Orang Papua Sendirilah yang Menggagalkan Kemerdekaannya
Pemerintahan Kerajaan Belanda telah
memfasilitasi di dalam negerinya, serta mempertahankan, dan memperjuangkan di dunia internasional Hak
Penentuan Nasib Sendiri Orang Papua di daerah koloninya Nugini Belanda.
Menteri Luar Negari Belanda Yoseph Luns melakukan pendekatan diplomasi yang intensif dalam menghadapi perlawanan Indonesia di dunia Internasional, yang pada akhirnya melahirkan New York
Agreement, 15 Agustus 1962, yang subtansi dari perjanjian ini membuka jalan
kemerdedekaan bagi orang Papua melalui Act of Free Choice tahun 1969
Orang Papua oleh Belanda melalui Menteri Luar
negerinya Yoshep Luns berpendirian teguh dalam diplomasi luar negeri Belanda tentang Papua Barat hingga mendapatkan jaminan kemerdekaan Papua Barat
melalui New York Agreement, 15 agustus 1962.
Bentuk Pengkhianatan Orang Papua
Piagam Kota Baru, 3 Februari 1963, dan Musyawarah Ke I Rakyat Provinsi Irian Barat yang beralangsung dari tanggal, 30 April - 9 Mei 1964 di Kota Baru (Jayapura), merupakan dua peristiwa penting mobilitasi politik para tokoh dan rakyat Papua yang bertujuan menggagalkan Act of Free Choice 1969.
Piagam Kotabaru adalah deklarasi sejarah yang dicetuskan pada tanggal, 3 Februari 1963 di Kota baru (Hollandia/Jayapura). Dokumen ini merupakan ikrar
kesetiaan para tokoh dan masyarakat Irian Barat (Papua) kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Meskipun salinan resmi dalam bentuk softfile
PDF belum dipublikasikan secara daring oleh institusi arsip nasional Indonesia, ringkasan
dan dokumen sejarahnya tercatat jelas dalam literatur sejarah integrasi Papua.
Poin Utama Piagam Kotabaru
Piagam ini berisi 6 pernyataan penting yang
disepakati oleh perwakilan dari berbagai golongan masyarakat Irian Barat (Papua)
- Kesatuan Wilayah:
Putera-puteri Irian Barat bersatu padu membangun wilayah Irian Barat dalam
bingkai NKRI.
- Cita-cita Bangsa:
Mendukung cita-cita Indonesia yang adil dan beradab sesuai nilai sejarah
bangsa.
- Keamanan:
Rakyat Irian Barat bertanggung jawab penuh atas keamanan di seluruh
wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia.
- Pengakuan Hari Bersejarah:
Mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan rakyat Irian Barat dan
28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Pemuda.
- Konstitusi: Patuh
dan setia sepenuhnya kepada UUD 1945 dan Pancasila.
- Dukungan Pembangunan: Berjanji menegakkan keamanan, ketertiban, dan ikut serta dalam pembangunan Irian Barat di bawah arahan pemerintah Republik Indonesia.
Piagam ini diserahkan langsung oleh-tokoh Papua Marthin Indey dan Herman Wayoi kepada Presiden Soekarno di Jakarta, pada awal tahun 1963. Deklarasi ini menjadi momen krusial yang menegaskan dukungan akar rumput rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia menjelang peralihan kekuasaan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) secara resmi pada 1 Mei 1963.
Catatan Diplomasi AS dan Konsistensi Belanda Mempertahankan Hak Penentukan Nasib Sendiri Orang Papua.
Untuk melancarkan saluran perundingan Papua Barat, Duta Besar AS untuk Indonesia, Jones bertindak.menurut rencana, menemui Jaksa Agung Robert Kennedy adik presiden AS John F Kennedy yang akan mengadakan perjalanan keliling ke Asia pada awal 1962..
Kebetulan saat itu Presiden Soekarno mengunjungi Amerika Serikat pada bulan April 1961, Jaksa Agung RI yang ikut dalam rombongan pernah menyampaikan undangan kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk mengunjungi Indonesia. Duta Besar Jones, teringat dalam memoarnya, kemudian menganjurkan agar kunjungan itu digunakan sebaik-baiknya untuk memengaruhi Presiden Soekarno agar mau berunding dengan Belanda.
Presiden Kennedy menerima baik usul itu dan menjadikan adiknya Robert Kennedy sebagai utusan istimewanya untuk bertemu Presiden Soekarno. Mendengar hal itu Belanda juga mengirim undangan agar Robert Kennedy juga mengunjungi Den Haag.
Pembicaraan Robert Kennedy dengan Presiden Soekarno, seperti dilaporkan Duta Besar Jones dalam memoarnya, sangat keras, namun nampaknya Presiden Soekarno tertarik pada orang muda yang penuh semangat itu. Selain itu Robert Kennedy juga berbicara dengan para menteri Indonesia diantaranya Menteri Luar Negeri Subandrio dan Wakilnya Djuanda.
"Tujuan utama Robert Kennedy adalah memaksakan Soekarno melepaskan persyaratannya untuk berunding", demikian tulis Duta Besar Jones. ·
Persyaratan yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno untuk membuka perundingan dengan Belanda ternyata bukan sekedar apakah Irian Barat harus diserahkan kepada Indonesia, tetapi bagaimana Irian Barat diserahkan kepada Indonesia.
Robert Kennedy mencoba menjelaskan bahwa dengan demikian Indonesia menyatakan bahwa Belanda harus secara prinsipial menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan lrian Barat sebelum perundingan dimulai.
AS dan
Indonesia mengira perundingan hanya menyangkut tatacara menyerahkan kekuasaan Belanda
kepada Indonesia, pada hal Belanda menegaskan pendiriannya untuk terlebih
dahulu mendapatkan kepastian tentang Penentuan Nasib Sendiri Orang Asli Papua sebelum perundingan dimulai, keinginan Belanda itu terkabul dengan didopsi Klausul Penentuan Nasib Sendiri Orang Papua, sebagaimana yang tertantum dalam New York Agreement, 15 Agustus 1962, pasal XVIII Poin (d).
Catatan Penulis:
Penderitaan Orang Asli Papua saat ini adalah pilihan para tokoh Papua tahun 1960-an, dampak dari kecerobohan menolak keinginan Belanda, memilih jalan mengikuti kemauan Indonesia yang penuh janji kosong, dan penderitaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, harus dijadikan cambuk pembebasan
Kebodohan yang sama masih terlihat jelas saat ini di dalam diri Orang Asli Papua, kebodohan itu menjadi alat kaki tangan kekuasan Jakarta, yang menindas sesama orang asli Papua.
Pintu Kemerdekaan Orang Papua telah dikunci melalui Act of Free Choice 1969, oleh karena itu, Generasi Papua saat ini harus cerdas, syarat utama untuk membuka kunci kemerdekaan yang telah terkunci.@Kgr.
