Primordialisme Kesukuan Papua Dalam Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat.

By:Kristian Griapon, April 13, 2023

Pemahaman Analisa Penulis

"Primordialisme Kesukuan Papua, yaitu, hubungan tradisional dalam kekerabatan berdasarkan biologis yang mengikat suatu kelompok orang didalam lingkungan kehidupan sosial-politik, sosial-ekomi dan soial-budaya besama yang disebut suku, dalam lingkungan wilayah masyarakat adat Papua". Pemahamannya kurang lebih demikian.

Apabilla  terbangun fanatisme (faham) primordialisme kesukan Papua dalam Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, maka akan terlahir sentimen kesukuan yang membentengi nasionalisme Papua, yaitu : "Tampilnya seorang pigur pejuang yang lebih menonjolkan karakteristik kesukuannya dari pada  nasionalisme Papua".

Primordialisme kesukuan Papua yang telah berada sejak lahir, bertumbuh dan berkembang bersama penduduk asli Papua di lingkungan wilayah masyarakat adat Papua, harus dimanage (diolah), dibina dengan baik dan benar guna menjadi kontribusi dalam perjuangan bersama bangsa Papua Barat, menuju tujuan bersama Papua Barat yang merdeka, aman dan sejahtera.

Tampilnya pigur yang menonjolkan karakteristik kesukuan, akan memunculkan reaksi negatif yang menurunkan partisipan dukungan nasionalisme dalam perjuangan, dan mendorong bermunculan kelompok-kelompok pejuang lain yang sifatnya sporadis, berjuang dengan cara sendri-sendiri untuk mempertahankan eksistensi kesukuan dari ancaman yang dihadapinya. Pada kondisi seperti itu akan terjadi saling mempertahan prinsip tanpa adanya saling pengakuan masalah bersama, sehingga yang terlihat masalah suku bukan masalah bangsa (bersama), dan membuat arah perjuangan tidak jelas, yang menjadi korban rakyat Papua, menghadapi tekanan fisik maupun non fisik dalam situasi yang tak menentu. "Karakteristik Perjuangan seperti itu harus dihindari dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat".

Pola karakteristik pigur kesukuan dalam masyarakat adat Papua sedang dibangun oleh Penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui praktek pemekaran daerah-daerah otonom baru di wilayah adat kesukuan penduduk asli Papua. Tujuan utamanya motivasi politik, yaitu mendorong karakteristik kesukuan di dalam daerah-daerah otonom dibawah kendali Jakarta untuk menghancurkan nasionalisme Papua yang telah terbangun.

Tinjauan Historis Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat

Dalam konteks pemahaman penulis, berdasarkan pengamatan terbatas pada perjuangan bangsa Papua Barat yang telah berlangsung sejak Indonesia menduduki wilayah geografi Papua Batar (West New Guinea) pada 1 Mei 1963 hingga saat ini, teramati bahwa, “Sejak awal, terlihat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, telah terbangun dualisme ketokohan, yang menjadi pigur pejuang, membentuk karakteristik >Perjuangan Kelompok< yang berimbas memunculkan konflik intern, membawah arah perjuangan ke tujuan yang tidak jelas dan tidak mendapat dukungan politik masyarakat internasional". 

Dari riset pustaka yang berorientasi pada sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat dan pengamatan langsung terhadap perlawanan rakyat Papua Barat saat ini, penulis menemukan fakta, bahwa sejak awal dalam perjuangan bangsa Papua Barat, telah terjadi perpecahan dalam perlawanan politik terhadap pendudukan bangsa Indonesia di Wilayah Geografi Papua Barat. Perpecahan itu  terorganisir kedalam dua kelompok (kubu) pejuang, yaitu: “Kelompok Tokoh Nasionalis Papua, Markus Wonggor Kaisiepo dan Nicolaas Youwe”.

Kelompok Tokoh Nasionalis Papua Nicolaas Youwe mengawali perlawannya di Jayapura dibawah kendali Tokoh Terkemuka Tabi asal daerah Nimboran (Genyem), “Aser Demotekay”, pada tahun 1963, sejak Indonesia mengambil alih kekuasaan atas wilayah Papua Barat dari Belanda melalui UNTEA.

Aser Demotekay mempersiapkan kader penggantinya Yacob Hendrik Prai dan Obeth Hembring keduanya yang saat itu mahasiswa Universitas Negeri Cenderawasih pertama di Jayapura, sebagai generasi tokoh Tabi berikutnya asal daerah Keerom dan Genyem. Obeth Hembring ditangkap oleh militer Indonesia pada saat mengkoordinir demonstrasi rakyat Papua di Jayapura pada tahun 1964 dan dihilangkan secara paksa, hingga saat ini tidak ditemukan jejaknya.

Bentuk Perlawanan yang dibangun oleh kelompok Aser Demotekay, adalah gerakan bawah tanah “Kultus Kargo Melenisme”, yaitu: Diplomasi Politik Melalui Etnik dan Budaya Melanesia untuk Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat. Bentuk Gerakan Perlawanan Kemerdekaan Papua Barat Tanpa Kekerasan, membangun simpati masyarakat pasifik untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Kelompok Tokoh Nasionalis Papua Markus Wonggor Kaisiepo menyusul gerakan perlawanannya di Manokwari, dibawah kendali Tokoh Terkemuka Saireri asal Biak “Terianus Aronggear” pada tahun 1965.

Terianus Aronggear menghimpun tokoh-tokoh Saireri bekas tentara dan polisi Papua pada masa Belanda, dibawah pimpinan Ferry Awom melakun perlawanan bersenjata terhadap pendudukan militer Indonesia di Manokwari dan daerah Saireri lainnya sebagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan Indonesia diatas wilayah/ Papua Barat. 

Sejak Awal Rakyat Papua Barat Sudah Tidak Percaya Terhadap Keterlibatan PBB Sebagai Penengah Penyelesaiaan Sengketa Wilayah Kekuasaan New Guinea Barat Antara Indonesia Dan Belanda.

Konspirasi politik internasional tingkat tinggi antara Indonesia, Amerika serikat (AS) dan sekutunta Inggris menekan Belanda  menyerahkan kekuasaan kontrol atas wilayah Papua Barat (New Guinea Barat) kepada Indonesia melalui skenario politik internasional sebuah perjanjian yang disebut "New York Agreement, 15 Agustus 1962".

Konspirasi politik tingkat tinggi internasional itu telah teraca, diketahui oleh para tokoh nasionalis Papua Barat, yang memunculkan kontra politik di wilayah Papua Barat melalui gerakan perlawanan dibawah tanah (klandistin) Pada saat penyerahan kekuasaan kontrol wilayah New guinea Barat dai Blanda ke Indonesia melalui UNTEA pada 1 Mei 1963.

PEPERA 1969, terlihat jelas tabiat buruk penguasa Indonesia yang dipertontonkan kepada para tokoh pro kemerdekaan Papua Barat. kecurangan dalam Act of Free Choice menambah ketidak percayaan rakyat Papua Barat untuk hidup bersama dibawah kendali bangsa melayu Indonesia. Hal itu memotivasi spirit perlawanan bangsa Papua Barat mengambil kembali hak kemerdekaannya yang telah dirampas melalui konspirasi politik internasional tingkat tinggi, yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia, menekan Belanda memberikan kontrol kekuasaan wilayah papua Barat kepada Indonesia, melalui New York Agreement, 15 Aguetus 1962.

Setelah PEPERA tahun 1969, pada, 1 Juli 1971 terbentuklah Pemerintahan Sementara Revolusioner Papua Barat, adalah bentuk perlawanan di dalam negeri yang mempersatukan kubu perlawanan  di dalam negeri, mempertemukan kubu Terianus Aronggear melalui tokoh kadernya Seth Jafeth Rumkorem dan Kubuh Aser Demotekay melalui tokoh kadernya Yacob Hendrik Prai.

Langkah selanjutnya, satu tahun kemudian (!972)  atas dukungan otoritas PNG dibentuk pemerintahan sementara Sorong-Samaray di pengasingan. Tujuan pembentukan pemerintahan sementara Sorong -samaray adalah bentuk perjuangan di dunia internasional untuk mendapatkan dukungan politik negara-negara pendukung dan mencari bantuan senjata guna mendukung perlawanan didalam negeri yang dibawah kendali pemerintahan sementara revolusioner Papua Barat, dibawah tanggungjawab kedua tokoh OPM, Seth Jafeth Rumkorem dan Yakob Hendrik Prai.

tabiat buruk bangsa Indonesia melaluimengorbitkan kader perlawanan bersenta, Seth Jafeth Rumkorem tokoh berikutnya asal Saireri (Biak).

Primordialisme Kesukuan Papua telah mengakar, Menjadi Tantangan Dalam Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Pertanyaannya, Bagaimana Mengolah Tantangan itu menjadi Modal Dasar Kekuatan Nasionalisme Papua Melawan Penindasan Diatas Negeri Papua Barat?

Menjadi catatan penting generasi penerus perjuangan kemerdekaan Papua Barat di Abad-21.

Pandangan Penulis tertuju pada kata kunci: Peran Ketokohan, Kepemimpinan Kolektif, memanage perjuangan dengan baik.

Diujung Penyesalan, Para Tokoh Papua Pro Indonesia.

Merefleksi Papua saat ini di dalam NKRI

oleh: Kristian Griapon

Herman Wayoi saat menemui Presiden RI, 1963.

Tinjauan Redaksi Jubi:
Herman Wayoi, Wakil Ketua DPR GR Irian Barat, pimpin demo Pepera 1969

Dominggus Mampioper

Jubi.id. July 15, 2020 

Ifar Gunung adalah tempat tahanan, aku tinggal dalam tahanan. Gunung Cycloop yang tinggi, aku kini dalam tahanan. Itulah syair dan lagu para tahanan politik di kaki bukit Ifar gunung di Sentani Kabupaten Jayapura-Papua di era 1968, menjelang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Di tempat itu pula, Herman Wayoi, tokoh pejuang Papua, pernah dijebloskan selama sembilan bulan, setelah memimpin demo menuntut satu orang satu suara dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Padahal waktu para mahasiswa termasuk Songgonao, Runaweri, dan pemuda Papua lainnya berdemo ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dan bertemu dengan wakil rakyat, Herman Wayoi sebagai Wakil Ketua DPRGR langsung menerima aspirasi satu orang satu suara jelang Pepera 1969.

Bukannya menampung aspirasi, justru bersama ribuan masyarakat Papua meneriakkan Papua Merdeka menuju gedung negara hendak bertemu utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ferdinand Ortizans.

“Saat kau jadi Wakil Ketua DPRD-GR Provinsi Irian Barat 1969, kau bukannya tenangkan demonstrasi besar bangsa West Papua di gedung dewan, tapi ikut orasi bikin semangat ribuan orang. Akibatnya, kau kena sisir aparat, diciduk malam hari dari rumah Dok V, dijebloskan ke tahanan di Ifar Gunung,” kenang anak sulungnya, Christ John Wayoi, dalam akun pribadi facebook.com.

Ifar Gunung, di kaki Gunung Cycloop, tempat tahanan politik Papua 1960-an – Jubi,id.

Hal senada juga dituturkan anak kandungnya, Leon Victor Wayoi (alm). Rumah mereka dikepung pasukan dan Herman Wayoi mengangkat kedua tangannya menuju kendaraan ke rumah tahanan politik. Belakangan keluarga baru tahu kalau sempat ditahan di rumah tahanan Ifar Gunung.

Salah seorang mantan tahanan Ifar Gunung, Ruben Marey, mantan Kepala Distrik Mindiptana-Merake, ikut pula diamankan. Belakangan keluarga baru tahu bebas dari tahanan di Angkatan Laut Sorido di Biak.

Selama sembilan bulan di tahan di Ifar gunung, Herman Wayoi tidak pernah diadili atas tuduhan pelanggaran berdemo di depan Gedung Negara Dok V, guna bertemu Ferdinand Ortizans.

Selain itu, laporan penelitian dari Prof Dr Drooglever terjemahan Indonesia berjudul Tindakan Pilihan Bebas ! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri menyebutkan bahwa tercatat ada beberapa tahanan politik berjumlah 346, termasuk mantan Gubernur Irian Barat pertama mendiang, Eliezer Jan Bonay.

Akan tetapi permohonan Ortiz Zans untuk memperoleh sebuah data lengkap dan termasuk semua nama lengkap tahanan tak mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia saat itu.

Meski demo, Herman Wayoi dan kawan-kawan menuntut satu orang satu suara, pemerintah Indonesia tetap melaksanakan Pepera 1969 dengan sistem perwakilan dengan 1.025 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewaikili masyarakat di Provinsi Irian Barat (sekarang Papua).

Hampir sebagian besar memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pepera sendiri dimulai di Merauke pada 14 Juli 1969 di Kabupaten Merauke dan berakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969.

Menurut buku berjudul, Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) di Irian Barat 1969 terbitan Pemerintah Propinsi Irian Barat, ada 1.025 pemimpin, mewakili 815.904 orang di Provinsi Irian Barat.

Sidang DMP di Kabupaten Jayapura dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura, Anwar Ilmar. Pukulan palu Ketua Sidang DMP di Jayapura berlangsung dua hari dua malam dan sebanyak 110 anggota DMP memilih bergabung dengan Indonesia dalam sidang di Gedung Negara.

Sidang DMP pertama digelar di Kota Rusa Merauke pada 14 Juli 1969 dan selanjutnya ke Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Biak, dan Jayapura.

“Secara aklamasi wakil-wakil tersebut dalam sidang-sidangnya dengan tegas, jelas, dan final telah menjatuhkan pilihannya, Irian Barat (sekarang Papua) tetap berada dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indinesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.”

Wawancara Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik, saat pelaksanaan Pepera 1969 dengan wartawan Sinar Harapan soal Act of Free Choice atau Pepera 1969.

“Act of Free”, demikian Menteri Adam Malik, akan dilaksanakan di Irian Barat sesuai dengan Persetujuan New York 1962. Dalam tingkat pertama harus ditetapkan,”suatu pemilihan yang praktis yang dapat mewakili pikiran rakyat menentukan kehendaknya” Sistem itu di dalam dunia maju yaitu “one man one vote’.

Lebih lanjut,  kata Adam Malik, posisi Irian Barat sedemikian rupa sejak jaman Belanda sampai merdeka dalam NKRI, perhubungan begitu sulit, seluruh Irian Barat begitu luas sehingga belum pernah seluruhnya dapat dicapai sampai di daerah-daerah pedalaman, karena itu tidak mungkin “one man one vote.”

Untuk itu Pepera 1969 dapat dilakukan di Irian Barat dan kedudukan kepala suku itu sudah pasti merupakan perwakilan rakyat. “Stamhouder”. Tribe Chief, ini tidak dibantah dan ini dapat dijalankan. Inipun belum merupakan keputusan baru dalam penyelelidikan yang seksama.

“Begitupula kita dapat mencari sistem yang pernah dijalankan pemilihan-pemilihan umum di negara-negara lain, Afrika, Pasifik United Nations di Sabah yaitu menetapkan kiezer-kiezer (pemilih), siapa-siapa yang telah jadi kiezer, yaitu orang-orang yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan khusus untuk kiezer tadi,”.

Anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) Kabupaten Jayapura saat penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 2 Agustus 1969 di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura (Jubi/dok-buku Pepera 1969)

Benarkah Irian Barat sulit dan sejak jaman Belanda belum mampu melakukan pemilihan langsung untuk memilih wakil rakyat?

Herman Wayoi adalah tokoh pendiri Partai Politik Nasional Papua 1961 sehingga memahami bahwa pemilihan di Papua bisa dilakukan buktinya pada pemilihan anggota Nieuw Guinea Raad (wakil rakyat Papua).

Menurut pengantar media terbitan Hollandia Nederlands Niueuw Guinea edisi 13 Agustus 1960 pada 31 Juli 1960, sudah didirikan partai politik dengan nama PARNA atau Partai Nasional. Herman Wayoi, Ketua Partai Nasional, saat rapat terbuka di Lapangan Hamadi di Hollandia (Kota Jayapura sekarang) pada 10 Agustus 1960 memperkenalkan diri dan mempromosikan program partai politik tersebut.

“Dari itu Partai Nasional  berpendapat bahwa djangan (jangan) kita orang asli, gantungkan diri hanja pada pertolongan orang lain. Kita sendiri harus berdjuang (berjuang) dan bekerdja (berkerja) untuk keselamatan kita sendiri untuk kemakmuran negara kita, kepada waktu jang (yang) mana kita bisa berperintah sendiri. Dan untuk bekerdja sendiri itu, kita tidak usah tunggu sampai kita dididiklah jang amat tinggi sebagai universitas. Keadaan di sini, lain dari pada di Eeropah, maka sekarang djuga (juga) kita harus mulai dengan semangat sebesar-besarnja,”kata Herman Wayoi dalam pidato di lapangan Hamadi.

Meski banyak yang berbeda pendapat soal wakil rakyat zaman Belanda yang dikenal dengan nama Nieuw Guinea Raad (NGR). Waktu itu ada sebanyak 24 anggota Nieuw Guinea Raad terdapat 16 dipilih dan 12 ditunjuk oleh Gubernur Nederlands Nieuw Guinea. Untuk merebut kursi-kursi di Parlemen terdapat delapan partai politik di Nieuw Guinea Nederland.

Berikut partai partai politik di Nederlands Niueuw Guinea adalah Pertama, Demokratisch Volk Partij (DVP). Kedua, Partai Nasional (Parna). Ketiga, Partai KesatuanNieuw Guinea (Epang). Keempat, Partai Persatuan Orang Nieuw Guinea(PONG). Kelima, Partai Serikat Pemuda-Pemudi Papua. Keenam, Partai Kena U Embay (KUE). Ketujuh, Partai Sama-sama Manusia (SSM). Kedelapan, Partai Persatuan Christen Islam Raja Ampat (Periscra). (Baca PJ Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri).

Pemilihan anggota Nieuw Guinea Raad waktu itu dilakukan dengan sistem distrik (districtenstelsel). Di tiap distrik pemilihan dipilih satu orang mengikuti cara pemilihan Inggris. Kecuali di Schouten Eilanden dan Yapen Waropen yang rakyatnya lebih banyak dipilih satu orang.

Distrik-distrik pemilihan di Kota Hollandia (Jayapura) dan Manowkari dilakukan pemilihan langsung. Sementara di distrik-distrik lain, pemilihan tak langsung (dipilih wakil-wakil pemilih). Caranya setiap distrik pemilihan dibagi menjadi lingkungan-lingkungan pemilihan. Dari sini akan dipilih satu orang wakil pemilih dari kurang lebih 50 orang dalam daftar pemilih.

Saat pemilihan berlangsung, orang yang tak bisa baca tulis, membisikan nama calon favoritnya kepada komisi pemilihan (whispering ballot) cara yang biasa digunakan diberbagai daerah di Afrika. Dari 14 distrik pemilihan, terjaring 16 anggota NGR yang akan dipilih. Mereka dipilih dari calon yang diajukan. Para calon tidak boleh mewakili partai politik. Soalnya, selain Demokratische Volks Partij (DVP), partai-partai politik yang baru muncul di Nieuw Guinea kebanyakan bersifat kedaerahan. (*)

Editor: Dewi Wulandari 

https://arsip.jubi.id/papua-herman-wayoi-pepera-1969/

Mengungkap sejarah:

Semangat Pro Indonesia Melahirkan Piagam Kotabaru 1963, dan Deklarasi Rakyat Provinsi Irian Barat 1964.

Piagam ini berisi 6 pernyataan penting yang disepakati oleh perwakilan dari berbagai golongan masyarakat Irian Barat (Papua)

1. Kesatuan Wilayah: Kami Putera-puteri Irian Barat bersatu padu membangun wilayah Irian Barat di dalam bingkai NKRI.
2. Cita-cita Bangsa: Mendukung cita-cita Indonesia yang adil dan beradab sesuai nilai sejarah bangsa.
3. Keamanan: Kami Rakyat Irian Barat bertanggung jawab penuh atas keamanan di seluruh wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. 
4. Pengakuan Hari Bersejarah: Mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan rakyat Irian Barat dan 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Pemuda. 
5. Konstitusi: Patuh dan setia sepenuhnya kepada UUD 1945 dan Pancasila.
6. Dukungan Pembangunan: Berjanji menegakkan keamanan, ketertiban, dan ikut serta dalam pembangunan Irian Barat di bawah arahan pemerintah Republik Indonesia. 

Piagam ini diserahkan langsung oleh-tokoh Papua Marthin Indey dan Herman Wayoi kepada Presiden Soekarno di Jakarta, pada awal tahun 1963. Deklarasi ini menjadi momen krusial yang menegaskan dukungan akar rumput rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia menjelang peralihan kekuasaan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) secara resmi pada 1 Mei 1963. 

Banyak Para Tokoh Papua Pro Indonesia yang kecewa terhadap tatacara pelaksanaan PEPERA 1969. Namun apabolehbuat, itu kemauan mereka, sejak awal telah memilih Indonesia, dan terbuai dalam berbagai janji kosong.@Kgr

Mekanik Cina yang diam-diam memimpin revolusi Melanesia 40 tahun

RNZ Berita Pasifik, 28 Mei 2020, 1:32pm

Aksesoris tradisional dari Papua Barat bersama bendera kemerdekaan Papua Barat yang dilarang, Morning Star.Kredit foto:Rohan Radheya.

oleh Rohan Radheya *

Pada tahun 1975 ketika Tan Sen Thay melarikan diri dari tanah kelahirannya Indonesia ia tiba di Belanda dengan hanya dua gulden dan tas noken Papua Barat yang ditenun secara tradisional.

Orang Indonesia China itu mengklaim kepada otoritas imigrasi Belanda bahwa ia adalah perwakilan senior pemerintah Papua Barat, elit yang didominasi kulit hitam dari provinsi Melanesia di federasi paling Timur di Indonesia.

Pemerintahan mereka berada di panggung kritis melancarkan pemberontakan yang tidak dilengkapi dengan baik untuk kemerdekaan.

“Jika kita tidak segera mendapatkan bantuan Belanda, kita akan musnah,” ia memperingatkan.

Tan Sen bersikeras bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk membantu Papua Barat. Setelah insiden Trikora yang terkenal antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1961, Belanda terpaksa melepaskan Papua di bawah tekanan internasional.

Pada tahun 1969, Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia dalam referendum yang sangat dikritik yang dikenal sebagai Act of Free Choice.

Sekitar 1025 pemimpin suku ditangkap untuk memilih status politik dari populasi hampir satu juta penduduk asli Papua sementara tentara Indonesia diduga memegang seluruh desa di bawah todongan senjata. Para peserta memilih dengan suara bulat untuk kontrol Indonesia.

Tuduhan serius pelanggaran hak asasi manusia akan mengikuti, termasuk klaim kejahatan perang dan genosida yang dilakukan terhadap penduduk asli Papua. Tan Sen dan rekan-rekannya bersumpah mereka tidak akan menerima hasil referendum, tetapi akan terus berjuang melawan Indonesia untuk nasib pulau kaya sumber daya.

Bukit-bukit yang menghadap ke ibukota Papua Barat, Jayapura.Rohan Radheya

Pemerintah Belanda menyadari bahwa dengan mendeportasi Tan Sen, dia hampir pasti akan dianiaya saat kembali. Dia diberikan suaka politik di Belanda.

Setelah pertama kali menginjakkan kaki di Belanda, Tan Sen mulai bekerja di sebuah garasi tua di Den Haag, hanya beberapa mil jauhnya dari Parlemen Belanda.

“Saya kemudian memilih Den Haag, kursi parlemen Belanda karena pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk membebaskan negara saya,” katanya.

Garasi adalah hotspot terkenal untuk memproduksi mobil golf yang terkenal secara nasional pada masa itu.

Sebagai mekanik Tan Sen mendapatkan upah minimum 1000 gulden per bulan (sekitar US $ 500 pada saat itu) untuk bekerja 80 jam seminggu. Dia akan mengirim sebagian besar gajinya kembali ke rekan-rekannya di Papua Barat yang meluncurkan serangan sporadis terhadap tentara Indonesia dari hutan terjal di Papua Barat.

Sisa uang yang akan dia bungkus dengan kain pinggang dan bersembunyi di bawah bantalnya sambil hanya bertahan hidup dengan mie instan sederhana.

“Satu sen yang disimpan adalah satu sen yang diperoleh, itu adalah moto saya,” katanya. Setelah bekerja keras selama 12 tahun Tan Sen memutuskan dia telah menabung cukup uang untuk membuka toko hadiahnya sendiri.

Dia menamainya setelah ibukota Papua Barat Hollandia (sekarang bernama Jayapura).

Toko suvenir antiknya menjual segala sesuatu mulai dari patung porselen impor dan batu permata astrologi langka hingga lukisan seni Konfusianisme dan perhiasan Cina yang murah.

Uang mulai mengalir dan kerja keras Tan Sen mulai membuahkan hasil. Dia mengintensifkan kontribusinya kepada Bangsa Papua Merdeka atau OPM (Gerakan Papua Merdeka).

Sebuah foto langka Tan Sen Thay (kanan) dengan Louis Nussy (kiri), mantan Panglima peringkat tinggi OPM, diambil di Den Haag, Belanda 2016. NGRWP

Tan Sen masih tinggal di Den Haag hari ini, dua blok jauhnya dari rumahku. Pada musim semi 2016 ketika saya mengunjungi Tan Sen di Den Haag, dia menutup tokonya dan mengubahnya menjadi rumahnya.

Berusia 92 tahun dan dalam kesehatan yang sempurna, ia pada saat itu sudah melakukan cukup tabungan untuk mengamankan masa pensiunnya. Seorang Konfusianisme yang bijaksana yang memegang beberapa rahasia terbaik untuk sejarah yang hilang, Tan masih berharap suatu hari untuk kembali ke tanah air tercinta.

Memperingatkan saya untuk tidak mengambil foto dan meninggalkan ponsel saya di aula dengan sepatu saya, dia menunjukkan kepada saya dokumen lama yang '' tidak ada yang pernah melihat”: foto hitam dan putih tua dari gerilyawan Papua Barat di tahun 1970-an, data transaksi dari profil tinggi simpatisan Papua Barat di seluruh dunia dan testimonial dari rekrutan yang baru bergabung di seluruh dunia.

“Tahukah Anda bahwa selama jatuhnya Soeharto, salah satu kerabatnya datang kepada kami dan menawarkan kami $ 500.000 untuk membeli senjata?” Tan Sen bertanya.

Saya sedikit skeptis sampai dia menunjukkan kepada saya catatan dengan angka, tanggal, dan angka yang berkaitan dengan rekening bank asing.

Dia mengatakan kepada saya bahwa sebelum dia akan mati, dia akan mengirim semua dokumen ke Universitas Leiden di Belanda dan menjualnya seharga satu juta euro. Keuntungannya akan diberikan kepada istrinya yang di Papua Barat.

Gerilyawan Papua Barat OPM atau Papua Merdeka di markas mereka di hutan Papua.Rohan Radheya

Selama bertahun-tahun Tan Sen merancang dan menenun seragam buatan tangan, kemudian menyelundupkan mereka kembali ke OPM melalui kamp-kamp pengungsi di daerah dekat perbatasan dengan PNG.

Dia juga akan mengatur suaka bagi pengungsi Papua Barat dan membiayai perjalanan mereka ke luar negeri untuk membantu mereka bermukim di negara-negara seperti Swedia dan Yunani.

Orang Papua Barat yang kemudian mengambil suaka di seluruh penjuru Eropa telah mendengar tentang dia. Dalam kekaguman pada apa yang dia lakukan untuk Papua Barat, mereka akan memanggilnya sebagai 'Meneer Tan' (Lord Tan) atau 'Bapak Tan' (Pastor Tan) dan mengiriminya kue sagu buatan sendiri dengan bunga dan hadiah.

Jika ada yang ingin bergabung dengan gerakan kemerdekaan di luar negeri, Tan Sen adalah satu-satunya yang diamanatkan oleh pimpinan OPM untuk mengambil sumpah kesetiaan mereka.

Rekrutan harus meletakkan tangan kanan mereka di atas Alkitab, dan mencium bendera bintang pagi Papua Barat yang dilarang. Jika Tan Sen menganggap mereka cocok, mereka bisa bergabung.

Seth Jafeth Rumkorem, proklarator Republik Papua Barat pada 1 Juli 1971.NGRWP

Pencarian untuk Kebangsaan

Tan Sen Thay lahir di Surabaya, Indonesia dalam sebuah keluarga kaya Cina. Tumbuh sebagai orang Tionghoa Indonesia selama pembersihan komunis 1965 oleh Soeharto, keluarganya melarikan diri ke Papua Barat karena takut akan penganiayaan. Orang tuanya adalah transmigran Hokkien yang bermigrasi ke Indonesia dari China untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Setelah memberikan kontribusi yang murah hati kepada masyarakat Papua, keluarganya segera mulai membangun reputasi yang dihormati di sekitar lingkungan Abepura di ibukota Papua Barat Jayapura. Ketika Tan Sen muda melihat pelanggaran hak asasi manusia massal yang dilakukan terhadap orang Papua Barat di tangan Angkatan Darat Indonesia, itu membuatnya marah.

Dia membuat keputusan yang drastis. Keesokan harinya ia akan berangkat ke hutan untuk bergabung dengan gerakan Papua yang dipimpin oleh seorang mantan Sersan Papua-Indonesia bernama Seth Jafeth Rumkorem.

Rumkorem adalah seorang perwira muda Jerman yang karismatik yang terlatih di akademi militer Indonesia di Bandung. Ayahnya Lukas Rumkorem telah menjadi bagian dari milisi nasionalis Indonesia yang disebut Barisan Merah Putih. Awalnya ayah dan anak membuka lengan mereka untuk orang Indonesia setelah keberangkatan Belanda.

Tetapi setelah melihat kekejaman Indonesia dilakukan terhadap rekan senegaranya, Seth Rumkorem akan segera membelot dan melanjutkan untuk mengatur pemberontakan pemberontak selama puluhan tahun dari hutan Papua melawan tentara Indonesia atas nasib bagian Barat pulau New Guinea.

Pada tanggal 1 Juli 1971 Rumkorem dan para pengikutnya berkumpul di daerah perbatasan dengan PNG. Tujuannya adalah untuk memboikot pemilihan Papua Indonesia. Dalam konsultasi dengan Tan Sen dan orang Papua terkemuka lainnya, Rumkorem memproklamirkan konstitusi, senat, tentara, bendera nasional, dan lagu kebangsaan.

Proklamasi yang dibaca sebagai berikut:

“Kepada semua orang Papua, dari Numbai ke Merauke, dari Sorong ke Baliem (Gerak Bintang) dan dari Biak ke Pulau Adi. Dengan bantuan dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita mengambil kesempatan ini untuk menyatakan kepada Anda semua bahwa hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan orang-orang Papua telah diproklamasikan untuk bebas dan mandiri (de facto dan de jure) Semoga Tuhan bersama kita, dan semoga dunia dinasihati, bahwa kehendak sejati rakyat Papua untuk bebas dan mandiri di tanah air mereka sendiri telah terpenuhi.

Sebuah perahu Prao atau tradisional Melanesia di kota Vanimo di Papua Nugini dekat perbatasan dengan Papua Barat yang dikuasai Indonesia.Rohan Radheya

Tenggelam atau Berenang

Tan Sen adalah seorang introvert yang saleh dan sopan tanpa pengalaman nyata dalam perang tetapi dengan kesetiaannya yang teguh dan latar belakang etnis, ia dianggap sebagai alat propaganda pamungkas oleh komandan senior kulit hitamnya. Rumkorem menunjuknya sebagai Menteri Keuangan di kabinetnya.

Tan diminta untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melobi kemerdekaan Papua Barat. Dengan delegasi kecil Tan Sen berangkat ke London, Senegal dan Kepulauan Solomon untuk mengumpulkan dukungan internasional. Rekan-rekannya di bawah kepemimpinan Rumkorem akan tetap berjuang dari semak Papua yang padat sampai Tan Sen dan rekannya berhasil menemukan dukungan diplomatik.

“Tapi tanpa bantuan dari luar itu tidak mungkin,” klaim Louis Nussy, salah satu rekan Rumkorem yang paling tepercaya, yang menjelaskan bahwa kekuatan kecil mereka tidak dapat menandingi Angkatan Darat Indonesia untuk peralatan.

“Orang Indonesia dipasok oleh sekutu seperti Rusia dan Amerika Serikat. Kami hanya bergantung pada senapan tikus tua berkarat yang kadang-kadang kami berhasil merebut jauh dari tentara Indonesia,” jelasnya.

"Tidak ada amunisi. Kami hanya akan melelehkan besi di tengah-tengah hutan,” katanya.

Sebuah gerilola Papua Barat dari OPM (Gerakan Papua Bebas).Rohan Radheya

Rumkorem dan rekan-rekannya terus menderita korban berat, dan kehilangan medan besar setiap hari. Setelah didorong keluar dari kota-kota seperti Jayapura, Biak dan Manokwari, Rumkorem mulai menyadari bahwa itu adalah situasi 'tenggelam atau berenang'. Dia dan para pendukungnya mundur kembali ke hutan sementara Tan Sen akhirnya mengambil suaka di Belanda.

Tan kehabisan dana untuk melanjutkan lobinya di luar negeri. “Kembali akan bunuh diri,” dia kemudian bersaksi.

“Rantai hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Ini tentu saja terjadi dalam konteks kami,” kata Louis Nussy, yang sekarang diasingkan di Yunani.

“Kami sangat efisien dalam taktik gerilya tetapi tanpa perangkat keras yang tepat kami menghadapi kereta luncur yang sulit.

“Kami menyadari itu hanya masalah waktu sebelum kami ditangkap atau dibunuh,” jelasnya.

Sementara itu dengan Tan di luar negeri, Rumkorem memperoleh intelijen berharga dari sesama pejuang kemerdekaan yang telah melarikan diri ke Australia. Sebuah sel simpatisan Papua Barat di tingkat politik tertinggi di Vanuatu, diam-diam bersedia untuk meminjamkan senjata dan amunisi.

Pada tahun 1982, Rumkorem memutuskan untuk berangkat ke kota perbatasan PNG Vanimo untuk berlayar ke Vanuatu. Dia didampingi oleh delapan orang yang paling terpercaya.

Rencananya sangat mudah. Rumkorem akan meninggalkan senjata dan kembali dalam sebulan.

Dia memanggil cabang intelijennya PIS (Dinas Intelijen Papua) dan memerintahkan mereka untuk mendapatkan jadwal cuaca yang akurat di perairan PNG.

"Apa yang Rumkorem tidak tahu adalah bahwa kepala unit intelijennya telah ditahan dan disiksa oleh pasukan khusus Indonesia yang terkenal Kopassanda," kata Sonny Saba, salah satu dari delapan sahabat Rumkorem.

“Di penjara dia disuap dan diberi tugas untuk menjadi informan yang kemudian kami ketahui.

“Strategi musuh sudah jelas. Iming-iming gembala dan hanya akan ada domba,” jelas Saba, yang sekarang tinggal di pengasingan di PNG.

"Rumkom tahu taktik Tentara Indonesia dari dalam ke luar, karena dia adalah mantan sersan Indonesia."

“Ketika dia pergi, para pemberontak akan menjadi tubuh tanpa otak,” katanya.

Sonny Saba di rumahnya di kota perbatasan Vanimo, Papua Nugini.Rohan Radheya

Kepala unit intelijen Rumkorem's kemudian datang dengan tanggal sebelum badai dahsyat akan menyerang perairan PNG.

Rumkorem meninggalkan kepemimpinan penuh di pundak menteri pertahanannya, Richard Joweni dan berangkat ke Vanuatu.

Menghadapi badai, prao mereka (perahu Melanesia tradisional) mogok di Samudra Pasifik dan mereka akhirnya terdampar di Rabaul tanpa makanan dan persediaan.

Peta dari Rabaul Belanda Disediakan

Khawatir tekanan Indonesia, pejabat PNG mengatakan kepada Rumkorem bahwa mereka tidak bisa tinggal, tetapi mereka juga tidak ingin mengekstradisi mereka.

Di Rabaul, orang Papua bertemu dengan jurnalis NY Times Colin Campbell. Rumkorem menyatakan kepadanya bahwa gerakannya mencari revolusi, hak asasi manusia universal, kebebasan, demokrasi dan keadilan sosial.

Ketika ditanya apakah itu termasuk faksi Marxis, dia menjawab, “Tidak, negara kita adalah negara Kristen.”

Pengkhianatan

Ketika Rumkorem akhirnya menyadari bahwa tidak ada senjata di Vanuatu, ia memanggil Tan Sen di Den Haag.

"Rumkom menangis, dan mengerti dia ditipu," kata Tan Sen. "Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin kembali ke Papua Barat."

"Saya mengatakan kepadanya bahwa saya mendapatkan intelijen yang berharga bahwa orang Indonesia telah menutup perbatasan dan sedang menunggu kepulangannya ... kembali akan menjadi bunuh diri."

"Jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah," kataku padanya.

"Diskresi adalah bagian yang lebih baik dari keberanian dan Anda tidak berguna bagi kami kematian, saya memperingatkannya."

Tan Sen kemudian mengatur suaka untuk Rumkorem di Yunani.

Dari Yunani, Rumkorem bermigrasi ke Belanda dari mana ia terus melobi untuk kemerdekaan Papua Barat sampai kematiannya pada tahun 2010, di Wageningen.

Sebuah keluarga pengungsi Papua Barat berduka di makam Seth Jafeth Rumkorem di Den Haag. Rohan Radheya

Kepergian Rumkorem akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi para pejuang Papua Barat yang tersisa di hutan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman militer atau senjata.

Pengganti Rumkorem di Papua Barat Richard Joweni terus melakukan pemberontakan gerilya selama tiga dekade setelah keberangkatan Rumkorem, tetapi ia juga tidak cocok dengan senjata modern tentara Indonesia.

Karena takut kematian lebih banyak anak buahnya, Joweni akhirnya menandatangani gencatan senjata dengan utusan khusus Jakarta Dr Farid Hussein pada tahun 2011, yang dikenal sebagai perjanjian 11-11-11-11-11.

Kesepakatan itu ditengahi pada 11 November 2011, pukul 11 di markas OPM di hutan Papua Barat.

Dr Hussein sebelumnya juga menengahi gencatan senjata dengan gerakan kemerdekaan di Aceh dalam apa yang menyebabkan perjanjian Helsinki yang memberikan dasar bagi perdamaian di wilayah Indonesia yang bergolak.

Jenderal Richard Joweni dari OPM (Gerakan Papua Bebas) berpose dengan pengawal di markas OPM di hutan Papua Barat.Rohan Radheya

Joweni kemudian menyelinap keluar dari Papua Barat menggunakan paspor palsu dan melakukan perjalanan ke Vanuatu untuk bertemu dengan Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil pada tahun 2013.

Di sana ia akan membahas proposal untuk melobi keanggotaan Papua Barat di Melanesian Spearhead Group.

Setelah kematian Joweni pada tahun 2015, pencarian dilakukan oleh United Liberation Movement for West Papua di bawah pengawasan Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, Octo Mote dan lainnya, yang akhirnya diambil alih oleh Benny Wenda yang berbasis di Oxford.

Setelah mencapai status pengamat di MSG, ULMWP telah mendapatkan ukuran pengakuan internasional yang mengkhawatirkan Jakarta.

Penulis dan Jurnalis Papua Barat Aprila Wayar berduka di makam Seth Jafeth Rumkorem di Den Haag. Rohan Radheya

Jendela yang ditempelkan di bagian duct

Di ruang tamu Tan Sen tergantung beberapa foto lama dewa perang Konfusianisme kuno, sebuah agama yang dilarang keras selama pemerintahan Soeharto.

Ruang tamu dihiasi dengan beberapa lemari buku yang penuh dengan file berkarat dan dokumen lama. Dia telah melewati semua jendela dengan pita bebek dan membangun pagar di sekitar kaca karena takut mata-mata Indonesia.

Tan Sen mengklaim atase militer konsulat Indonesia di Den Haag baru-baru ini mengunjunginya.

“Dia meminta daftar pejuang kemerdekaan Papua Barat yang tinggal di pengasingan di Belanda,” kata Tan.

"Aku akan dihargai secara royal."

"Apa yang kamu lakukan?" Aku bertanya dengan penasaran.

"Apa lagi? Aku membanting pintu ke hidungnya," dia tertawa kejam.

Tan Sen tidak mempercayai internet dan tidak memiliki ponsel pintar. Dia tidak berbicara bahasa Inggris tetapi fasih berbahasa Belanda.

Dia membaca surat kabar lengkap Belanda di pagi hari, mencatat dan kemudian menempatkan surat kabar di arsipnya. Tan memiliki lemari penuh surat kabar dating kembali ke 1980.

Tokoh perintis dalam gerakan kemerdekaan Papua ini menggunakan nomor telepon rumah tua untuk kadang-kadang tetap berhubungan dengan rekan-rekannya yang lama di hutan.

Dia bertanya tentang perkembangan terbaru di MSG di mana ULMWP terus mengajukan banding untuk keanggotaan penuh.

Seolah-olah dunia telah melewatinya. Sebagian besar orang Papua Barat bahkan tidak tahu dia masih hidup hari ini.

Bahkan intelektual Papua, aktivis, jurnalis internasional, dan generasi muda pejuang Papua yang saya temui selama perjalanan saya di Papua Barat tidak tahu siapa Tan Sen.

Telah menjadi jelas bahwa ketika generasi pertama pejuang kemerdekaan Papua Barat melarikan diri dari Papua, mereka mengambil sebagian besar sejarah Papua bersama mereka.

Hasilnya adalah bahwa generasi muda Papua kehilangan sebagian besar sejarah mereka sendiri.

Ketika saya bertanya apakah dia tetap optimis untuk Kemerdekaan Papua Barat, Tan Sen mengatakan dia merasa kecewa dengan generasi baru pejuang kemerdekaan Papua yang tidak menganggapnya cocok untuk memimpin mereka lebih lama lagi.

Mereka tidak akan mengunjunginya atau memasukkannya dalam pengambilan keputusan karena mereka merasa dia bukan orang asli Papua dan tidak memenuhi syarat.

Gerilyawan Papua Muda Barat dari OPM atau Bangsa Papua Merdeka (Gerakan Papua Merdeka) di markas hutan mereka.Rohan Radheya

"Bagaimana Anda mendefinisikan orang Papua hari ini?" Dia bertanya.

“Ada puluhan ribu orang Papua yang bertugas di angkatan bersenjata Indonesia saat ini.

“Mereka menganggap diri mereka orang Indonesia. Mengapa saya bisa menganggap diri saya orang Papua Melanesia?

"Jika ras akan menentukan identitas atau kebangsaan Anda, tidak akan ada orang kulit putih Afrika atau orang kulit hitam Eropa hari ini," jelasnya, mengutip penderitaan Afrikaners kulit putih di Zimbabwe pasca independen.

“Apa yang akan terjadi pada jutaan transmigran Indonesia yang lahir di Papua setelah 1962 dan menganggap diri mereka orang Papua? "Dia menekankan.

Aku tetap diam. Dia berhenti sebelum menyimpulkan.

“Saya masih optimis bahwa saya bisa kembali ke Papua Barat yang bebas dan merdeka suatu hari nanti,” katanya.

Rohan Radheya adalah pembuat film pemenang penghargaan, fotografer dokumenter dan jurnalis dari Belanda.

Orang Papua Sendirilah yang Menggagalkan Kemerdekaannya 

Fakta Historis

Oleh: Kristian Griapon

     Yoseph Luns Menteri Luar Negeri Belanda 1956 - 1971 (Wikipedia)

Pemerintahan Kerajaan Belanda telah memfasilitasi di dalam negerinya, serta mempertahankan, dan memperjuangkan di dunia internasional Hak Penentuan Nasib Sendiri  Orang Papua di daerah koloninya Nugini Belanda.

Menteri Luar Negari Belanda Yoseph Luns melakukan pendekatan diplomasi yang intensif dalam menghadapi perlawanan Indonesia di dunia Internasional, yang pada akhirnya melahirkan New York Agreement, 15 Agustus 1962, yang subtansi dari perjanjian ini membuka jalan kemerdedekaan bagi orang Papua melalui Act of Free Choice tahun 1969

Orang Papua oleh Belanda melalui Menteri Luar negerinya Yoshep Luns berpendirian teguh dalam diplomasi luar negeri Belanda tentang Papua Barat hingga mendapatkan jaminan kemerdekaan Papua Barat melalui New York Agreement, 15 agustus 1962.

Bentuk Pengkhianatan Orang Papua

Piagam Kota Baru, 3 Februari 1963, dan Musyawarah Ke I Rakyat Provinsi Irian Barat yang beralangsung dari tanggal, 30 April - 9 Mei 1964 di Kota Baru (Jayapura), merupakan dua peristiwa penting mobilitasi politik para tokoh dan rakyat Papua yang bertujuan menggagalkan Act of Free Choice 1969.

Piagam Kotabaru adalah deklarasi sejarah yang dicetuskan pada tanggal, 3 Februari 1963 di Kota baru (Hollandia/Jayapura). Dokumen ini merupakan ikrar kesetiaan para tokoh dan masyarakat Irian Barat  (Papua) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Meskipun salinan resmi dalam bentuk softfile PDF belum dipublikasikan secara daring oleh institusi arsip nasional Indonesia, ringkasan dan dokumen sejarahnya tercatat jelas dalam literatur sejarah integrasi Papua. 

Poin Utama Piagam Kotabaru

Piagam ini berisi 6 pernyataan penting yang disepakati oleh perwakilan dari berbagai golongan masyarakat Irian Barat (Papua)

1. Kesatuan Wilayah: Putera-puteri Irian Barat bersatu padu membangun wilayah Irian Barat dalam bingkai NKRI.
2. Cita-cita Bangsa: Mendukung cita-cita Indonesia yang adil dan beradab sesuai nilai sejarah bangsa.
3. Keamanan: Rakyat Irian Barat bertanggung jawab penuh atas keamanan di seluruh wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. 
4. Pengakuan Hari Bersejarah: Mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan rakyat Irian Barat dan 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Pemuda. 
5. Konstitusi: Patuh dan setia sepenuhnya kepada UUD 1945 dan Pancasila.
6. Dukungan Pembangunan: Berjanji menegakkan keamanan, ketertiban, dan ikut serta dalam pembangunan Irian Barat di bawah arahan pemerintah Republik Indonesia. 

Piagam ini diserahkan langsung oleh-tokoh Papua Marthin Indey dan Herman Wayoi kepada Presiden Soekarno di Jakarta, pada awal tahun 1963. Deklarasi ini menjadi momen krusial yang menegaskan dukungan akar rumput rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia menjelang peralihan kekuasaan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) secara resmi pada 1 Mei 1963. 

Catatan Diplomasi AS dan Konsistensi Belanda Mempertahankan Hak Penentukan Nasib Sendiri Orang Papua.

Untuk melancarkan saluran perundingan Papua Barat, Duta Besar AS untuk Indonesia, Jones bertindak.menurut rencana, menemui Jaksa Agung Robert Kennedy adik presiden AS John F Kennedy yang akan mengadakan perjalanan keliling ke Asia pada awal 1962..

Kebetulan saat itu Presiden Soekarno mengunjungi Amerika Serikat pada bulan April 1961, Jaksa Agung RI yang ikut dalam rombongan pernah menyampaikan undangan kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk mengunjungi Indonesia. Duta Besar Jones, teringat dalam memoarnya, kemudian menganjurkan agar kunjungan itu digunakan sebaik-baiknya untuk memengaruhi Presiden Soekarno agar mau berunding dengan Belanda.

Presiden Kennedy menerima baik usul itu dan menjadikan adiknya Robert Kennedy sebagai utusan istimewanya untuk bertemu Presiden Soekarno. Mendengar hal itu Belanda juga mengirim undangan agar Robert Kennedy juga mengunjungi Den Haag.

Pembicaraan Robert Kennedy dengan Presiden Soekarno, seperti dilaporkan Duta Besar Jones dalam memoarnya, sangat keras, namun nampaknya Presiden Soekarno tertarik pada orang muda yang penuh semangat itu. Selain itu Robert Kennedy juga berbicara dengan para menteri Indonesia diantaranya Menteri Luar Negeri Subandrio dan Wakilnya  Djuanda.

 "Tujuan utama Robert Kennedy adalah memaksakan Soekarno melepaskan persyaratannya untuk berunding", demikian tulis Duta Besar Jones. ·

Persyaratan yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno untuk membuka perundingan dengan Belanda ternyata bukan sekedar apakah Irian Barat harus diserahkan kepada Indonesia, tetapi bagaimana Irian Barat diserahkan kepada Indonesia.

Robert Kennedy mencoba menjelaskan, bahwa dengan demikian Indonesia akan menyatakan bahwa, Belanda harus secara prinsipial menyerahkan lrian Barat sebelum perundingan dimulai.

AS dan Indonesia mengira perundingan hanya menyangkut tatacara menyerahkan kekuasaan Belanda kepada Indonesia, pada hal Belanda menegaskan pendiriannya untuk terlebih dahulu mendapatkan kepastian tentang Penentuan Nasib Sendiri Orang Asli Papua sebelum perundingan dimulai, keinginan Belanda itu terkabul dengan diadopsi  Klausul Penentuan Nasib Sendiri Orang Papua, sebagaimana yang tertantum dalam New York Agreement, 15 Agustus 1962, pasal XVIII Poin (d).

Catatan Penulis:

Penderitaan Orang Asli Papua saat ini adalah pilihan para tokoh Papua tahun 1960-an, dampak dari kecerobohan menolak keinginan Belanda, memilih jalan mengikuti kemauan Indonesia yang penuh  janji kosong, dan penderitaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, harus dijadikan cambuk pembebasan

Kebodohan yang sama masih terlihat jelas saat ini di dalam diri Orang Asli Papua, kebodohan itu menjadi alat kaki tangan kekuasan Jakarta, yang menindas sesama orang asli Papua.

Pintu Kemerdekaan Orang Papua telah dikunci melalui  Act of Free Choice 1969, oleh karena itu, Generasi Papua saat ini harus cerdas, syarat utama untuk membuka kunci kemerdekaan yang telah terkunci.@Kgr. 

 

Hegemoni Kekuasaan Jakarta mengabaikan Amanat Resolusi PBB 2504, Sui Generis Territories Papua Barat.

Wajah Asli Kekuasaan Jakarta Diatas Tanah Papua

Oleh: Kristian Griapon

Manusia Papua dibunuh, rumahnya dibakar, tanahnya dirampas, dipersekusi dari tanah airnya menjadi diaspora dipengasingan, atas alasan pemberontakan separatis, kelompok kriminal bersenjata, dan konotasi negatif lainnya... Itulah wajah asli kekuasaan Jakarta diatas Tanah Papua. 

Mereka (OAP) tidak pernah merasakan sentuhan kehadiran Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, dan memberi jaminan pemenuhan terhadap  hak dasar sebagai Warga Negara Indonesa

Hegemoni kekuasaan dari rezim ke rezim yang berkuasa di Wilayah Geografi Papua Barat teramati jelas, dari tidak konsekuennya Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi tanggungjawabnya terhadap kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara yang menjalankan amanat Resolusi Majelis umum PBB 2504 atas Wilayah Geografi Papua Barat.

Papua Barat ditinjau dari aspek hukum internasional masuk dalam kategori Sui Generis Territories, yaitu:"Wilayah Otonom, atau juridiksi yang memiliki status politik, administrasi, atau hukum yang sangat khusus, yang tidak dapat disamakan dengan kategori wilayah konvensional, seperti provinsi, negara bagian, atau koloni standar". Status ini telah disahkan dan diberlakukan oleh Pemerintahan Kerajaan Belanda pada tanggal, 27 Desember 1949, melalui "Besluit bewindsregeling Nieuw Guinea" Aturan Khusus Wilayah Otonom Papua Barat, yang menjadi daerah koloni kerajaan Belanda di Pasifik Selatan.

Isi Utama (Operative Clauses) Resolusi MU PBB 2504, yaitu: "Mencatat bahwa Pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan rencana pembangunan nasionalnya, memberikan perhatian khusus pada kemajuan Irian Barat, dengan memperhatikan kondisi khusus penduduknya, dan bahwa Pemerintah Belanda, bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia, akan terus memberikan bantuan keuangan untuk tujuan ini, khususnya melalui Bank Pembangunan Asia dan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa", 

Pemahaman dasar dari Isi Utama Resolusi Majelis Umum PBB 2504, yaitu: "Papua Barat Wilayah Otonom, yang dimaksud "Sui Generis Territories", bukan Daerah Otonomi yang disejajarkan dengan status provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena pemahaman dasar ini tidak diterjemahkan dengan baik, bahkan sengaja dikaburkan untuk kepentingan geo-politik dan ekonomi Indonesia bersama Negara pihak di wilayah geografi Papua Barat, maka yang terjadi, eksesnya mengancam hak hidup Orang Asli Papua dan perampasan properti adatnya. 

Hari ini dunia sedang menyaksikan hegemoni kekuasaan Jakarta terhadap Papua Barat, dimana terjadi perampasan properti adat penduduk asli Papua, pembunuhan di luar hukum terhadap orang asli Papua, kekebalan hukum (impunitas) terhadap alat kekuasaan Negara yang bertugas di wilatah Papua Barat, serta eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dengan menggunakan cara yang dilegalkan oleh Negara, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran.yang seharusnya menjadi landasan yang dijalankan oleh sebuah negara modern.

"Otonomi Khusus Papua Produk Jakarta, yang mensejajarkan Wilayah Geografi Papua Barat dengan wlayah kovensional Indonesia, seperti daerah khusus (istimewa) dan provinsi, merupakan bentuk penyimpangan Negara terhadap Hak Otonom Wilayah Geografi Papua Barat, yang secara alami Papua Barat di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia". 

Otonomi Khusus Papua yang diterapkan saat ini, adalah bentuk penipuan publik, alasannya kewenangan diskresi pejabat negara dijadikan alat pemandulan Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Artinya, Undang-undang Otonomi Khusus Papua kedudukannya direndahkan oleh kewenangan presiden dan para menterinya. Sehingga kebijakan pemerintah pusat, baik itu peraturan presiden maupun para menterinya dapat mengalahkan Undang-undang Otonomi Khusus Papua, yang sebenarnya kedudukan Undang-undangnya lebih tinggi dari peraturan presiden, maupun para menterinya.@Kgr

Yasinta Moiwend, Dikondisikan Melalui Isu Data Pribadinya dalam upaya menggugat Film Dokumenter Pesta Babi.

Dokumentasi Gambar dan Video                                                                           
Penyunting Data: Kristian Griapon

"Sakit Hati", kata kunci Yasinta Moiwend saat menyampaikan perasaan emosionalnya menolak proyek strategi nasional dan ucapan yang sama saat menolak film dokumenter pesta babi, serta disisi lain ia berbalik arah menerima proyek strategi nasional.

Ada apa dengan Film Dokumenter Pesta Babi, dan siapa dibalik Yasinta Moiwend, menggugat flm dokumenter pesta babi menggunakan isu data pribadi? Kata Ketua DPR RI Puan Maharani, film dokumenter pesta babi sangat sensitif !

Penayangan film dokumenter pesta babi memperlihatkan praktek penjajahan zaman modern yang dilakukan oleh rezim ke rezim yang berkuasa di Indonesia terhadap penduduk asli Papua, sejak wilayah geografi Papua Barat diambil alih oleh Indonesia melalui Perjanjian New York, 15 Agustus 1962.

Film Dokumenter Pesta Babi mengungkap Kejahatan Genosida, Ekosida, Ketidakadilan, dan Penjajahan Model Baru Bangsa Indonesia terhadap Bangsa Papua di Wilayah Geografi Papua Barat. (pro justitia)

Video Yasinta Moiwend saat diwawancara tim peduli kemanusiaan di Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab Merauke, Papua Selatan. Dalam wawancaranya terungkap perasaan emosionalnya sakit hati kepada perusahan, pihak yang merampas hak ulayat marga Moiwend dan marga tetangga lainnya untuk kepentingan bisnis perusahan.

Para Korban Perampasan Tanah Hak Ulayat untuk Kepentingan Proyek Strategi Nasional di Papua Selatan, mendapatkan Bantuan Advokasi Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Merauke

Foto: Yasinta Moiwend mendampingi Johnny Teddy Wakum, Ketua LBH Pos Merauke dalam advokasi hukum, pembelaan Masyarakat Adat Anim'Ha di Wilayah Adat Papua Selatan, yang terkena dampak proyek strategi nasional

Unjuk rasa protes Yasinta Moiwend yang terjadi di ruang publik, menjadi hak publik untuk diketahui dan diliput (hak informasi publik), yang kemudian didokumentasi ulang melalui Film Pesta Babi.

Video ini salahsatu bagian dokumentasi Yasinta Moiwen yang terjadi di ruang publik, menjadi hak publik untuk diketahui dan diliput, serta dipublikasi ulang melalui film dokumenter pesta babi.

Upaya Kriminalisasi Ketua Lembaga Bantuan Hukum  Pos Merauke dan Sutradara Film Dokumenter Pesta Babi.

Video ini merupakan bentuk interogasi yang mengarahkan Yasinta Moiwend ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengkriminalisasi Ketua Lembaga Bantuan Hukum  Pos Merauka dan Sutradara film dokumenter pesta babi.

Bentuk interogasi seperti ini sebenarnya secara etika dan moral melanggar hak privasi seseorang yang sifatnya spesifik, yaitu hal sensitif yang tidak sepatutnya dibocorkan ke publik, seperti identitas diri dan kondisi kehidupan pribadinya, serta mengabaikan asas praduga tak bersalah, yaitu menyebut terang-terangan nama orang yang ditarik kedalam persoalan pribadi Yasinta Moiwend.

Pada prinsipnya, interogasi seperti ini kurangnya "Anonimisasi", yaitu gagal menyamarkan identitas (de-identifikasi) sepeti nama, wajah, atau lokasi individu berada, yang berpotensi membahayakan keselamatan, atau mempermalukan subjek.

Perlawanan Balik Yasinta Moiwen

Perlawanan balik Yasinta Moiwend terhadap penggunaan profilnya dalam film dokumenter pesta babi memunculkan fakta penggiringan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pos Merauke dan Sutradara film pesta babi ke jeratan hukum penggunaan data pribadi Yasinta Moiwend tanpa seizinnya. 

Pengaduannya ke Polda Metro Jaya masih dalam batas tuduhan, karena harus pembuktian fakta hukumnya.

Film dokumenter pesta babi, adalah liputan dokumentasi jurnalisme data, tentu saja akan mengarah pada Undang-Undang Pers Nomor. 40 Tahun 1999.

Dari pengakuan Yasinta Moiwend, enam kali pergi-pulang Merauke-Jakarta, hingga ke Kampung Korado Bogor, tiga kali pergi pulang Merauke-Makasar, dan dua kali pergi-pulang Merauke-Jayapura. Perjalanan itu tujuannya jelas, merupakan advokasi hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Merauke, yang berhubungan langsung dengan perampasan tanah adat untuk penggunaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua selatan. 

Perlu dicatat, bahwa keterlibatan langsung Yasinta Moiwend dalam advokasi hukum Lembaga Bantuan Hukum Pos Merauke, alasannya diatas kesepakatan hukum antara Yasinta Moiwend (korban) dengan kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Merauke. Kesepakatan itu secara otomatis memenuhi Prinsip Consent (persetujuan), yang didorong oleh kesadaran untuk kepentingan perlawanan hukum, atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahan. Disisi lain, berbagai unjuk rasa protes Yasinta Moiwen, dkk, yang telah terjadi di ruang publik, menjadi hak publik untuk diketahui dan diliput. (hak informasi publik).

Klarifikasi Keluarga tentang penyulundupan Yasinta Moiwend ke Jakarta

Video klarifikasi keluarga mengara pada penyanderaan nurani Yasinta Moiwend oleh pihak yang terlibat langsung dalam proyek strategi nasional di papua Selatan dan mengkondisikan Yasinta Moiwend untuk kepentingan melawan opini publik yang berkemban menentang perampasan hak ulayat adat di Papua Selatan, serta pengrusakan lingkungan.

Film Dokumenter Pesta Babi mengungkap Kejahatan Genosida, Ekosida, Ketidakadilan, dan Penjajahan Bangsa Indonesia terhadap Bangsa Papua di Wilayah Geografi Papua Barat. (pro justitia)

Film Dokumenter Pesta Babi, merupakan edukasi publik tentang harkat dan martabat manusia Papua diatas tanah leluhurnya yang diabaikan oleh Penguasa Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan fungsi kewajiban Negara atas tanggungjawabnya terhadap jaminan perlindungan hak hidup, serta pemenuhan hak dasar penduduk asli Papua diatas tanah leluhurnya Papua Barat.@Kgr