Minggu, 10 September 2023

Pernyataan PM Marape Menunjukkan Sikap, Negaranya Tidak Mau Didikte Dan Diintervensi

Ulasan Editorial-RNZ Pasifik, 8 September 2023  https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/497572/marape-png-no-right-to-comment-on-abuses-in-west-papua

By; Kristian Griapon, September 9, 2023.

Dilansir dari editorial peberitaan RNZ, 8 September 2023 yang memuat percakapan Presiden RI Joko Widodo dan PM PNG James Marape di sela-sela pertemuan KTT-Asean 2023 di Jakarta, teramati empat (4) poin penting yang harus dicermati oleh orang-orang Papua Barat yang pro-kemerdekaan, yaitu:

Pertama: Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mengatakan kepada presiden Indonesia Joko Widodo bahwa PNG tidak berhak mengkritik Jakarta atas apa yang disebutnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Kedua: Marape mengatakan kepada Widodo bahwa dia abstain dalam mendukung upaya Papua Barat untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group pada pertemuan bulan lalu di Port Vila karena Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) “tidak memenuhi persyaratan negara berdaulat penuh”.

Ketiga: Presiden Indonesia mengatakan Wakil Perdana Menteri PNG John Rosso akan diundang untuk menilai perkembangan yang terjadi di Papua Barat.

Keempat: Widodo mengatakan Indonesia berkomitmen untuk membangun hubungan saling percaya dan kerja sama dengan semua negara Pasifik dan akan menyampaikan undangan kepada para pemimpin mereka untuk menghadiri Forum Negara-Negara Kepulauan (AIS) bulan depan di Indonesia.

Penulis melihat dari sudut pandang etika politik dalam diplomasi hubungan internasional, Perdana Menteri PNG, Sir.James Marape berjiwa besar menghadapi situasi yang sulit ketika menerima undangan Indonesia sebagai negara tuan rumah KTT Asean 2023, bertepatan dengan pernyataan yang dibuatnya berkaitan dengan hasil KTT-MSG 2023, bahwa masalah Papua Barat di dorong ke Forum Kepulaan Pasifik (PIF) dan Indonesia dikenakan moratorium satu tahun di MSG.

Secara psikologis dalam diplomasi politik luar negeri, nampak jelas Perdana Menteri PNG, James Marape tidak mau negaranya didikte, atau diintervensi oleh Indonesia tentang masalah Papua Barat. Hal itu dapat dilihat dari ketegasannya kepada Jokowi, bahwa PNG tidak berhak mengkritik Jakarta atas apa yang disebutnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.dan dia abstain dalam mendukung upaya Papua Barat untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group pada pertemuan bulan lalu di Port Vila, karena Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) “Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Negara Berdaulat Penuh”.

Dilihat dari standar etika diplomasi politik hubungan internasional, seorang Perdana Menteri PNG, Sir.James Marape telah menegaskan, bahwa masalah dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua Barat secara etika normatif (berperilaku etis), PNG sebagai negara merdeka memiliki moral dasar untuk tidak mengomentari masalah dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat, karena diluar juridiksi negara PNG, yang menjadi tanggunjawab Indonesia.

Lalu yang menjadi pertanyaan: Dalam rangka apa Presiden Indonesia mengatakan Wakil Perdana Menteri PNG John Rosso yang notabene dibawah Perdana Menteri James Marape akan diundang untuk menilai perkembangan yang terjadi di Papua Barat. Dan berkomitmen untuk membangun hubungan saling percaya dan kerja sama dengan semua negara Pasifik, dan akan menyampaikan undangan kepada para pemimpin mereka untuk menghadiri Forum Negara-Negara Kepulauan (AIS) bulan depan di Indonesia?

Pertanyaan Untuk Para Pemimpin ULMWP.

Apakah ULMWP sudah siap menghadapi perkembangan baru strategi diplomasi politik luar negeri Indonesia di Pasifik? https://www.antaranews.com/berita/3711174/pm-kepulauan-cook-mou-asean-pif-tegaskan-pentingnya-kolaborasi

Perjuangan Bangsa Papua Barat akan menghadapi jalan buntut apabila mengandalkan cara-cara klasik untuk menempuh tujuan perjuangannya, tidak mengikuti irama perkembangan masyarakat global, wasalam.(Kgr)

Tidak ada komentar:

Entri yang Diunggulkan

    MELIHAT DASAR   KONFLIK WILAYAH PAPUA BARAT   Oleh: Kristian Griapon, September 6, 2024. Pengantar: Era teknolgi digital memba...