatan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), ketahanan iklim, perlindungan hak asasi manusia, tata kelola digital dan AI yang inklusif, dan reformasi multilateral yang komprehensif. Setelah berakhirnya Debat Umum tingkat tinggi tahunan pada tanggal 28 September 2026, fokus prosedural utama sesi ke-81 beralih ke penunjukan bersama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya, yang dijadwalkan untuk menggantikan António Guterres setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 1 Januari 2027. ^{[ 40 ]}

Sesi khusus

sunting

Artikel utama: Sesi khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sesi khusus, atau UNGASS, dapat diselenggarakan dengan tiga cara berbeda, atas permintaan Dewan Keamanan, atas permintaan mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh satu anggota, selama mayoritas menyetujuinya. Sesi khusus biasanya membahas satu topik tunggal dan diakhiri dengan adopsi satu atau dua dokumen hasil, seperti deklarasi politik, rencana aksi atau strategi untuk mengatasi topik tersebut. Sesi khusus juga biasanya merupakan acara tingkat tinggi dengan partisipasi dari kepala negara dan pemerintahan, serta menteri pemerintah. Telah ada 32 sesi khusus dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. ^{[ 34 ] [ 41 ] [ 42 ]}

Sesi khusus darurat

sunting

Artikel utama: Sesi khusus darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Jika Dewan Keamanan tidak dapat, biasanya karena perbedaan pendapat di antara anggota tetap, untuk mengambil keputusan mengenai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka sesi khusus darurat dapat diadakan untuk membuat rekomendasi yang tepat kepada negara-negara anggota untuk tindakan kolektif. Kekuasaan ini diberikan kepada Majelis dalam Resolusi 377(V) tanggal 3 November 1950. ^{[ 34 ] [ 43 ] [ 44 ]}

Sidang khusus darurat dapat dipanggil oleh Dewan Keamanan jika didukung oleh setidaknya tujuh anggota, atau oleh mayoritas Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika suara yang cukup diperoleh, Majelis harus bertemu dalam waktu 24 jam, dengan Anggota diberitahukan setidaknya dua belas jam sebelum pembukaan sidang. Telah ada 11 sidang khusus darurat dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. ^{[ 25 ]}

Organ tambahan

sunting

Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Panorama Sidang Umum PBB

Organ-organ bawahan Majelis Umum dibagi menjadi lima kategori: komite (total 30, enam utama), komisi (enam), dewan (tujuh), majelis (empat) dan panel (satu), serta kelompok kerja dan "lainnya."

Komite

sunting

Komite utama

sunting

Komite utama diberi nomor urut , 1–6: ^{[ 45 ]}

• Komite Pertama: Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional menangani perlucutan senjata dan isu-isu keamanan internasional terkait.
• Komite Kedua: Ekonomi dan Keuangan berkaitan dengan masalah ekonomi.
• Komite Ketiga: Sosial, Budaya, dan Kemanusiaan menangani isu-isu sosial dan kemanusiaan.
• Komite Keempat: Politik Khusus dan Dekolonisasi ^{[ 46 ]} membahas berbagai subjek politik yang tidak dibahas oleh Komite Pertama, serta dekolonisasi
• Komite Kelima: Administrasi dan Anggaran menangani administrasi dan anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
• Komite Keenam: Bagian Hukum menangani masalah-masalah hukum.

Peran dari banyak komite utama telah berubah seiring waktu. Hingga akhir tahun 1970-an, Komite Pertama adalah Komite Politik dan Keamanan, dan terdapat cukup banyak masalah "politik" tambahan sehingga sebuah komite utama tambahan yang tidak bernomor, yang disebut Komite Politik Khusus, juga turut bertugas. Komite Keempat sebelumnya menangani masalah Perwalian dan Dekolonisasi. Dengan berkurangnya jumlah masalah tersebut yang perlu ditangani seiring dengan kemerdekaan wilayah perwalian dan kemajuan gerakan dekolonisasi , fungsi Komite Politik Khusus digabungkan ke dalam Komite Keempat selama tahun 1990-an.

Setiap komite utama terdiri dari seluruh anggota Majelis Umum. Masing-masing komite memilih seorang ketua, tiga wakil ketua, dan seorang pelapor pada awal setiap sesi reguler Majelis Umum.

Komite lainnya

sunting

Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev berpidato di Majelis Umum PBB pada Desember 1988.

Ini tidak diberi nomor. Menurut situs web Majelis Umum, yang terpenting adalah: ^{[ 45 ]}

• Komite Kredensial – Komite ini bertugas memastikan bahwa kredensial diplomatik semua perwakilan PBB dalam keadaan baik. Komite Kredensial terdiri dari sembilan Negara Anggota yang dipilih pada awal setiap sesi Majelis Umum reguler. 
• Komite Umum – Ini adalah komite pengawas yang bertugas memastikan bahwa seluruh pertemuan Majelis berjalan lancar. Komite Umum terdiri dari presiden dan wakil presiden sesi Majelis Umum saat ini dan ketua dari masing-masing enam Komite Utama. 

Komite-komite lain dari Majelis Umum disebutkan di sini . ^{[ 47 ]}

Komisi

sunting

Ada enam komisi: ^{[ 48 ]}

• Komisi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa , dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum 502 (VI) dan S-10/2
• Komisi Layanan Sipil Internasional , didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 3357 (XXIX)
• Komisi Hukum Internasional , didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 174 (II)
• Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL), didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2205 (XXI)
• Komisi Konsiliasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina, didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 194 (III)
• Komisi Pembangunan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa , didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 60/180 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1645 (2005) dan 1646 (2005)

Terlepas dari namanya, mantan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCHR) sebenarnya adalah badan bawahan dari ECOSOC .

Papan

sunting

Terdapat tujuh dewan yang dikategorikan menjadi dua kelompok: a) Dewan Eksekutif dan b) Dewan ^{[ 49 ]}

Dewan Eksekutif

sunting

1. Dewan Eksekutif Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum 57 (I) dan 48/162
2. Dewan Eksekutif Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2029 (XX) dan 48/162
3. Dewan Eksekutif Program Pangan Dunia, dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum 50/8

Papan

sunting

1. Dewan Auditor, dibentuk berdasarkan Resolusi GA 74 (I)
2. Dewan Perdagangan dan Pembangunan, didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 1995 (XIX)
3. Dewan Pensiun Staf Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 248 (III)
4. Dewan Penasihat Urusan Perlucutan Senjata, dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum 37/99 K

Dewan dan panel

sunting

Dewan terbaru adalah Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa , yang menggantikan UNCHR yang disebutkan sebelumnya pada Maret 2006.

Terdapat total empat dewan dan satu panel. ^{[ 50 ]}

Kelompok Kerja dan lainnya

sunting

Terdapat beragam kelompok kerja dan badan bawahan lainnya. ^{[ 51 ]}

Tempat duduk

sunting

Negara-negara duduk di Majelis Umum berdasarkan urutan abjad menurut terjemahan bahasa Inggris dari nama-nama negara. Negara yang menempati posisi paling kiri depan ditentukan setiap tahun oleh sekretaris jenderal melalui undian. Negara-negara lainnya mengikuti urutan abjad setelahnya. ^{[ 52 ]}

Reformasi dan UNPA

sunting

Artikel utama: Reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Lihat juga: Majelis Parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada tanggal 21 Maret 2005, Sekretaris Jenderal Kofi Annan menyampaikan sebuah laporan, Dalam Kebebasan yang Lebih Besar , yang mengkritik Majelis Umum karena terlalu berfokus pada konsensus sehingga menghasilkan resolusi yang lemah yang mencerminkan "penyebut umum terendah dari berbagai pendapat yang sangat berbeda." ^{[ 53 ]} Ia juga mengkritik Majelis karena mencoba membahas agenda yang terlalu luas, alih-alih berfokus pada "isu-isu substantif utama saat ini, seperti migrasi internasional dan konvensi komprehensif tentang terorisme yang telah lama diperdebatkan." Annan merekomendasikan untuk menyederhanakan agenda Majelis Umum, struktur komite, dan prosedur; memperkuat peran dan wewenang presidennya ; meningkatkan peran masyarakat sipil ; dan menetapkan mekanisme untuk meninjau keputusan komite-komitenya, untuk meminimalkan mandat yang tidak didanai dan manajemen mikro Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa . Annan mengingatkan anggota PBB tentang tanggung jawab mereka untuk menerapkan reformasi, jika mereka mengharapkan peningkatan efektivitas PBB. ^{[ 54 ]}

Usulan reformasi tidak dibahas dalam KTT Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2005. Sebaliknya, KTT tersebut hanya menegaskan posisi sentral Majelis Umum sebagai organ utama deliberatif, pembuat kebijakan, dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta peran penasihat Majelis dalam proses penetapan standar dan kodifikasi hukum internasional. KTT tersebut juga menyerukan penguatan hubungan antara Majelis Umum dan organ-organ utama lainnya untuk memastikan koordinasi yang lebih baik pada isu-isu aktual yang membutuhkan tindakan terkoordinasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan mandat masing-masing. ^{[ 55 ]}

Majelis Parlemen Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Majelis Rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPA), adalah usulan tambahan pada Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada akhirnya dapat memungkinkan pemilihan langsung anggota parlemen PBB oleh warga negara di seluruh dunia.

Dalam Debat Umum Majelis Umum ke-65, Jorge Valero , yang mewakili Venezuela , mengatakan "Perserikatan Bangsa-Bangsa telah kehabisan modelnya dan ini bukan hanya soal melanjutkan reformasi, abad ke-21 menuntut perubahan mendalam yang hanya mungkin dilakukan dengan membangun kembali organisasi ini." Ia menunjuk pada kesia-siaan resolusi mengenai embargo Kuba dan konflik Timur Tengah sebagai alasan kegagalan model PBB. Venezuela juga menyerukan penangguhan hak veto di Dewan Keamanan karena merupakan "sisa dari Perang Dunia Kedua [dan] tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan kedaulatan negara." ^{[ 56 ]}

Reformasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup usulan untuk mengubah kewenangan dan komposisi Majelis Umum PBB. Hal ini dapat mencakup, misalnya, menugaskan Majelis untuk mengevaluasi seberapa baik negara-negara anggota menerapkan resolusi Majelis Umum PBB, ^{[ 57 ]} meningkatkan kewenangan majelis dibandingkan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa , atau membuat debat lebih konstruktif dan tidak terlalu berulang. ^{[ 58 ]}

Majelis Umum PBB menyetujui "Pakta untuk Masa Depan," sebuah rencana untuk mengatasi tantangan global termasuk perubahan iklim, regulasi AI, ketidaksetaraan, dan konflik. Pakta ini menyerukan reformasi Dewan Keamanan, perlucutan senjata nuklir, dan peningkatan keterlibatan pemuda dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Sekretaris Jenderal PBB Guterres mendesak para pemimpin untuk bertindak sesuai dengan komitmen ini. ^{[ 59 ]}

Sela-sela Sidang Umum

sunting

Sesi tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa disertai dengan pertemuan-pertemuan independen antara para pemimpin dunia, yang lebih dikenal sebagai pertemuan-pertemuan yang berlangsung di sela-sela pertemuan Majelis. Pertemuan diplomatik ini juga telah berkembang menjadi pekan yang menarik individu-individu kaya dan berpengaruh dari seluruh dunia ke Kota New York untuk membahas berbagai agenda, mulai dari kemanusiaan dan lingkungan hingga bisnis dan politik. 

• Portal politik
• Portal dunia

• Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Daftar perwakilan tetap saat ini untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Daftar sesi Majelis Umum PBB
• Daftar debat umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Layanan Penerjemahan Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa
• PassBlue

Referensi

sunting

1. AGNU atau AG dalam bahasa Perancis: Assemblée générale des Nations Unies ^{[ 1 ]}

1. "Assemblée générale des Nations Unies" . 18 April 2025 . Diakses pada 18 April 2025 .
2. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa: Bab IV Diarsipkan 12 Oktober 2007 di Wayback Machine . Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. "Organ-Organ Subsidiari Majelis Umum" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Diarsipkan dari aslinya pada 15 Juli 2018.
4. Dokumen Resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Sesi tahunan diselenggarakan pada hari Selasa minggu ketiga bulan September sesuai Resolusi 57/301, Ayat 1. Debat pembukaan dimulai pada hari Selasa berikutnya" . Perserikatan Bangsa-Bangsa . Diarsipkan dari aslinya pada 23 Mei 2020. Diakses 13 September 2016 .
5. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan pada 29 Maret 2018 di Wayback Machine . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses pada 12 Juli 2013.
6. "Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa 1941 – 1950" . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 12 Maret 2015. Diakses 12 Maret 2015 .
7. "Queens Public Library Digital" . digitalarchives.queenslibrary.org . Diarsipkan dari aslinya pada 10 Desember 2022 . Diakses pada 6 Desember 2022 .
8. "Perserikatan Bangsa-Bangsa, Queens: Sejarah Lokal Partisi Israel-Palestina 1947" . Pusat Studi Humaniora . Diarsipkan dari aslinya pada 6 Desember 2022. Diakses pada 6 Desember 2022 .
9. Rosenthal, AM (19 Mei 1951). "PBB Mengosongkan Lokasi di Danau Success; Pembangunan Perdamaian Kembali ke Produksi Perang" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Diarsipkan dari aslinya pada 26 Juli 2022. Diakses 26 Juli 2022 . 
10. Druckman, Bella (19 Mei 2021). "Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success, Long Island" . Untapped New York . Diarsipkan dari aslinya pada 19 Mei 2021. Diakses 16 Januari 2023 .
11. "Siaran televisi CBS dari serial baru yang melaporkan sesi dan..." Getty Images . 2 Maret 2017. Diarsipkan dari aslinya pada 13 Januari 2023. Diakses 16 Januari 2023 .
12. (dalam bahasa Perancis) " Genève renoue avec sa tradisi de ville de paix , Le Temps , 16 Januari 2014. Diarsipkan 16 April 2022 di Wayback Machine ".
13. "Pendahuluan - Dokumentasi PBB: Majelis Umum" . Panduan dan Sumber Daya Penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Perpustakaan Dag Hammarskjöld Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 21 Oktober 2013.
14. "Sesi, Aturan Prosedur" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Diarsipkan dari aslinya pada 6 November 2018. Diakses pada 29 Juni 2017 .
15. "Majelis Umum Mengadopsi Program Kerja untuk Sesi Keenam Puluh Empat" . Majelis Umum PBB . Diarsipkan dari aslinya pada 2 November 2012.
16. " Pertemuan tingkat tinggi Sesi ke-64 ", Majelis Umum PBB. Diarsipkan pada 26 Juli 2018 di Wayback Machine .
17. "Apakah resolusi PBB mengikat? – Tanya DAG!" . ask.un.org . Diarsipkan dari aslinya pada 1 Februari 2020 . Diakses 1 Februari 2020 .
18. "Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa" . Ensiklopedia Britannica . Diarsipkan dari aslinya pada 14 Desember 2019. Diakses 1 Februari 2020 .
19. “Pasal 17 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” . 17 Juni 2015. Diarsipkan dari aslinya pada 1 Mei 2019. Diakses 31 Agustus 2017 .
20. “Pasal 11 (2) dan 11 (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” . 15 April 2016. Diarsipkan dari aslinya pada 10 April 2019. Diakses 31 Agustus 2017 .
21. "Lampiran" . Resolusi dan Keputusan yang Diadopsi oleh Majelis Umum . 2 Agustus 2017. doi : 10.18356/a9a4aeed-en . ISBN 9789210605991ISSN 2412-0898​​ 
22. Populasi, total | Data | Tabel Diarsipkan 20 Juni 2018 di Wayback Machine . Bank Dunia. Diakses 12 Juli 2013.
23. Dewan Keamanan PBB  : Resolusi, Pernyataan Presiden, Catatan Rapat, Siaran Pers Dewan Keamanan yang Diarsipkan pada 2 Desember 2012 di Wayback Machine . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses pada 12 Juli 2013.
24. Departemen Manajemen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan pada 4 Februari 2018 di Wayback Machine . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses pada 12 Juli 2013.
25. "Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa" . Perserikatan Bangsa-Bangsa . Diarsipkan dari aslinya pada 26 Juli 2022. Diakses pada 27 September 2022 .
26. Statuta Mahkamah Internasional  . San Francisco: Perserikatan Bangsa-Bangsa. 26 Juni 1945–viaWikisource.
27. Perserikatan Bangsa-Bangsa (17 Oktober 2019). "Majelis Umum Memilih 14 Negara Anggota untuk Dewan Hak Asasi Manusia, Menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal Baru untuk Layanan Pengawasan Internal" . Liputan Pertemuan dan Siaran Pers Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 2 Januari 2020. Diakses 19 Januari 2020 .
28. Perserikatan Bangsa-Bangsa (4 Juni 2019). "Delegasi Memilih Perwakilan Tetap Nigeria sebagai Presiden Sidang Umum ke-74 secara Aklamasi, dan Juga Memilih 20 Wakil Presiden" . Liputan Pertemuan dan Siaran Pers Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 15 September 2019. Diakses 15 September 2019 .
29. "Anggota Mahkamah" . Mahkamah Internasional . nd Diarsipkan dari aslinya pada 24 Januari 2020. Diakses 19 Januari 2020 .
30. Ruder, Nicole; Nakano, Kenji; Aeschlimann, Johann (2017). Aeschlimann, Johann; Regan, Mary (eds.). Buku Pegangan GA: Panduan praktis untuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PDF) (  edisi ke-2). New York: Misi Tetap Swiss untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. hlm. 61–65 . ISBN  978-0-615-49660-3Diarsipkan ( PDF ) dari aslinya pada 22 November 2018.
31. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke - 33 E 138. Pertanyaan tentang komposisi organ-organ terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa: amandemen terhadap aturan 31 dan 28 dari aturan prosedur Majelis Umum terhadap aturan A/RES/33/138 19 Desember 1978. Diakses 19 Januari 2019.
32. Winkelmann, Ingo (2010). Volger, Helmut (ed.). Ensiklopedia Ringkas Perserikatan Bangsa-Bangsa (  Edisi ke-2nd). Leiden: Martinus Nijhoff. hal.592–96 . ISBN​  Telepon 978-90-04-18004-8S2CID 159105596 .​ 
33. "Sesi Biasa" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 16 Desember 2019. Diakses pada 17 Januari 2020 .
34. Ruder, Nicole; Nakano, Kenji; Aeschlimann, Johann (2017). Aeschlimann, Johann; Regan, Mary (eds.). Buku Pegangan GA: Panduan praktis untuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PDF) (  edisi ke-2). New York: Misi Tetap Swiss untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. hlm. 14–15 . ISBN  978-0-615-49660-3Diarsipkan ( PDF ) dari aslinya pada 22 November 2018.
35. Llenas, Bryan (4 Januari 2017). "Presiden Brasil Rousseff akan menjadi Wanita Pertama yang Membuka Perserikatan Bangsa-Bangsa" . Fox News . New York. Diarsipkan dari aslinya pada 6 November 2018. Diakses 29 September 2015 .
36. Manhire, Vanessa, ed. (2019). "Buku Pegangan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019–20" (PDF) . Buku Pegangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wellington, Selandia Baru). (  Edisi ke-57). Wellington: Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru: 17. ISSN 0110-1951 . Diarsipkan dari aslinya (PDF) pada 8 Maret 2021. Diakses 18 Januari 2020 . 
37. "Apa itu debat umum Majelis Umum? Apa urutan pembicara dalam debat umum?" . Perpustakaan Dag Hammarskjöld . Perserikatan Bangsa-Bangsa. 10 Juli 2019. Diarsipkan dari aslinya pada 23 Mei 2020 . Diakses 17 Januari 2020 .
38. "Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 27 September 2022. Diakses 17 Januari 2020 .
39. Kasus khusus Afrika Selatan dengan 24 ketidakhadiran tidak dihitung, karena negara tersebut diskors (bukan dikeluarkan) dari Majelis Umum antara tahun 1974 dan 1993. Jadi hanya ada empat ketidakhadiran yang sebenarnya.
40. "Presiden Majelis Umum PBB | Yang Mulia Dr. Khalilur Rahman" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Diakses 30 September 2026 .
41. Piagam PBB  . San Francisco: Persatuan negara-negara. 26 Juni 1945–melaluiWikisource.
42. "Sesi Khusus" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 8 April 2020. Diakses pada 17 Januari 2020 .
43. "Sesi Khusus Darurat" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 28 Februari 2022. Diakses 17 Januari 2020 .
44. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Sesi 5 Nomor 377. Bersatu untuk Perdamaian A/RES/377(V) 3 November 1950. Diakses 17 Januari 2020.
45. "Komite Utama" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 23 Oktober 2018. Diakses pada 19 Juni 2018 .
46. "Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa" . www.un.org . Diakses pada 1 November 2025 .
47. "Organ-Organ Subsidiari Majelis Umum: Komite" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 4 November 2018. Diakses pada 19 Juni 2018 .
48. "Organ-Organ Subsidiari Majelis Umum: Komisi" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 17 November 2018. Diakses pada 19 Juni 2018 .
49. "Organ-Organ Subsidiari Majelis Umum: Dewan-Dewan" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 22 Oktober 2018. Diakses pada 19 Juni 2018 .
50. "Organ-Organ Subsidiari Majelis Umum: Majelis dan Dewan" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 22 Oktober 2018. Diakses pada 19 Juni 2018 .
51. "Organ-Organ Subsidiari Majelis Umum: Kelompok Kerja" . Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 31 Oktober 2018. Diakses 19 Juni 2018 .
52. Buku Pegangan PGA: Panduan praktis untuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PDF) . Misi Tetap Swiss untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2011. hlm. 18. ISBN 978-0-615-49660-3Diarsipkan dari aslinya (PDF) pada 27 September 2018. Diakses pada 14 Juli 2017 .
53. "Laporan Sekretaris Jenderal tentang Kebebasan yang Lebih Luas menuju pembangunan, keamanan, dan hak asasi manusia untuk semua" . Diarsipkan dari aslinya pada 25 Januari 2019. Diakses pada 31 Agustus 2017 .
54. "Dalam Kebebasan yang Lebih Luas, Bab 5" . Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari aslinya pada 26 Juli 2013. Diakses pada 29 Juni 2017 .
55. Johnstone, Ian (2008). "Legislasi dan Ajudikasi di Dewan Keamanan PBB: Mengurangi Defisit Deliberatif". Jurnal Hukum Internasional Amerika . 102. No 2 (2): 275– 308. doi : 10.2307/30034539 . JSTOR 30034539 . S2CID 144268191 .  
56. Majelis Umum. "Venezuela, Republik Bolivarian dari Yang Mulia Bapak Jorge Valero Briceño, Ketua Delegasi" . Perserikatan Bangsa-Bangsa . Diarsipkan dari aslinya pada 14 September 2016. Diakses 29 Juni 2017 .
57. "Revitalisasi Kerja Majelis Umum" (PDF) . Globalpolicy.org. Diarsipkan (PDF) dari aslinya pada 15 Juli 2009. Diakses 11 Januari 2015 .
58. "Peran Majelis Umum PBB" . Dewan Hubungan Luar Negeri . Diarsipkan dari aslinya pada 9 Mei 2017. Diakses pada 11 Januari 2015 .
59. "Majelis Umum PBB menyetujui cetak biru untuk mendorong persatuan global" . 21 September 2024. Diarsipkan dari aslinya pada 23 September 2024. Diakses pada 24 September 2024 .
60. Gelles, David (21 September 2017). "Ini Pekan PBB, tetapi Para Eksekutif Menjadikannya Pertemuan yang Berwibawa" . The New York Times . Diarsipkan dari aslinya pada 22 September 2017. Diakses 22 September 2017 .