KNPB ORGANISASI MANDIRI DAN NON AFILIASI DALAM GERAKAN PERLAWANANNYA

Simbol Perlawanan Damai KNPB

Komentar Admin-By: Kristian Griapon, September 24, 2023.

Elektabilitas KNPB sebagai gerakan demokrasi perlawanan sipil kota generasi muda bangsa Papua Barat, telah menjadi garda depan revolusi mental dalam gerakan perlawanan mendorong solusi damai penyelesaian konflik Papua Barat melalui pendekatan demokrasi dan bermartabat.

Didukung manajemen perjuangan  yang kuat oleh tokoh-tokoh generasai muda yang terpelajar dan kharismatik, dan telah teruji kemampuannya dalam mempertahankan eksistensi organisasi serta mengolah perlawanan terstuktur dan terukur, telah memperkuat KNPB  sebagai “organisasi yang mandiri dan non afiliasi dalam gerakan perlawanannya”.

KNPB sebagai Organisasi yang mandiri dan non afiliasi, harus dipertahankan dalam kiprahnya menjadi “Media Bangsa Papua Barat” dalam menyuarakan aspirasi kemerdekaan bangsa Papua Barat secara demokrasi dan bermartabat. (Kgr)

 

Catatan Peningkatan Status Papua Barat Menjadi Daerah Konflik Di Pasifik.

By: Kristian Griapon, September 20, 2023.

Peningkatan Status Papua Barat menjadi “Wilayah Konflik di Kawasan Regional Pasifik”, mengacu pada:

1.  Deklarasi Saralana, 6 Desember 2014, bersatunya semua faksi pejuang politik bangsa Papua Barat ke dalam “Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat, yang disebut “ULMWP”.

2.  Pengakuan Negara-Negara MSG, bahwa ULMWP mewakili Papua Barat sebagai entitas non-negara dalam Organisasi Negara-Negara Melanesian Spearhead Group “menjadi anggota entitas pengamat non-negara”. Pengakuan itu terjadi melalui KTT-MSG 20, tahun 2016 di Negara Kepualaan Solomon.

3.  Peta Jalan Penyelesaian (Roadmap) Konflik di Papua Barat melalui Resolusi PIF, 50, Tuvalu tahun 2019 dan diperkuat Resolusi OACP Nairobi, Kenya tahun 2019.

Papua Barat kini telah menjadi salah satu wilayah konflik yang statusnya telah terbuka ke publik internasional, wilayah yang dibawah kendali penuh otoritas Negara Republik Indonesia melalui resolusi MU-PBB 2504 tahun 1969.

Peningkatan status Papua Barat menjadi daerah konflik di pasifik, menunjukkan bahwa, telah terjadi “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Human Crime Againt) secara sistimatis (bermetode) dan meluas di seluruh kawasan yang termasuk dalam wilayah geografi Papua Barat. Motif utamanya “Genosida melalui pembunuhan diluar hukum dan impunitas alat kekuasaan Negara”, yang menjalankan otoritas negara Republik Indonesia di Papua Barat, baik itu diaras atas, menengah dan bawah.

Papua Barat dijadikan daerah kekuatan darurat (emergency power) sejak rezim orde baru berkuasa dan berlanjut hingga saat ini, dimana eksekutif (pemerintah) diberikan kekuasaan tidak terbatas pada hukum biasa non konstitusi, untuk mengatasi masalah perjuangan kemerdekaan penduduk asli Papua Barat untuk mendirikan sebuah negara merdeka dari Indonesia, pasca PEPERA tahun 1969.

Mengkondisikan emergency power di Papua Barat, eksekutif dapat bertindak melampaui batas-batas hukum biasa (non kontitusi) untuk melindungi rakyat dan kepentingan rezim yang berkuasa di Papua Barat, namun harus dibawah pengawasan legislatif (DPR).

Pengawasan DPR untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat yang terjadi, sehingga bersinggungan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, diantaranya pembunuhan diluar hukum dan impunitas alat kekuasaan negara yang bertugas di Papua Barat, baik itu diaras atas, menengah dan bawah.

Dampak dari emergency power diluar kontrol yang terjadi di Papua Barat, kini telah menjadi beban Negara Republik Indonesia terhadap tanggungjawab dan kewajiban internasionalnya yang terikat oleh hukum internasional yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan negara, dimana konflik di Papua Barat telah melahirkan dua resolusi PIF dan OACP, yang meminta masyarakat internasional ikut mengambil bagian dalam penyelesaian damai masalah konflik di Papua Barat.

Dua poin penting yang kini menjadi perhatian masyarakat internasional dalam konflik yang terjadi di Papua Barat antara Otortas Negara Indonesia dan Penduduk Asli Papua, adalah "Pembunuhan diluar hukum dan Impunitas", wasalam.(Kgr).

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.

 

Kantor Perdana Menteri PNG, Mengeluarkan Pernyataan Resmi Klarifikasi PM James Marape tentang Masalah Papua Barat Pada Sabtu, 9 September 2023.

Ulasan Editorial Pemberitaan RNZ Pasifik, 11 September 2023 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/497747/png-leader-marape-says-papua-human-rights-comments-were-not-his?fbclid=IwAR0Zti-FQfJRSX7gXkQN3K7cHtghx6WYICeOT3uu3yo4VmGv-l4PCIHC_cM

By: Kristian Griapon, September 11, 2023.

Pada hari Sabtu, 9 September 2023, Sekretariat Kantor Perdana Menteri PNG mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pernyataan yang dirilis dua hari sebelumnya Kamis, 7 September 2023, “dikeluarkan tanpa persetujuan” dan “telah salah” menyatakan bahwa dia (PM James Marape) abstain dalam masalah Papua Barat. “Papua Nugini tidak pernah abstain dalam urusan Papua Barat pada pertemuan MSG,” Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat-Kantor Perdana Menteri PNG.

PM Marape mengatakan, PNG “menawarkan solusi yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya”, dan menambahkan bahwa “pada saat yang sama PNG secara kolektif bersama negara anggota MSG lainnya, mendukung Resolusi Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019 tentang Kunjungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua Barat, untuk menilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia. di provinsi Papua Barat dan Papua di Indonesia."

Marape mengatakan PNG menekankan kepada Widodo bahwa mereka menghormati kedaulatan Indonesia dan hak teritorial mereka. Namun masalah hak asasi manusia, saya menunjukkan pada resolusi kolektif Melanesia dan Pasifik, untuk memastikan kunjungan PBB ke Papua Barat meninjau tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

PM Marape menegaskan, keempat pemimpin MSG telah sepakat untuk mengunjungi Presiden Indonesia "untuk membahas masalah Papua Barat". Dan Presiden Widodo telah menjawab bahwa para pemimpin MSG dipersilakan untuk bertemu dengannya dan mengundang mereka ke pertemuan bulan Oktober. Namun tergantung dari kesediaan semua pemimpin. Widodo meyakinkan saya, bahwa semuanya baik-baik saja di kedua provinsi Papua dan Papua Barat. serta mengundang para pemimpin PNG lainnya untuk mengunjungi provinsi-provinsi tersebut."

Marape mengatakan, wakilnya John Rosso apabila tidak ada hambatan, akan memimpin delegasi ke Papua Barat untuk "menyelidiki masalah hak asasi manusia".

Selain itu, PM Marape meyakinkan kehadiran Indonesia di MSG sebagai associate member dan ULMWP sebagai obsever di MSG, “sudah cukup untuk saat ini”. (Kgr)

.

Pernyataan PM Marape Menunjukkan Sikap, Negaranya Tidak Mau Didikte Dan Diintervensi

Ulasan Editorial-RNZ Pasifik, 8 September 2023  https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/497572/marape-png-no-right-to-comment-on-abuses-in-west-papua

By; Kristian Griapon, September 9, 2023.

Dilansir dari editorial peberitaan RNZ, 8 September 2023 yang memuat percakapan Presiden RI Joko Widodo dan PM PNG James Marape di sela-sela pertemuan KTT-Asean 2023 di Jakarta, teramati empat (4) poin penting yang harus dicermati oleh orang-orang Papua Barat yang pro-kemerdekaan, yaitu:

Pertama: Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mengatakan kepada presiden Indonesia Joko Widodo bahwa PNG tidak berhak mengkritik Jakarta atas apa yang disebutnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Kedua: Marape mengatakan kepada Widodo bahwa dia abstain dalam mendukung upaya Papua Barat untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group pada pertemuan bulan lalu di Port Vila karena Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) “tidak memenuhi persyaratan negara berdaulat penuh”.

Ketiga: Presiden Indonesia mengatakan Wakil Perdana Menteri PNG John Rosso akan diundang untuk menilai perkembangan yang terjadi di Papua Barat.

Keempat: Widodo mengatakan Indonesia berkomitmen untuk membangun hubungan saling percaya dan kerja sama dengan semua negara Pasifik dan akan menyampaikan undangan kepada para pemimpin mereka untuk menghadiri Forum Negara-Negara Kepulauan (AIS) bulan depan di Indonesia.

Penulis melihat dari sudut pandang etika politik dalam diplomasi hubungan internasional, Perdana Menteri PNG, Sir.James Marape berjiwa besar menghadapi situasi yang sulit ketika menerima undangan Indonesia sebagai negara tuan rumah KTT Asean 2023, bertepatan dengan pernyataan yang dibuatnya berkaitan dengan hasil KTT-MSG 2023, bahwa masalah Papua Barat di dorong ke Forum Kepulaan Pasifik (PIF) dan Indonesia dikenakan moratorium satu tahun di MSG.

Secara psikologis dalam diplomasi politik luar negeri, nampak jelas Perdana Menteri PNG, James Marape tidak mau negaranya didikte, atau diintervensi oleh Indonesia tentang masalah Papua Barat. Hal itu dapat dilihat dari ketegasannya kepada Jokowi, bahwa PNG tidak berhak mengkritik Jakarta atas apa yang disebutnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.dan dia abstain dalam mendukung upaya Papua Barat untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group pada pertemuan bulan lalu di Port Vila, karena Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) “Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Negara Berdaulat Penuh”.

Dilihat dari standar etika diplomasi politik hubungan internasional, seorang Perdana Menteri PNG, Sir.James Marape telah menegaskan, bahwa masalah dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua Barat secara etika normatif (berperilaku etis), PNG sebagai negara merdeka memiliki moral dasar untuk tidak mengomentari masalah dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat, karena diluar juridiksi negara PNG, yang menjadi tanggunjawab Indonesia.

Lalu yang menjadi pertanyaan: Dalam rangka apa Presiden Indonesia mengatakan Wakil Perdana Menteri PNG John Rosso yang notabene dibawah Perdana Menteri James Marape akan diundang untuk menilai perkembangan yang terjadi di Papua Barat. Dan berkomitmen untuk membangun hubungan saling percaya dan kerja sama dengan semua negara Pasifik, dan akan menyampaikan undangan kepada para pemimpin mereka untuk menghadiri Forum Negara-Negara Kepulauan (AIS) bulan depan di Indonesia?

Pertanyaan Untuk Para Pemimpin ULMWP.

Apakah ULMWP sudah siap menghadapi perkembangan baru strategi diplomasi politik luar negeri Indonesia di Pasifik? https://www.antaranews.com/berita/3711174/pm-kepulauan-cook-mou-asean-pif-tegaskan-pentingnya-kolaborasi

Perjuangan Bangsa Papua Barat akan menghadapi jalan buntut apabila mengandalkan cara-cara klasik untuk menempuh tujuan perjuangannya, tidak mengikuti irama perkembangan masyarakat global, wasalam.(Kgr)

Papua Barat Memiliki Kesamaan Masalah Dengan Palestina, Yaitu Wilayah Dibawah Hukum Perjanjian Internasonal Yang Dicaplok Oleh Bangsa Merdeka.

Komentar Admin-By:Kristian Griapon, Sepember 8, 2023

Masalah Papua Barat secara otomatis terhubung, setelah PNG membuka kedutaan besarnya di Jerusalem, karena akan membuka ruang perdebatan baru dalam politik internasional tentang klaim wilayah diluar kedaulatan sebuah negara.

Kalau Indonesia mengklaim Palestina wilayah di luar kedaulatan Israel, PNG-pun demikian, akan mengklaim Papua Barat wilayah diluar kedaulatan Indonesia, dan berdasarkan prinsip hukum internasional uti possidetis iuris adalah bagian keutuhan dari “Wilayah Geografi New Guinea”, sehingga PNG sebagai negara merdeka, meiliki hak kontitusional mengintervensi masalah Papua Barat, wasalam.(Kgr)

Perjuangan Bangsa Papua Barat Membutuhkan Dukungan Politik Internasional.

Gambar Ilustrasi: Para pemimpin negara maju yang memiliki power mempengaruhi politik internasional.

By:Kristian Griapon

PBB bukan otoritas dunia dan  tidak bisa mengintervensi kedaulatan sebuah negara, PBB adalah himpunan bangsa-bangsa merdeka yang membentuk hubungan kerja sama multilateral diatas dasar kooperatif dan non intervensi, serta menjunjung tinggi hak, kewajiban dan kedudukan semua negara sama, tidak memandang besar atau kecilnya suatu negara. 

Perjuangan bangsa Papua Barat dijamin oleh hukum internasional…Namun yang jadi masalah saat ini berdasarkan kajian penulis, bahwa, “sejak Deklarasi, 1 Desember 1961 hingga saat ini, masalah yang mengganjal perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yaitu “system politik internasional”.

Teramati, lemahnya dukungan internasional terhadap perjuangan kemedekaan bangsa Papua Barat. Jadi kalau kita bicara system politik internasional tidak bisa terlepas dari “pengaruh kekuasaan dan kepentingan” yang dimainkan oleh negara-negara kuat. 

Pemahaman Dasar:

Kedaulatan Negara merupakan Si
stem Hukum Nasional Tertinggi yang mengatur Politik Negara dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan tidak dapat diintervensi.

Sedangkan hubungan internasional merupakan system politik Internasional yang menggerakkan dan mengaktifkan hukum internasional, dengan kata lain, politik intrnasional merupakan roh yang menghidupkan hukum internasional dan menjadi alat kontrol kedaulatan negara terhadap kewajiban internasional, berdasarkan hukum internasional yang mengikatnya.

Oleh karena itu kedaulatan negara tidak bersifat mutlak (absolut), karena dibatasi oleh hubungan antar negara dalam dunia internasional, baik itu hubungan bilateral, unilateral, maupun multilateral.

Dalam dunia internasional tidak mengenal otoritas internasional, yang ada hanya otoritas negara, sehingga hukum internasional kedudukannya lemah untuk penegakkan suatu kasus internasional yang terjadi di dalam kedaulatan suatu negara, misalnya “pelanggaran HAM atau Ekosida.

Oleh karena itu dibutuhkan politik internasional untuk memperkuat hukum internasional dalam mengungkap masalah internasional yang terjadi di dalam kedaulatan suatu negara dan mencari jalan penyelesaiannya.

Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat dari Indonesia harus didorong oleh politik internasional, guna hukum internasional dapat diberlakukan terhadap Indonesia… Nah pertanyaannya bagaimana cara perjuangan bangsa Papua Barat mendapat dukungan politik internasiona?...

Jawabannya berada pada diplomat politik pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional, wasalam.(Kgr)

 ULMWP tidak lebih dari FLNKS,

Gambar Ilustrasi pergantian kepemimpinan ULMWP.

Komentar Admin-By: Kristian Griapon, September 5, 2023.

Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis, dalam bahasa Perancis : Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) adalah aliansi partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, yang didirikan pada tahun 1984 pada saat kongres berbagai partai politik dan dipimpin oleh Victor Tutugoro. Pendukungnya sebagian besar berasal dari penduduk asli Kanak tetapi juga termasuk pendukung dari komunitas etnis lain. Dan FLNKS telah menjadi partai resmi yang mewakili penduduk asli Kanak pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, serta keberadaannya diakui Otoritas Negara Perancis.

FLNKS Beda dengan Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP). Keberadaan ULMWP di wilayah geografi Papua Barat tidak diakui Otoritas Negara Republik Indonesia, dan ULMWP sendiri diakui sebagai wadah pemberontakan di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Perbedaannya, FLNKS diakui Otoritas Negara Perancis dan keberadaannya tidak dipermasalahkan di Kaledonia Baru. Sedangkan ULMWP tidak diakui Otoritas Negara Indonesia dan keberadaanya di Papua Barat dipermasalahkan. Tentu saja hal itu akan mempersempit ruang gerak ULMWP dan menghambat diplomasi/lobi politik di dunia internasional, jika arah perjuangan ULMWP diarahkan kedalam negeri Indonesia.

Berkaca dari walk out delegasi Indonesia pada KTT-MSG 22, 2023 Vanuatu atas protes terhadap pemimpin ULMWP dalam menyampaikan pendanganya, dan bersamaan dengan itu diadakan pertemuan politik delegasi ULMWP, yang merombak kepemimpinan di dalam wadah ULMWP dan membalik arah perjuangan dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia.

Berkaitan dengan keputusan politik delegasi ULMWP 2023 di Vanuatu, memunculkan berbagai pertanyaan logis yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pembalikan arah perjuangan kemerdekaan Papua Barat dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia, dan pada saat genting ketika isu Papua Barat sedang diperdebatkan, tokoh senior pejuang kemerdekaan Papua Barat, HE Benny Wenda, yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam mengelola perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia Internasional harus di ganti? Dan perjuangan yang telah berada pada level dunia internasional dibawah kembali kedalam negeri Indonesia?

Semoga tidak meninabobokan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk bermimpi buruk, wasalam. (Kgr)