Genyem Putra

 

Beda Pendapat Menjadi Dasar Perpecahan Dalam Tubuh OPM - Tinjauan - Ringkasan  Sejarah OPM

Gambar Ilustrasi perpecahan dalam tubuh OPM dampak dari perbedaan pendapat

[Oleh:Kristian Griapon]

Latar Belakang Sejarah
Sejak Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat dikumandangkan melalui Manifesto Politik pada 19 Oktober 1961, di Hollandia Nederlands Nieuw Guinea oleh Komite Nasional Papua (KNP), teramati, terdapat dua tokoh kunci yang ikut memainkan perannya dan meletakkan dasar perjuangan Papua Barat menuju kemerdekaan, yaitu:.Markus Wonggor Kaisiepo dan.Nicolaas Youwe.

Kedua tokoh politik nasionalis Papua Barat.Markus Wonggor Kaisiepo dan Nicolaas Youwe merupakan penggerak perjuangan kemerdekaan Papua Barat, dan juga menjadi dasar keretakan yang pada akhirnya menjadi perpecahan dalam tubuh perjuangan kemerdekaan bangsa Papua, baik itu di dunia internasional maupun di dalam negeri Papua Barat hingga saat ini.

Pergerakan OPM di dalam negeri Papua Barat dimulai di Jayapura pada tahun 1963, yang digagas oleh Aser Demotekai seorang tokoh Pemerintahan asal daerah Nimboran melalui gerakan kargoisme dan kooperatif berhaluan moderat. Gerakan ini memunculkan kader pejuang “Jacob Hendrik Prai”. Dan di Manokwari dimulai pada tahun 1964, yang digagas oleh Terianus Aronggear, berhaluan garis keras, memunculkan kader pejuang “Seth Jafeth Rumkorem”. 

Kedua faksi gerakan itu terbentuk setelah Indonesia mengambil alih kekuasaan atas wilayah geografi Nugini Barat (Papua Barat) dari Belanda melalui perjanjian New York 15 Agustus 1962. Perjanjian tanpa melibatkan Penduduk asli Papua, yang seharusnya melibatkan Anggota Nieuw Guinea Raad Representasi dari orang asli Papua yang telah terbentuk dan disah di Nederlands Nieuw Guinea pada saat itu.

Ketidak percayaan terhadap Perjanjian New York,15 Agustus 1962 mendorong munculnya faksi-faksi pejuang kemerdekaan di Papua Barat, baik itu melalui gerakan sipil kota, gerangan bawah tanah, hingga perlawanan bersenjata, dimulai pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1969 dilaksanakannya Act of Free Choice. Dan hasil Act of Free Choice yang dinyatakan curang oleh parah pro kemerdekaan Papua Barat, melahirkan deklarasi Pemerintahan Revolusioner Negara Republik Papua Barat pada ,1 Juli 1971, wujud dari front perlawanan terbuka bangsa Papua Barat.

Deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Papua Barat

Bendera Nasional Bangsa Papua Barat, Mendapat Pengakuan Negara Kerajaan Belanda dan dideklarasi pada, 1 - 12 - 1961.

Atas anjuran dan pertimbangan Nicolaas Jouwe kepada dua komandan OPM, Seth Jafeth Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai, untuk Mendeklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada tahun 1971, maka niatan itu diwujudkan pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Yafet Rumkorem dan Yacob Hendrik Prai mendeklarasikan Negara Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Pada tanggal 5 Februari 1973 dibentuk Pemerintahan Revolusioner Sementara Negara Republik Papua Barat.

Konflik Strategi antara Rumkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: Faksi Pembela Keadilan (PEMKA) dipimpin oleh Yacob Hendrik Prai dan Faksi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dipimpin oleh Seth Yafet Rumkorem. Perpecahan ini sangat mempengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Beranjak dari dukungan PNG, maka pada tahun 1972 dibentuklah di Port Moresby ibu kota PNG “Pemerintah Sementara Sorong-Samaray” dengat susunan kabinetnya terdiri dari:
(1). Perdana Menteri: Markus Kaisiepo (Belanda)
(2). Menteri Dalam Negeri: E.J.Bonay (Jayapura)
(3). Menteri Luar Negeri: Nicolaas Youwe (Belanda)
(4). Menteri Kesehatan: Fred Jirwa (Fiji)
(5). Menteri Pendidikan: T.H.Meset (Jayapura)
(6). Menteri Perdagangan: Mozes Weror (PNG)
(7). Menteri Pertanian Kaleb Taran (Jayapura)
(8). Menteri Keuangan: Amos .F.Indey (PNG)
(9). Menteri Negara: Titus Dansidan (Jayapura)
(10). Sekretaris Negara: B.Niccu (Belanda)
(11). Ketua DPR: Dirk.S.Ayamiseba (Jayapura)
(12). Ketua MPA: Herman Wayoi (Jayapura)
(13). Gubernur Nurban Papua: Ferry Josep Way (Jayapura)
(14). Duta untuk Autralia: Clemens Runaweri (Australia)
(15). Duta untuk Belanda: Kerkya Jomungge (Jayapura)
(16). Duta untuk Jerman Barat: Silas Tokoro (Jayapura)
(17). Duta untuk Israel: Nataniel Maidepa (Jayapura)
(18). Duta untuk Inggris: Dorinus.R.Maury (PNG)

Mengenai susunan kabinet itu setelah di konfirmasikan dengan beberapa tokoh yang termasuk namanya tercantum dan berdomisili di Jayapura (Papua), mereka merasa ditodong tanpa sepengetahuan mereka, sehingga mereka harus berurusan dengan pihak keamanan Indonesia untuk membersihkan diri. Dan mereka tidak menyalahkan OPM di PNG, sebab mereka dikenal sebagai tokoh masyarakat Papua.

Selain itu dibentuk “Komite Kemerdekaan Papua Barat” yang di ketuai oleh “Nicolaas Youwe” dan juga dibentuk “Front Nasional Papua Barat” yang diketuai oleh “Markus Kaisiepo”. Tujuan Youwe untuk mendirikan Negara Papua Barat dan Kaisiepo mendirikan Negara Federasi Melanesia yang meliputi Papua Barat dan Maluku, kedua organisasi ini berkedudukan di Belanda.

Kelanjutan dari proklamasi 1 Juli 1971, pada tanggal 5 Februari 1973 Rumkorem melengkapi The Provisional Government of Republik West Papua yang berkedudukan di markasnya (Victoria) dengan susunan kabinet yang terdiri dari 6 orang. Dan pada tahun 1976, Rumkorem merubah kabinetnya dari 6 orang maenjadi 10 orang, dan membentuk “Kabinet Pemerintahan Revolusioner Sementara Negara Republik West Papua”, yang susunan kabinetnya diumumkan 6 orang dan 4 orang tidak diumumkan dengan alasan keamanan dan kesematan diri mereka.

Susunan Kabinet Pemerintahan Revolusioner Sementara Negara Republik West Papua terdiri dari:
(1). Menteri dan Perdana Menteri: Brigjen Seth Jafet Rumkorem
(2). Menteri Pertahanan: Robert Uria Yoweni
(3). Menteri Luar Negeri: Bernard.M.R Tanggahma
(4). Menter Kehakiman: Amos.F Indey
(5). Menteri Kesehatan: Dorinus .R Maury
(6). Menteri Keuangan: Tan Seng Thei

Juga dibentuk Badan Senat Revolusioner Sementara yang beranggotakan 35 orang yang diketuai oleh Jakob Hendrik Prai dibantu oleh Wakil Ketua I Luis Nussi dan Wakil Ketua II Anton Numbum. Ketua Senat disebut Presiden Senat dan waikl-wakilnya disebut Wakil Presiden Senat. Setelah terbentuk Kabinet Pemerintahan Revolusioner dan Badan Senatnya, pada bulan November 1976 terjadi pertentangan antara Ketua Senat dan Presiiden, sehingga ketua senat menggunakan kewenangannya yang diatur oleh Undang-undang dasar melakukan pemecatan terhadap Seth J Rumkorem selaku Presiden pemerintahan revolusioner sementara negara republik West Papua, serta melakukan penahanan terhadap dua menteri kabinetnya (Amos.F Indey dan Dorinus.R Maury).

Selanjutnya Ketua Senat Revolusioner sementara Negara Republik West Papua Jacob.H.Prai memberikan mandat kepada Nicolaas Youwe di Belanda untuk membentuk kabinet baru, namun mandat tersebut ditolak dengan alasan strategis dan menganjurkan damai antara Prai dan Rumkorem.

Perbedaan pendapat kedua tokoh eksil politik Papua Kaisiepo dan.Youwe mengenai strategi yang harus ditempuh oleh OPM untuk mencapai tujuannya melalui diplomasi poltik di dunia internasional, sangat mempengaruhi faksi-faksi pejuang dalam negeri di Papua Barat, yaitu garis keras diibawah komando Markus Kaisiepo dan yang berhaluhan moderat dibawah komando Nicolaas Youwe..

Markus Kaisiepo adalah presiden pertama dari pemerintah Papua Barat di pengasingan menganut garis keras dimana ia berpendapat bahwa OPM harus menggunakan senjata untuk mencapai tujuannya, oleh karena itu Kaisiepo mendorong OPM untuk bekerja sama dengan sebuah yayasan di negeri Belanda yang selama ini membiayai pemeritahan RMS di pengasingan dibawah pimpinan Ir.Manusama. Dan sebaliknya Youwe berusaha menjauhkan OPM dari RMS dan menempuh jalan diplomasi dengan kalangan Internasional.

Kemajuan OPM didunia internasional terutama di negara-negara Afrika pada tahun 1970-an dibawah pengaruh kedua tokoh muda OPM “Ben Tanggahma dan Saul Hindom yang menganut paham Neo-Marxis, berhasil menarik simpati melalui kampanye politiknya budaya negrito berhasil membuka kantor penerangan OPM di Dakkar 1975, dan selanjutnya dibuka perwakilan OPM di Sinegal 1976, yang bertahan hingga 1984.

Suatu keberhasilan kemajuan kampanye politik OPM di dunia internasiaonal pada tahun 1970-an mengalami kemunduran dan kehilangan dukungan di kawasan Afrika dan kawasan lainnya di dunia internasional pada tahun 1980-an, dampak dari perbedaan pendapat para pentolan senior OPM tentang strategi OPM untuk mencapai tujuannya. Perbedaan pendapat yang melebar mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh OPM, dan selain itu para pentolan OPM-pun termakan usia tanpa adanya kaderisasi politik dalam tubuh OPM.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Pemimpin Gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Jenderal Goliat Tabuni (topi merah) bersama komandan operasi Lekagak Telenggeng.

Mengungsinya dua tokoh OPM, Seth Jafeth Rumkorem ke Yunani dan Jacob Hendrik Prai ke Swedia pada tahun 1983, maka kegiatan Rumkorem dengan markasnya Victoria yang ditinggalkan dilanjutkan dibawah Pimpinan “Uria Robert Yoweni” (Group Victoria), sedangkan kegiatan Pray dilanjutkan oleh “Otto Ondowame, Marten Tabu, Elky Bemey, dan James Nyaro (Group Pemka). Dan setelah kedua perlawanan bersenjata itu bergabung pada tahun 1984 dibawah payung militer bernama “Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL) dibawah pimpinan James Nyaro, dan wilayah perbatasan menjadi basis gerilya dan PNG dijadikan tempat mobilisasi para pengungsi penduduk di perbatasan yang terkena dampak dari operasi militer Indonesia, bagian dari kampanye politik OPM.

TPN yang berubah nama ke TEPENAL yang kemudian menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan. Dan sejak 2012 melalui reformasih TPN, Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Goliath Tabuni adalah panglima tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Goliath Tabuni bermarkas di Tingginambut Puncak jaya Papua. Pada tahun 2004 mulai beraksi melawan pemerintah di wilayah tersebut. Pada awalnya Jenderal Goliath Tabuni berjuang bersama Kelly Kwalik di Timika yang bermarkas di Kali Kabur.

Pada saat terjadi penyanderaan Tim Peneliti di Mapenduma, Goliath Tabuni mash sebagai anggota dari Kelik Kwalik, dan selanjutnya dia pindah ke Puncakjaya memimpin pasukan dan mulai beraksi pada 2004 sampai saat ini. Goliath Tabuni memimpin perang di puncak jaya dengan sistem strategi gerilya.

ULMWP
Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatukan tiga gerakan kemerdekaan politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Nugini Barat (Papua Barat) di bawah organisasi payung tunggal. ULMWP dibentuk pada 6 Desember 2014 di Vanuatu dengan menyatukan Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua, NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (National Parliament of West Papua, NPWP).

Perbedaan pendapat yang berkembang tentang penolakan TPNPB dalam tubuh ULMWP, harus dikaji secara organisatoris dan mengidentifikasi latar belakang terbentuknya West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang dibentuk pada 1 Desember 2005 di PNG yang mewadahi 28 organisasi pembebasan West Papua di Luar Negeri (di seluruh dunia). Yang pengurusnya pada saat itu (dibentuk) terdiri dari para pentolan sayap militer TPNPB, yaitu Mr.Richard H Yoweni dari Group Victoria menjabat Ketua Kongres dan pentolan politik Pemka Jhon Otto Ondowame menjabat Wakil Ketua Kongres.
[Referensi: Data Pribadi Penulis dari berbagai catatan sejarah Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM)]

Pandangan Penulis:

(1). Konstitusi sementara Republik Papua Barat secara de yure masih berlaku, sehubungan dengan keberadaan (esksistensi) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – yang terbentuk berdasarkan kontitusi itu, walaupun secara de facto Pemerintahan Revolusioner Sementara Negara Republik West Papua tidak menunjukkan eksistensinya.

(2). ULMWP adalah “Mesin Politik” yang berfungsi mengakomodir, menyatukan dan menggerakkan semua elemen pejuang kemerdekaan West Papua, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama memposisikan kembali, mendorong kearah kemajuan dan mengaktifkan kebuntutan yang terjadi dalam kampanye politik maupun Diplomasi politik lewat Negara pendukung kemerdekaan West Papua di dunia internasional, yang disebabkan oleh perpecahan dan miskomunikasi dalam tubuh OPM antara para pentolan politiknya. Jadi ULMWP merupakan alat penghubung yang menyatukan dan menghidupkan kembali semua elemen perjuangan kemerdekaan West Papua yang selama ini berada dalam suasana perpecahan yang didasari oleh beda pendapat.

(3). Secara de yure ULMWP terbentuk di luar dari Konstitusi Sementara Negara Republik West Papua tahun 1971, Dan ULMWP terbentuk untuk menjawab kekosongan peran politik yang selama itu dijalankan oleh OPM (1960-an – 2000-an), dan peran ULMWP tidak bisa terlepas sebagai pengganti OPM yang mewadahi TPNPB, dan faksi-faksi politik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan menjadi alat diplomasi politik resmi bangsa Papua di dunia internasional. Sehingga Peran TPNPB di dalam ULMWP sangat Jelas, yaitu “Sayap Militer” yang terpisah dari sayap politik.
Secara de facto semua faksi pejuang yang mempunyai misi dan Visi memperjuangkan kemerdekaan politik membentuk sebuah Negara merdeka West Papua telah berada dibawah payung ULMWP. Dan yang perlu dicatat bahwa, apapun bentuk negara dan konstitusi yang melandasi berdirinya sebuah Negara merdeka West Papua, harus melalui konsesus bersama dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Papua.

(4). Kontitusi Sementara Negara Republik Papua Barat 1971 harus menjadi landasan amandemen untuk menyatukan sayap militer dan sayap politik dalam satu wadah perjuangan yang disebut “ULMWP”, mengingat keberadaan OPM secara de facto saat ini tidak menunjukkan eksistensinya, sehingga langkah strategis harus ditempuh guna memayungi TPNPB. Dan jika hal itu tidak direspon dengan baik, maka konsekuensinya akan menciptakan konflik intern ke depan dalam barisan perjuangan kemerdekaan West Papua.(Kgr)

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.