Kantor Perdana Menteri PNG, Mengeluarkan Pernyataan Resmi Klarifikasi PM James Marape tentang Masalah Papua Barat Pada Sabtu, 9 September 2023.
Ulasan Editorial Pemberitaan RNZ Pasifik, 11 September 2023
By: Kristian Griapon, September 11, 2023.
Pada hari Sabtu, 9 September 2023, Sekretariat Kantor Perdana Menteri PNG mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pernyataan yang dirilis dua hari sebelumnya Kamis, 7 September 2023, “dikeluarkan tanpa persetujuan” dan “telah salah” menyatakan bahwa dia (PM James Marape) abstain dalam masalah Papua Barat. “Papua Nugini tidak pernah abstain dalam urusan Papua Barat pada pertemuan MSG,” Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat-Kantor Perdana Menteri PNG.
PM Marape mengatakan, PNG “menawarkan solusi yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya”, dan menambahkan bahwa “pada saat yang sama PNG secara kolektif bersama negara anggota MSG lainnya, mendukung Resolusi Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019 tentang Kunjungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua Barat, untuk menilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia. di provinsi Papua Barat dan Papua di Indonesia."
Marape mengatakan PNG menekankan kepada Widodo bahwa mereka menghormati kedaulatan Indonesia dan hak teritorial mereka. Namun masalah hak asasi manusia, saya menunjukkan pada resolusi kolektif Melanesia dan Pasifik, untuk memastikan kunjungan PBB ke Papua Barat meninjau tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia”.
PM Marape menegaskan, keempat pemimpin MSG telah sepakat untuk mengunjungi Presiden Indonesia "untuk membahas masalah Papua Barat". Dan Presiden Widodo telah menjawab bahwa para pemimpin MSG dipersilakan untuk bertemu dengannya dan mengundang mereka ke pertemuan bulan Oktober. Namun tergantung dari kesediaan semua pemimpin. Widodo meyakinkan saya, bahwa semuanya baik-baik saja di kedua provinsi Papua dan Papua Barat. serta mengundang para pemimpin PNG lainnya untuk mengunjungi provinsi-provinsi tersebut."
Marape mengatakan, wakilnya John Rosso apabila tidak ada hambatan, akan memimpin delegasi ke Papua Barat untuk "menyelidiki masalah hak asasi manusia".
Selain itu, PM Marape meyakinkan kehadiran Indonesia di MSG sebagai associate member dan ULMWP sebagai obsever di MSG, “sudah cukup untuk saat ini”. (Kgr)
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar