Minggu, 28 Mei 2023

 Ada Tujuh Belas Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri Di Bawah Lingkup Komite Khusus PBB



GA/COL/3365-22 Mei 2023 (By:Kristian Griapon)

Pansus Dekolonisasi Mengadakan Seminar Regional Pasifik di Bali, Indonesia, 24-26 Mei 2023.

Pansus Dekolonisasi mengadakan Seminar Regional Pasifik 2023 di Bali, Indonesia, dari tanggal 24 hingga 26 Mei dalam rangka Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme keempat (2021-2030).

Seminar diselenggarakan di bawah naungan Panitia Khusus, yang secara resmi disebut Panitia Khusus Situasi Berkaitan dengan Implementasi Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Jajahan (disebut juga Panitia Khusus 24 atau sebagai "C-24").

Tema Seminar 2023 adalah “Langkah-Langkah Inovatif untuk Menjamin Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri”.

Pedoman dan aturan prosedur dapat diakses di situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekolonisasi:   www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/regional-seminars .

ADA TUJUH BELAS WILAYAH NON-PEMERINTAHAN SENDIRI DI BAWAH LINGKUP KOMITE KHUSUS: Samoa Amerika, Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland (Malvinas)* , Polinesia Prancis, Gibraltar, Guam, Montserrat, Kaledonia Baru , Pitcairn, Saint Helena, Tokelau, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, dan Sahara Barat. Powers administrasi adalah Perancis, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat.

Panitia Khusus mempertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi Seminar pada sesi substantif bulan Juni, dan kemudian mengirimkannya ke Majelis Umum.

Duta Besar Menissa Rambally dari Saint Lucia, Ketua Panitia Khusus, yang memimpin Seminar tersebut.

Peserta seminar yang diundang antara lain delegasi Panitia Khusus yang terdiri dari Biro dan anggota kelompok regional, Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Kekuasaan Administrasi, serta perwakilan Wilayah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah serta para ahli.

Ke-29 anggota Pansus adalah Antigua dan Barbuda, Bolivia, Cile, China, Kongo, Pantai Gading, Kuba, Dominika, Ekuador, Etiopia, Fiji, Grenada, India, Iran, Irak, Mali, Nikaragua, Papua Nugini, Federasi Rusia, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Sierra Leone, Republik Arab Suriah, Timor-Leste, Tunisia, Republik Persatuan Tanzania dan Venezuela.

Kertas kerja Sekretariat tahunan 2023 di setiap Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri tersedia di situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekolonisasi di www.un.org/dppa/decolonization/en/documents/workingpapers .

__________

* Terjadi perselisihan antara Pemerintah Argentina dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara mengenai kedaulatan atas Kepulauan Falkland (Malvinas).

Dekolonisasi

Catatan Admin: U/ West Papua berada dibawah Kewenagan Indonesia berdasarkan Resolusi PBB 2504, karena Papua Barat telah menjadi daerah konflik politik (Tuntutan Kemerdekaan Pribumi Papua), maka proses penyelesian konfliknya harus melalui jalur politik Majelis Umum PBB dan, atau jalur hukum melalui Yuridiksi Mahkamah Internasional (ICJ). Prosesnya harus melalui advokasi negara pendukung. (Kgr)

Entri yang Diunggulkan

    MELIHAT DASAR   KONFLIK WILAYAH PAPUA BARAT   Oleh: Kristian Griapon, September 6, 2024. Pengantar: Era teknolgi digital memba...