Melihat Perbedaan Sambutan Lobi ULMWP Dari Demaraksi Bahasa Dan Gambar.

Demaraksi Bahasa dan Gambar

Ludwig Wittgenstein seorang filsuf yang telah berjasa memberi marka tentang hubungan antara verbal dan visual. Ia seakan memberi demaraksi yang jelas antara bahasa dan gambar. Meski karyanya sangat sulit dipahami, bahkan dengan narsisnya ia tidak puas dan mengkritik bukunya yang pertama. Namun, ia adalah salah satu tokoh filsuf yang berpengaruh di abad ke-20. Setelah menerbitkan buku kedua, sebagai respon penyempurnaan dari buku pertama.

Picture theory salah satu hal penting yang dibahas dalam buku pertama Wittgenstein yang berjudul, Tractus Logico Philosophicus. Hal tersebut didasari atas dua sisi pemikiran tentang realitas dunia dan bahasa dengan jembatan teori gambar.

"Suatu gambar adalah suatu fakta", karena gambar mempresentasikan fakta. Kalimat-kalimat Wittgenstein kadang begitu berputar-putar. Pada intinya itu membahas bahwa, bahasa tak sekedar bahasa, dan gambar tak sekedar gambar. Keduanya berkaitan satu sama lain. Memiliki porsinya sendiri dalam sebuah fakta ataupun realitas.

Lepas dari itu bahasa memang kadang terlalu sempit untuk memberikan deskripsi atas sesuatu, seperti karakter huruf yang juga terbatas. Gambar bisa saja berbicara lebih banyak. Mencapai batas yang tidak dapat dijangkau oleh bahasa, mencapai batas spasial yang sulit diterjemahkan dengan bahasa.

Silakan menilai dan membedakan dua gambar tentang lobi ULMWP dan keseriusan dua pemimpin MSG menerimanya/PM Vanuatu dan PM Fiji.(Kgr)

Di Era Globalisasi, Perjuangan Bangsa-Bangsa Belum Merdeka Melawan Bangsa-Bangsa Kolonialisme Telah Semakin Rumit Untuk Meraih Kemerdekaan.

By: Kristian Griapon, Juni 10, 2023.

Dari Era Perang dingin yang diliputi ketidak pastian beralih ke era globalisasi, masyarakat internasional dihadapkan pada sebuah proses “integrasi politik global”, dimana negara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan hubungan kerjasama internasional berdasarkan prinsip kooperatif dengan tidak memandang besar kecilnya sebuah negara.

Kerja sama antar negara dimaksud guna saling mengatasi berbagai kebutuhan timbal balik antar bangsa. Sehingga pada kondisi seperti ini kedaulatan suatu negara semakin diperkuat, dilandasi oleh perjanjiaan hubungan kerja sama, baik itu dalam bentuk hubungan bilateral (kerja sama dua negara), maupun hubungan multilateral (kerja sama lebih dari dua negara) dengan mengedepankan prinsip tidak mencampuri (non intervensi) urusan dalam negeri kedaulatan negara-negara yang mengadakan perjanjian kerja sama.

Perjanjian Internasional dalam hubungan kerja sama antar negara yang menekankan non intervensi, kini telah dijadikan instrumen (alat) politik internasional yang sangat dominan,  menjadi landasan hukum internasional yang mengikat untuk kepentingan klaim wilayah kekuasaan di luar kedaulatan negara, yang menjadi daerah kontrol (daerah jajahan). Sehingga dampaknya suatu daerah kontrol berada diluar pantauan masyarakat internasional, dan berbagai pelanggaran negara yang terjadi di daerah kontrol tidak dapat diakses (diintervensi) oleh masyarakat internasional dan negara menggunakan siasat hak jawab negara (state rights) untuk menutupi segala pelanggarannya. 

Contoh kasus masalah Papua Barat.: "Kasus kejahatan kemausiaan yang telah menjadi pantauan komunikasi Dewan HAM PBB, namun dapat dilawan oleh Indonesia melalui hak jawab negara. Indonesia menggunakan hak jawab untuk menghindari tanggungjawab kewajiban hukum internasional tentang Penegakan HAM dan Demokrasi di dalam negerinya".

Hak Jawab Negara dalam perpolitikan internasional merupakan kekebalan sebuah negara (state immunity) yang diperankan melalui para diplomat luar negeri untuk menghindari tanggungjawab kewajiban hukum internasional, yang sedang menjadi sorotan masyarakat internasional terhadap sebuah negara, terutama yang bersinggungan langsung dengan “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, maupun Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” di dalam entitas wialayah geografi, yang menjadi daerah kontrol kekuasaan negara yang disoroti.

Dalam konteks pemahaman diatas, penulis mempertegas tentang kedaulatan wilayah sebuah negara tidak bersifat mutlak dalam menghadapi sengketa wilayah kedaulatan dalam kasus antar negara, konsekuensi hukum internasional yang timbul dari sebuah perjanjian internasional dimasa lalu, dan uti possidetis, yaitu batas-batas sebuah daerah jajahan terhadap sebuah wilayah geografi, sebelum wilayah itu mendapatkan hak kedaulatan penuh menjadi sebuah negara merdeka dari bangsa yang menjajahnya.

Kedaulatan wilayah sebuah negara bisa bertambah luas melalui reunifikasi daerah yang dipisahkan sebelum merdeka, selain itu sebagian kedaulatan negara bisa hilang, atau dipersempit akibat dari pencaplokan (aneksasi) wilayah diluar kedaulatan negara melalui invasi militer.

“Jadi kedaulatan wilayah sebuah negara tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh kedaulatan negara lain dalam hubungan antar negara dan diperkuat hukum internasional”

Untuk Papua Barat termasuk bangsa belum merdeka, dan wilayah tidak berpemerintahan sendiri, sehingga New York Agreemen bukan sengketa wilayah kedaulatan negara antara Indonesia dan Belanda, yang benar adalah sengketa kekuasaan atas sebuah wilayah geografi tidak berpemerintahan sendiri yang menjadi daerah kontrol dibawah tanggungjawab negara merdeka.

Sebagai Pemerhati Masalah Papua Barat, Penulis menyampaikan pendangan untuk Para Pejuang Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, bahwa para pejuang harus bisa membedah kembali perjuangan kemerdekaan yang berorientasi pada pengalaman masa lalu dari generasi terdahulu (1960-an), generasi berikutnya (1970-1990-an) dan genersasi yang sedang berjuang kini (diatas tahun 2000), untuk melihat kelemahan dalam perjuangan dan menata kembali, serta menyusun strategi perjuangan dalam menghadapi tantangan perjuangan kemerdekaan di era globalisasi, yang semakin rumit dan kompleks, sehubungan dengan berbagai kepentingan global yang sedang menghadang perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa belum merdeka.

Untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat, syaratnya harus mempunyai negara pendukung yang secara konsisten, dan aktif mengadvokasi perjuangan bangsa Papua Barat di dunia interdasional. Dan menghindari perpecahan yang melahirkan dualisme perjuangan di dalam kubu pejuang. Karena hal itu akan berpengaruh kehilangan negara pendukung dan akan mempersulit dukungan masyarakat internasional.(Kgr)

TPNPB-OPM Diharapkan Segera Membebaskan Pilot Asing Asal Selandia Baru

Komentar Admin-By:Kristian Griapon, Juni 7, 2023

TPNPB OPM diharapkan segera membebaskan pilot asing asal Selandia Baru yang telah disandera menjadi tawanan perang TPNPB-OPM, Sejak 7 Februari 2023.

Pembebasan itu demi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang dilandasi moralitas perjuangan yang tinggi sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Universal. Selain itu untuk membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap perjuangan suci bangsa Papua Barat yang dipundaki menjadi tanggungjawab TPNPB-OPM di dalam negeri Papua Barat.

TPNPB-OPM sebagai sesepuh pejuang kemerdekaan Papua Barat yang telah berusia lebih dari 50 tahun dan masih eksis dalam perlawanan gerilya bersenjata yang semakin mengembangkan sayap perjuangan kemerdekaan Papua Barat, harus semakin dewasa mengorganisir perjuangan diatas dasar nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban modern.

Pembebasan harus melalui mekanisme internasional, lewat negara pendukung yang selama ini mengadvokasi perjuangan kemerdekaan Papua Barat Negara Republik Vanuatu, yang kapasitasnya mewakili bangsa Papua Barat.(Kgr)

Vanuatu Negara Kecil Diremehkan Indonesia, Kini Menjadi Perhitungan Dalam Peta Politik Internasional.

Menteri Perencanaan dan Perubahan Iklim Republik Vanuatu, Ralph Regenvanu. – Jubi/@RRegenvanu

By: Kristian Griapon, Mei 4. 2023

Vanuatu Negara Kecil, sebelumnya dianggap remeh oleh Indonesia sehubungan dengan kebijakan politik luar negerinya terhadap Papua Barat, yaitu mengadvokasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua Barat dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat.

Kini Vanuatu menjadi perhitungan serius oleh Indonesia, setelah negara pulau kecil itu berhasil mengajukan draf resolusi penting tentang keadilan iklim, yang berhasil diadopsi oleh majelis umum PBB pada, Rabu 29 Maret 2023, menjadi sebuah resolusi majelis umum PBB yang kini sedang diproses di ICJ, guna ditransformasi menjadi hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat semua negara, tentang hak dan kewajiban terhadap keadilan iklim yang sebagaimana tersurat dan tersirat dalam resolusi itu.

Kekhawatiran Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap Papua Barat teramati jelas, sebelumnya Indonesia menutup diri terhadap Vanuatu dalam bencana yang silih berganti di negara itu, bantuan Indonesia hanya tertuju dan terbatas pada Negara Fiji. Namun setelah draf resolusi usulan Vanuatu berhasil diadopsi di majelis umum PBB, yang disponsor oleh 132 negara berdasarkan konsensus, kurang lebih tiga bulan dari usulan resolusi Vanuatu diadopsi PBB, Indonesia yang tidak mempunyai hubungan bilateral dengan Vanuatu menerobos masuk ke Vanuatu dengan menggunakan dua pesawat. Satu pesawat membawa delegasi Indonesia dan satu pesawat membawa bantuan bencana senilai 7,12 miliar.

Bencana di vanuatu terjadi pada Januari 2013, bantuan dari Indonesia tiba pada Mei 2013 kurang lebih empat bulan dari kejadian bencana, dan setelah posko bantuan yang disponsori Australia dan Selandia baru ditutup. Lagipula kalau untuk bantuan bencana, mengapa harus diikut sertakan delegasi Indonesia ke Vanuatu yang menggunakan pesawat tersendiri?

Penerobosan Indonesia ke Vanuatu memperlihatkan korelasi politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional telah bergerak naik kearah positif. Hal itu ditandai oleh dukungan negara Fiji yang semakin kuat melalui Perdana Menterinya yang baru Sitiveni Rabuka, terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui ULMWP. 

Tentu saja dukungan Fiji sangat mengganggu Indonesia di MSG, terutama muncul dukungan kuat Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG pada tahun 2023. Selain itu keberhasilan Vanuatu mengadopsi sebuah resolusi penting di PBB juga mempengaruhi posisi Vanuatu dalam mengadvokasi masalah Papua Barat di dunia Internasional, dan Vanuatu telah menjadi sponsor dari 132 negara anggota PBB, yang menjadikan Vanuatu ujung tombak dalam memperjuangkan kepentingan bersama di PBB. Sehingga patut diperhitungkan Indonesia.

Papua Barat menjadi anggota penuh di MSG, berarti Papua Barat terintegrasi ke dalam kawasan regional pasifik. Dan MSG akan menjadi pintu masuk perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat ke lembaga multilateral PBB, guna mencari jalan penyelesaian konflik di Papua Barat yang tak kunjung selesai. Karena MSG memilik kewenagan yang diatur dalam Bab VIII Piagam PBB, dapat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik Papua Barat ke level yang lebih tinggi di majelis umum PBB, maupun DK-PBB guna penyelesaian akhir konflik Papua-Indonesia melalui jalan damai.

Disisi lain situasi politik internasional yang tak menentu di kawasan regional pasifik dalam persaingan global AS dan Sekutunya menghadapi China saat ini, merupakan momen baik untuk isu Papua Barat di kondisikan di dalam persaingan itu oleh para pejuang kemerdekaan Papua Barat, terutama mereka yang berjuang  di luar negeri tanpa harus menunggu dan mengharapkan bantuan dukungan pihak lain, sebelum situasi itu menjadi normal kembali.

Untuk mengkondisikan isu Papua Barat tentu saja harus menyinkronkan kontak pejuang di dalam negeri dengan pejuang di luar negeri yang secara kasatmata telah terputus. Tentu saja semua pihak harus membangun kembali kekuatan bersama untuk menghadapi kekuatan kekuasaan Indonesia yang sedang dibangun di Papua Barat, wasalam.(Kgr)

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat